DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi: a. Bidang pertambangan dan energi; b. Bidang penanaman modal; c. Bidang otomotif; d. Bidang perkebunan; e. Bidang kehutanan; f. Bidang pertanian; g. Bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah; h. Bidang perhubungan / transportasi; i. Bidang pariwisata; j. Bidang peternakan; k. Bidang kelautan dan perikanan; dan l. Bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan. Penerimaan sumbangan pihak ketiga dilakukan oleh Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penerimaan sumbangan pihak ketiga dinyatakan dengan surat kesepakatan bersama antara SKPD dan pihak ketiga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara ([embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan da-n Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor A2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerinta-h Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangaa Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 ten;tang Pembagtan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten,/ Kota (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 27 "fahuo 2014 tentang Pengelolaan Barang Mitik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 1994 Nomor 1 Seri "c");
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 9); MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PEI.,AKSANAAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, meliputi:

a.bidang pertambangan dan energi;
b.bidang penana-rnan modal;
c.bidang otomotif;
d.bidang perkebunan;
e.bidang kehutanan;
f.bidang pertanian;
g.bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
h.bidang perhubungan/transportasi;
i.bidang pariwisata;
j.bidang peternakan;
k.bidang kelautan dan perikanan; dan
l.bidang lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 3

(1)Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usul etnisnya.
(1)(2t
(3)(21
(3)
(1)
(2)
(1)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban lainnya dari Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 4

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat kesepakatan bersama antara SKPD dan Pihak Ketiga. Bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Ketiga.

BAB IV

TATACARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Bukti Setoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. (21 -l-

(3)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD dan dianggarkan pada kelompok Pendapatan Lain-Iain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek, dan rincian objek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang yang diserahkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 Ayat
(3)terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
(2)Penerimaan Sumbangan Pihal< Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara SKPD dengan Pihak Ketiga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh SKPD kepada pejabat yang berwenang dan bertanggunglawab dalam pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan menjadi barang milik daerah.

Pasal 8

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) seperti program sosial dan pemberdayaan masyarakat, penelitian, bantuan tenaga ahli/sumber daya manusia, serta bentuk jasa lainnya.
(2)Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekedaan antara SKPD dengan Pihak Ketiga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menyampaikan laporan pelaksanaan sumbangan pihak ketiga berupa jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

(1)Pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga menjadi tanggungjawab SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk:
1. a.menghimpun, memotivasi dan melaksanakan koordinasi kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga;
2. b.melakukan pendataan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; dan
3. c.menyampaikan laForan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a dan b kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
(2)Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu selaku koordinator pendapatan dari penerimaan sumbangal pihak ketiga bertugas untuk:
1. a.melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Koordinator Pendapatan Daerah;
2. b.melakukan evaluasi pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga; dan
3. c.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a dan b kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Dengan berlalunya peraturan Gubernur ini maka :

1.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Para Pengusaha Dealer Kendaraan Bermotor daiam Provinsi Bengkulu; r Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Pengusaha Pertambangan Batubara dalam Provinsi Bengkulu;dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kompensasi Atas Pemberian Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan diBengkulu pada tanggal 26 Jurri2OL4 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNADI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 4 Juli 2014 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA.BIRO HUKUM, Ltl ldll I l.h vl> M.IKHWAN. SH.,MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 199403 1011 2. .)- LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PEI.AKSANAAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KE"IIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DAN PIHAK KBTIGA Nomor: TENTANG PERAN SERTA PIHAK KETIGA DAI,AM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI BENGKULU Pada hari ini ....... tanggal ......... bulan ......... tahun. bertempat di Bengkulu, Antara pihak-pihak :

1.Pemerintah Provinsi Bengkulu, berkedudukan di ......... Kota Bengkulu, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh .................., Kepala .. Provinsi Bengkulu Selanjutnya disebut PIHAX PERTAIIIA
2............... ......., yang berkedudukan di ................ Selanjutnya disebut PIHAK XEDUA Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 2

Dan seterusnya.................. Pa sal Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA NIP. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNADI HAMSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA efgp frUXUrra, lilt M. IKHWAN. SH.,MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA W",*""", M. IKHWAN. SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA Nomor :,................. Pada hari ini ............... tanggal .......... Bulan ........... tahun Kami masing-masing :

1................. yang selanjutnya disebut Pihak ke I (memuat identitas)
2................ yang selanjutnya disebut Pihak ke II (memuat identitas) Pihak ke I menyatakan bahwa sebagai wujud partisipasi terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu, dengan ini Pihak ke I menyerahkan barang/jasa kepada Pihak ke II berupa ................ dan Menjadi hak Pemerintah Provinsi Bengkulu. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat sesuai peraturan Perundang undangan yang berlaku, dalam rangkap ( ..... ), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan masing- masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK II PIHAK I a.n. GUBERNUR BENGKULU Nama............ Pangkat...... NIP.... Saksi - Saksi : GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNADI HAMSYAH 1. c ( Nama lengkap............)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…