DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU; PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA; FERPINDAHAN PESERTA DIDIK; PELAPORAN; PEMBINAAN. PENGAWASAN DAN PENDANAAN; SANKSI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dar: Sekolah Menengah Kejuruan; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); Mengingat : 1. 2. http://jdih.bengkuluprov.go.id

3.Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inctonesia Tahun ZA14 Nomor )44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Ciirta Ke4'a /r ^.-L^-^- \T^-^-^ D^-,,Llll- I.^l^-^^.:^ 'Tr^1^,,.^ ar\r)r\ (ircralu4Id.ir i\L-Bciia i\CPilijiji\ r.iiLiuirUsld. Ic{rrLii i ZVZV II^-^---- A4- T---^l--l^-"- I ----l-----.- tT^--^--- n-____1_l:l l\uiltuI z+J, larrruallalr rrrulrrualarr t\ugaIa I{CIJuultK Indonesia Nomor 6537); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berla-kunya Uncl-a-ng-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengxr:iu (t-embaran Negara Repui:r1ik inclonesia Tahnn i968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a); Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2027 tentang Standar Nasional Pendidikan )Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 667d: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2AiO tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1A i.lonror' 23, Tambaiiarr i,cmbaran Negai a Republik indonesia Nomor 5i05) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentans Perr:bahan atas Peraturan Pemerinta-h l\-omor i7 Tahun 2AlA ientang Pengelolaan rian Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 112. Tambahan Lembaran Nr^-^.^^ T)^-,,1^1.:l. r-l^-^^^.:^ r\r^*^- E'l EF7\. r\UEid.i .C,f\tiiJ Li Urr t\ I l rt-lul lL slii I t (Jl I lLrl .-) 1.J r r, 4. 5. 6. http://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran i\iesa-ra Renr-rbiik incionesia Tahun 2019 Nomor 242t:_-_o_--_- _-_r H,4j)
8.Peratrrra:r ]Vlenteri Pendidikan dan Kebnda-;ra-an Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan lvlenengah (Berita Negara Repr-rnlik indonesia- Tahun 2476 Nomor 955);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 -Tahun 2019 tentang tJrganisasi cian Tata Ker;a Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri D--l;,{.'1,-- -1 ^- t1^1-,,_.{ \!-.:=_^.- n .Ta-L,,- .!n.)n r LrrulurAarl uall a\uuuua.Yaarl trulflut i/ rartult z,vLv teiitailg Feruibaitarl aias Peraturarr lv1errLei"i Peritlidikarr dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2Al9 tentang C)rganisasi rian Tata Ke4'a Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2A2A Nomor I2a);
10.Feraturan Menteri Fen<irdikan dan Ke-budayaan Nomor L Tahun 2A2i tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas, Dan cr"-1 ^1.-1* n4-.* -**^L. rl-:--.--.,. - l.)ElrLrrd.ll lvtErrtrrrBdlr AE_l tlr Lli,.lI, 1 1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, .Susuna-n Organisa-si, Tr-rgas cian Fuirgsi sei-ia Tata Kerja Dinas Fendidikair cian Kebuciayaan Provinsi Bengkuiu. PERATURAN PENERIMAAN MENENGAH KEJURUAN. MEMUTUSKAN: GUBERNUR PESERTA ATAS DAN TENTANG PEDOMAN DIDIK BARU SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH Menetapkan : http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. r.t Ct^l-^l^l^ I\r^-^--^L A+^^ --^.^- ^^l^.^.:.r+G,,^ l:^:.^-1 -^+ CrI\/[A ^l^1^l^ ^^1^1^z. Jciiuiaj.li iYiglicliB.Lll f1Ld,s -!cl.l-rB scid"iijLlLlr'vd, LrlSlIrlii\dL L)lvir I iiud,iil,ii sd.ictri satu beirtuk satuan pendidikair forirral yang menyeleirggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai ianjutan dari SMP, MTs, atau bentuk iain yang sederajat atau lanjutan dari hasii belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
3.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan ^^.^,J;.-t;I,-,- I,-;,,-,-^* -.-^^ .;-*:^*.- *^-.-,{;--l;t--* *^*^---'l^ ^-1^^*^.:}JUrrururAarr ^uJul uarr yaua JLruar16 yLlrururAarr lrlt-rrLrr6alr sltr,Jd,6,cai lanjutare riari ShiP, lv{Ts, atau Lrentuk laiir yang sederajat atau lanjutarr dari hasii belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
4.Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya ciisingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah.
5.Rombongan Belajar adaiah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah. 'o. Pcipindahan Pcscrta Didik adalah pcrpindahan pcscrta didik ,iari sekolah yang satu/yang sejerris ke sekolah yang iain/yang sejenis.
7.Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama yang seianjutnya disei:ut lj,azahl STTB adaiah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah luius/ tamat belajar pada satuan pendidikan.
8.Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian '{^- --^^+--i L^f ^j^- -"-l{ -^!--!-1..iJd.Ii pIUbLir,Si iiurdJcil lilUi lLl 5Ui\\rictii.
9.Diiras adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaair Pi=ovinsi Bengkuiu.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
11.Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
12.Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kcdudukannja men;adi penanggurigai,r'ab langsung'uerhadap prsci-ta didik yang bersangkutan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

(1)PPDB diiaksanakan secara:
1. a.Objektif;
2. b.transparan; darr
3. c.akuntabel.
(2)PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk me1a1,3ni peserta didik dari kelempok gender" atar: agarna tertent.-r.

