DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2015 yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. 12. Menetapkan: 1. 2. 3. 4-

4.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengku1u.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yalg berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara perrnanen serta dioperasikan di air. kendaraan bermotor yang
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengal dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan urnum dan rdrn trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selaljutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 1O. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaannya.
11.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara pernanen.

(1)5-

12.Niiai Jual Kenciaraan Bermotor, yang selanjutnya ciisingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber -J^+^ -.^-- ^l-,-^+uaL4 Jcurts,4r\r-rrd(.
14.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2015 y'ang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai JuaI Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubemur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatar Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan berdasarkan HPU Tahun pembuatan lebih tua dan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor tahun pembuatan lebih muda.

(2)6-

Pasal 4

(1)Nilai JuaI Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang belum termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan jenis, merk, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) digunakal sebagai dasar perhitungan PKB dan BBN-KB.

Pasal 6

(l) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 3oolo (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tei'cantum pada Lampiran I dan II Peratural Gubernur ini.

(2)Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KE! sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan L,ampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)Dasar pengena€rn PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 5oolo (lima puluh persen) da-ri dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 7-
(4)Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang diterapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan algkutan umum orang yang dimitiki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yarrg masih berlaku.
(2)Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimalsud pada pasai 6 ayat (4) hanya ciiberikan kepada kendaraal angkutan umurn barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

BAB III

KETENTUAN L,AIN.LAIN

Pasal 8

Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum baralg wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kendaraal bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama tanggal 31 Desember 2015.

(1)12)

Pasal 9

Pada saat Perat:rran Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan lJilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2O14 dicabut cian ciinyatakan tidak beriai<u. Peraturan Gubernur diundangkan. Pasal 1O mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu. pada tanggal 2A-O4-2O15 GLIBERNUR BENGKULU, ttd. Diundangkan di Bengkulu narTa tenooal fl6-f)5-2l-l I 5 PIt. SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, rtd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 16 Pembina Tk.I NrP. 19690905 199403 1011

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…