DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Master Plan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, dokumen master plan e-government, evaluasi e-government, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Master Plan E- Gouetninent di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengftulu; Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentarlg pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun L997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 2a2A\; undang-u*daqg Nomor 25 T'ahun 2AO4 tentang sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2AA2 tentang Hak cipta (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao2 Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42201; 2. 3. trt,o,*,1

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangane-Government Lembaga;
13.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan Electronic Government pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASTER PLAN E- GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
5.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
6.E-Government adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7.Pengembangan E-Government adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
8.Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
9.Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-leandership), sumber daya manusia (human resources) dan peraturan di tingkat lembaga terkait dengan pengembangan e-Goverment.
10.Infrastruktur teknologi informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-Goverment.
11.Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
12.Telematika adalah telekomunikasi, media, dan informatika.
13.Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
14.Database adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang mengunakan sistem informasi dan aplikasi.
15.Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan penggunan program.
16.Hardware adalah perangkat-perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
17.Software adalah perangkat lunak, biasanya berupa program maupun aplikasi.
18.Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
19.Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
20.Situs (website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain, dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
21.E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
22.Bandwidth adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
23.Internet Protocol (IP) adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederatan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan melalui 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V4) atau 6 deret hexa (IP V6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
24.Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
25.Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
26.Source code (kode sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
27.Database Management System (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang dipresentasikan.
28.Level security adalah tingkat keamanan.
29.Masterplan E-Government adalah arahan kebijakan dan strategi yang dapat menjadi pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan terkait dengan Pengembangan E-Government sehingga lebih sistematis, terarah, berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas fungsi pemerintah daerah kearah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antara instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Master Plan E-Government adalah sebagai pedoman pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Master Plan E-Government adalah:

a.mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
b.menetapkan standar teknologi informasi yang akan digunakan.
c.meningkatkan kesepahaman antara pengguna dengan pengelola teknologi informasi komunikasi;
d.mewujudkan landasan utama dalam menentukan strategi teknologi informasi komunikasi (perangkat keras, Perangkat Lunak, Jaringan dan Sumber Daya Manusia);
e.mencegah terjadinya duplikasi investasi teknologi informasi komunikasi atau investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan;
f.mengembangkan acuan dalam menentukan prioritas investasi teknologi informasi komunikasi;
g.memberi landasan dalam penyusunan anggaran investasi teknologi informasi komunikasi.

BAB III

DOKUMEN MASTER PLAN E-GOVERNMENT

Pasal 4

(1)Dokumen Master Plan E-Government merupakan dokumen perencanaan dan pengembangan sistem Pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
(2)Dokumen Master Plan E-Government disusun dalam sebuah dokumen perencanaan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II KONDISI DAN KEBUTUHAN E-GOVERNMENT
3. c.BAB III ARSITEKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
4. d.BAB IV SOLUSI PENAHAPAN PENGEMBANGAN
5. e.BAB V RENCANA KEGIATAN IMPLEMENTASI
6. f.BAB VI PENUTUP
(3)Dokumen Master Plan E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

EVALUASI E-GOVERNMENT

Pasal 5

(1)Dalam rangka penilaian terhadap pelaksanaan E- Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dibentuk Tim Evaluasi E-Government.
(2)Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari:
1. a.Gubernur Bengkulu.
2. b.Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
3. c.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
4. d.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. e.Inspektorat Provinsi Bengkulu.
6. f.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu.
7. g.Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. h.Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu.
9. i.Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu.
10. j.Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi Bengkulu.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya dalam rangka pelaksanaan Master Plan E- Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Dokumen Master Plan E-Government dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluasi E-Government.
(2)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan E-Government dalam lingkup kerjanya sesuai Master Plan kepada Dinas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(3)Dinas komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu sebagai penanggungjawab Penyelenggaraan pelaksanaan Master Plan E-Government wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan E-Government kepada Gubernur Bengkulu.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 3O April 2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 7 Mei 2Ol8 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. NOPIAN ANDUSTI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 17 dengan aslinya HUKUM, TK.I 199202 1 003

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…