Pasal 3

(1)Calon Peserta didik baru kelas 10 (sepuluhl SMA atau SMK harus "Li *^-^-'^+^+^.^' lrlur.ittjIliji ii iJUi s-\ iii iiLiiii.
1. a.berusia paiing tinggi 21 (dua puluir satui tairun pada tarrggal 1 juli tahun berjalan; dan
2. b.telah menys|esaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk iain yang sederajat.
(2)SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persSzaratan khusus dalam pei:erimaan peserta didik bani kelas 10 (sepuiuh).

Pasal 4

(1)Pers5,aratan usia sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 dibuktikan .{o- -o-'uvr16411.
1. a.Akta kelahiran; atau
2. b.Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oieh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. 5 http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Persyaratan usia sehagaimana dimaksud pada al,at (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
1. a.Iv len,vslsnggarakan penciid-ikan khu su s ;
2. b.Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
3. c.Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. T)^^^l tr r aisal-i J Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus rlil-rr r lrf ilza n rl cn oan'
4. a.ljazah; atau
5. b.Dokumen iain yang menyatakan keluiusan.

Pasal 6

(1i Selain memenuhi pers}ra-ratan sebaga,imana dimaksr-rd dalam Pasai 3, calon peserta didik baru kelas i0 (sepuiuh) SMA/ StuiK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin bela,jar. t2j Permohonan surat rekomcndasi izirr bela;ar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada:

a.direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendiciikan ciasar', dan pencticiit<a-n menengah r:ntuk caion peserta didik baru SMP dan SiViA; dan
b.direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

(3)Keteirti;aii sebagaimana dimaksud pa,Ja ayat (1) dan ava*t t2) berlaki; un'ruk calon peserta didik warga llegara Indonesia dan warga ifegara asing.

Pasal 7

(1)Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menvelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paiing singkai 6 (enam) bulan Jang diselengga::akan olch sekolah ]-ang t-rersarrgkutar:.
(2)Daiam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tida-k meiaksanakan kewajiban seba-gaimana dimaksud pad_a_ aya-t (1) dikenai sanksi administratii berupa peringatan tertuiis. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuall persya-ratan :

a.batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
b.Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 9

(i) PPDB Lrntllk SMA ciiiaksanakan meiaiui jal-rr pendaftaran PPDB.

(2)jalur Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi:
1. a.zonast;
2. b.afirmasi: ^--i-l^l^^- +--^ l---^12. l^-^ t ^t^--U. PEr Pllit.rd"ricili LuBd.S t.l ict iEl Lijir./ v.viiii, iJdl t/ aLiC.Li
3. d.prestasi;

Pasal 10

{11 .iaiur zonasi sebagaimana dimaksuci cialam Pasai 9 a5rat (2) huruf a- memiiiki kuota sebesar 55'/o (iima puiuh iima persen) dari daya tampung Sekolah. 12) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiiiki ki;ota sebesai' 159/o (lin:a belas persen) dari daya iampung sekolah.

(3)Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ctengan aya-L 1,2) hr-rrui c memiiiki kr-rota sebesar 5ozo (iima persen) da-ri daya tampung sekolah.
(4)Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d memiliki kuota sebesar 25oh dari daya tampung sekolah. i5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota 'iari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai der:gan ayai (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur zonasi. i;6j Sekoiah yang diselenggarakan oieh Pemerintah Daerah oiia-rang membuka jaiur pendaftaran penerimaan peserta didik baru seiain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 1 1
(1)Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zor:rasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua1waii rian prestasi sebagaimana dimaksu-ci dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:
1. a.Sekolah Menengah Kejuruan;
2. b.satuan pendidikan ke{a sama; ^ ^^1-^1^L --^.^- *^.^--^1^.^--^-^l l.:1.:1-^.^ l-L,,^,,^. L, sE-t\Lrld.il -! di j.5, irlcii') triUj jBBd-i cti\d.ii PUr iiiriiii\ci.ii i\iiui5Lt5,
3. d.Sekolah yang menyelenggarakan pendi,iikan layairan khusus;
4. e.Sekolah berasrama;
5. f.Sekolah di claerah tertinggal, terctepan, dan terlrrar; cian
6. g.Sekolah di daerah yang jumiah penduduk usia sekoiah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar. /r)\ rZ^L^^+,,^^ 1^1^.:L 'l^.^.i,,+ .-^.^-^.^^.: .^^!^!.^^.^^.-.^ DDnD L^-: ^^l-^1^1^ \-l i\ELUrlLL.id.il iUUrIt rd.rijLrL rrILllElLrld,t Vutii'iiljiiiiar,ciii f L LiL) i-'alii SCh,Uiaii --r^----:----.- -. -1i.---r ----1 .---r- /1\ ))L_L_-_l _,- _1-1- fl 1 ssuaBa.rrrrarra -varrB urrrraKsuLl ljaua aJaL t ! ulLeLaIJKall uler I NcIJaia Dinas. Paragrai 2 Jalur Zonasi

