DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Oktober 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I£mbaranan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856) ;

4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembarm1 Negara Repubhk Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengm1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 202 1 tentulg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerdu1 Batubara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 672 1) ;
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidmlg Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91) ; MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

.ang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Sertifikat Standar dan Izin;
b.Pembinaan;
c.Pengawasan;
d.Peran serta masyarakat;
e.Sanksi Administratif; dan
f.Pendanaan.

BAB III

SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN

Pasal 3

( 1) Sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usahajasa Pertambangan di bidang:

a.penyelidikan umum;
b.eksplorasi;
c.studi kelayakan;
d.konstruksi Pertambangan; 5
e.pengangkutan;
f.Iingkungan Pertambangan;
g.reklamasi dan pascatambang;
h.keselamatan Pertambangan; dan/ atau
i.penambangan.

(2)lzin terdiri atas:
1. a.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam I (satu) daerah provinsi; atau
  2. 2.wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
2. b.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam I (satu) daerah provinsi; atau
  2. 2.wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
3. c.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam I (satu) daerah provinsi; atau
  2. 2.wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
4. d.SIPB;
5. e.IPR;
6. f.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukm1 logam;
7. g.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logmn jenis tertentu;
8. h.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
9. i.IUJP untuk I (satu) daerah provinsi; j . IUP untuk penjualan komoditas minerai bukan logaul;
10. k.IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logamjenis tertentu; dmr
  1. 1.IUP untuk penjualan komoditas batuan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM 6
(2)
(3)Kepala Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang Izin kegiatan pertambangan. Pembinaan yang dilakukan terdiri atas:
1. a.Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pelaksanaan Usaha pertambangan;
2. b.Pemberian Bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasihtasi dan/atau publikasi
3. c.Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan; dan
4. d.Perencanaan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang mineral dan batubara. Dalam hal Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelaksanaan Usaha Pertambangan ayat (3) huruf a, Gubernur mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal Pemberian Bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi dan/atau Publikasi pada ayat (3) hurup b dilakukan oleh Dinas ESDM secara tatap muka perseorangan, Sosialisasi, Focus Group Discusion (FGD), dan atau melalui kunjungan langsung ke wilayah kerja perizinan berusaha. Dalam hal Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan pada ayat
(3)huruf c, Dinas ESDM dapat bekerjasama dengan lembaga kompetensi yang telah tersertifikasi. Perencanaan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang mineral dan batubara pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap hasil laporan kegiatan Dinas ESDM dan laporan pelaksanaan pengawasan Inspektur tambang dan pejabat pengawas. Dalam hal pembinaan pada ayat (3), pelaksanaannya dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam setahun atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pasal 5

Gubernur melakukan Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM, Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas. Kepala Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang Izin kegiatan pertambangan.

(1)
(2)7

Pasal 6

,gawasan atas pelaksanaan perizinan terdiri atas: Perencanaan Pengawasan; Pelaksanaan Pengawasan; dan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan. a. b. C.

Pasal 7

(1)
(2)
(3)Dinas ESDM menyusun rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan dalam pasal 6 huruf a dengan mempertimbangkan :
1. a.Jumlah pemegang izin usaha pertambangan; dan
2. b.Prioritas sasaran pemegang izin usaha pertambangan. Dinas ESDM melakukan evaluasi rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan setiap 3 (Uga) bulan. Kepala Dinas ESDM menyampaikan rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
3. a.Kepala Inspektur Tambang; dan
4. b.Pejabat pengawas pertambangan

Pasal 8

( 1) Pelaksanaan Pengawasan pada pasal 6 huruf b dilaksanakan atas :

a.Kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
b.Tata kelola pengusahaan pertambangan.

(2)Dalam pelaksanaan pengawasan Gubernur Menugaskan:
1. a.Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
2. b.Pejabat Pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola pengusahaan Pertambangan.
(3)Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Dinas ESDM.
(4)Dalam hal pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha untuk pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana dan operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan tidak termasuk dalam kewenangan Gubernur.
(5)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan diluar dari kewenangan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan Oubernur dapat membentuk tim koordinasi yang diketuai oleh Dinas ESDM yang terdiri dari badan atau instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan/atau Surat Tugas. 8

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi Perizinan berusaha di bidang pertambangan pada Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Dinas ESDM. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang, Pejabat pengawas pertambangan dan/atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan/atau tata kelola pengusahaan pertambangan, Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM menindaklanjuti dalam bentuk:

a.pembinaan; atarI.
b.pemberian sanksi administratif. Dalam hal pemberian pembinaan pada ayat (3) huruf a, Dinas ESDM dapat melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lokasi wilayah pemegang

(1)
(2)
(3)
(4)izin .

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Peran serta masyarakat dilakukan dengan :

a.Menjaga dan memelihara lingkungan;
b.Memberikan informasi, saran dan pendapat dalam pengelolaan perizinan berusaha;
c.Melaporkan kejadian kerusakan atau pengrusakan di wilayah pengelolaan perizinan berusaha; dan
d.Menjaga kondusitifitas di wilayah pengelolaan perizinan berusaha. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c harus melaporkan langsung ke Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM secara tertulis.

(1)
(2)
1. a.peringatan tertulis; 9
2. b.penghentian sementara; dan/atau
3. c.pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis. Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Sanksi administratifberupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir. Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c . Dalam hal izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administrarif berupa penghentian sementara dicabut. Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas ESDM. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas ESDM. Pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh DPMPFSP setelah mendapat rekomendasi dart Dinas ESDM.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan bersumber pada:

a.anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan (;ubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal, 02 Oktober 2023 GUBERNUR BENGKULU, Ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal, 02 Oktober 2023 Pi. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Tt,i. H. NANDAR MUNADI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 15 dengan aslinya 0 HUKUM 6ONA’N, S.H©NB Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…