DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. RKPD PROVINS! BENGKULU TAHUN 2023

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nonor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu . http://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 , yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) Tahun. 11 . Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai:
1. a.Pedoman Penyusunan RENJA-PD;
2. b.Bahan penyusunan RKA-PD; c . Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023;dan
3. d.Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023.
(2)Penyusunan RKPD Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
(2)RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman/Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

BABV

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2023 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan sistematika penulisan sebagai berikut: http://jdih.bengkuluprov.go.id GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan PENUTUP.
(2)Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dirnaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB VIII

PENDAHULUAN;

Pasal 5

(1)Setiap PD menyusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2)Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh PD pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dirnaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubemur melalui Kepala BAPPEDA, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhimya triwulan pada tahun anggaran yang sedang berjalan. http://jdih.bengkuluprov.go.id BABV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29 Juni 2022 Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 29 Juni 2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMABNGUNAN, ttd. H. FACHRIZA ~ ~ ~ ERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 15 •~nctti..."';:..s;.\lai dengan aslinya I O HUKUM, Tk. I 5 200502 1 005

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BABV

Pasal 4

PENDAHULUAN;

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

BABV

Pasal 4

PENDAHULUAN;

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004