Pasal 12

1-t \ n^1--"- *^1 ^1--^,.^!-^* DDnF) -^1-^-^i'--*.^ -Ii*^!.^,,,{ t^1^* D^-^r A ^..^+I r, ud.LAJtL ltluld.-t\sctrld-.t\.ct1t L L L)L) SEUcE;Gitiia,.rici iiiilli:l-tisLrLi Liciiciltt rilbtiii =J d,-VdL

(2)huruf a diperuntukarr }:agi caiorr peserta didik barrr yang ber=rlomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
(2)Penetapan Wiiayah Zonasi sebagaima-na- ya,ng dimaksr-rd pada a-yat {1i dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keiuarga yang diterbitkan paling =;--1--+ '! 1--+-=\ +a1^:'- --1-^1,,ff +--^-^l *^*'{^f+^-^.^ DnnD JlrrSnal l lJaLu, Larlull JLULlurrr La.rrtltiar P\-rlud-ILd,ra.LL 7 i, uLr. l4\ T\-!---- 1-^1 1----1 .. 1--!,,--=-.- --1-- ---:-^--^^ .J.:----1-----1 ----t- - -- /^\ ^:1 1 ('+, lJararrr rlal x.arLu KtrluarEa seuaB,arrrlaila ulrllar.suu paua aJaL tz, LruaK dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat ciiganti dengan surat keterangan domisili.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.bencana alam; danf atau
2. b.bencana sosial. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 'l-3
(1)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat i4J ctiterbitkan oteh ketr-ra rukr-rn teta-ngga atan ketua ruknn warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
(2)Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ,^+ .- ^: l.^+^-^'^^^-1^^1-".n +aor-fr J;-1.:1' l.---=--*!.:r!-tn iilciiiijaaL liiciiBE:iid.i i\ULUIal.iiSari iJcl-ii1\a PLJLr La ururn -Yarr6 uuroqrrS^uL@r 'reiaii bei'donrisiii paling siirgkat i (satr.i) taiiuri sejak ditei'bitkaiiiiJa surat keterangan domisili. i3) Sekolah memprioritaska-n peserta diclik yar.g memiiiki ka-rr-u keh-rarga atau surat keterangan domisiii dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 14

(1)Caiorr peseita 'ii,jik iranya dapat mernilih 1 (saiu) jaiui pendafiaian PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. (2i Seiain melakukan penciaftaran PPDB melaiui jalur zonasi ciaiam rn ilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
1. a.jalur afirmasi: atau 1- :-!,,- -eac+nc.iL.,. -larL.rl Pl LDLGDT' di iuar w'iiayair zonasi dorrrisiii peserta {iidik sepanjang merrrerruhi persyaratan. Pasal i5
(1)Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
(2)Penetapan u-:lai'ah zcnasi sebagaimana dimal<sud paCa a5'at (1) ha:us .-^-.^^-L^+j1.^-. I I lUl rIIJgr rrd.Lr t\d-lr.
1. a.sebaran sekoiah;
2. b.data sebaran domisili calon peserta oiciik; dan
3. c.kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah. {3) Kepala Dinas memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam pci^retapan,'i'ilay ah zonasi.
(4)Dinas Pendiciikarr wajib mernastikan i-,ahwa sernua sekolahr teiah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. 9 http://jdih.bengkuluprov.go.id 10 t5)
(6)1r'a} lu, (ei {7) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 {satu} bulan sebelum pengumuman secara terhuka pendaftaran PFDB. Dalam menetapkan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat iii, Dinas Fenciiciikan meiibarkan musyawarah atau keiompok kerya kepala sekolah. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi, penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan har,rlcoar.|ryan L,o*io oama ontar Pazctintqh l)aara!:pqrrg 4rrLg r LrrrurrrrLar lJgvluL. r7^^^1^ a{^L^-^ T\;6^^ D^-J:-t;1-^- .J^- r/-^lra.l^--^ -1 ^^^-1 --.- .= -..1.- --r\L}rd.id- ve.LrctrrS urrlaD r urrururArul uGr rx-uuLrG,Jd.ctrr rrl.c.rcl}JL,lActIl LrDUtetlr wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas paiing lama 1 (satu) bulan sebelum PPDB. Kepala Dinas melaporkan hasil penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur Bengkuiu

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…