DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

RKPD Tahun 2016 dimaksudkan sebagai : a. Pedoman penyusunan Renja-SKPD; b. Bahan penyusunan RKA-SKPD; c. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016; dan d. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2016. Pemerintsh Provinsi Bengkulu menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dengan DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,1438); Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 470O); Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O1:1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 5. 6. 7. 8. 9. 10. .3 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,t737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 21, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. 12. 13. 14. 15. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 517); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 20O8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daera-h Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 20ll tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengalr Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010- 2O15 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O11 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2O11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OLO-2O15 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O14 Nomor 3); t7. 18. 19. Menetapkan : MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016. : TENTANG RENCANA KERJA PROVINSI BENGKULU .5"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
3.Dewan Perwakilan Raliyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah [,embaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Pror.insi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Kabupate n lKota adalah Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
7.Satuan Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjarrg Provinsi Bengkulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O10- 2O15 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun. -6.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tairun yaitu tahun 2O16.
13.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 20t6.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menJ rsun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2O16, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. RKPD Tahun 2O16 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dal Belanja Negara atau Pinj aman/ Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(1)t2t .7-

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

( 1) RKPD Tahun 2O 16 dimaksudkan sebagai :

a.pedoman pen]rusunan Renja-SKPD;
b.bahan penJrusunan RKA-SKPD;
c.pedoman pen1rusun€rn Kebijakal Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol6;dan
d.acuan bagi Pemerintah Kabupaten lKota dalam menyusun RKPD Tahun 2O16.

(2)Penyusunan RKPD Tahun 2016 bertqjuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan elisiensi alokasi sumber daya.

BAB IV

RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2O16 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencalaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BABI PENDAHULUAN BABII EVATUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAH BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB TV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINER.IA DAERAH BABVII PENUTUP
(2)Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2O16 sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dalam rangka penJrusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016:

a.Pemerintah Provinsi Bengkulu menggunakan RKPD Tahun 2Ot6 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran dengan DPRD;
b.SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan DPRD.

Pasal 6

Kepala BAPPEDA melakukan penelaahan terhadap kesesuaian RKA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2O16; Dalam hal RKA-SKPD tidak sesuai dengan RKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama DPRD, Pemerinta_h Provinsi Bengkulu menggunakan RKPD Tahun 2O16 hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Pasal 7

Setiap SKPD men5rusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing proSram. taporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala BAPPEDA untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh SKPD pada tahun anggaran berikutnya.

(1)(21
(1)
(2)
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang sedang be4'alan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 6 Mei 2015 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 6 Mei 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 17 Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001 dengan asliny

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…