DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Tugas dan wewenang Pemda dalam penanggulangan HIV-AIDS *koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya [engendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS, *Penetapan situasi Epidemik HIV tingkat Provinsi, *Penyelenggaraan sistem Pencatatan, Pelaporan, evaluasi, dan pemanfatan sistem informasi, dan *Menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV-AIDS sesuai kemampuan 2. Hak dan kewajiban setiap orang dalam rangka penanggulangan HIV AIDS diatur pada pasal 6 dan pasal 7

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi;

c.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; darr
d.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penalggulalgan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan.

Pasal 4

(l) Dalam penanggulalgan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang:

a.pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.sistim rujukan;
c.pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
d.tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampa,k buruk; dan
e.perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS. 6

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan KPA Provinsi.

Pasal 5

Gubernur dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pengkoordinasian penanggulangan HIV dan AIDS kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS maka setiap orang berhak:

a.memperoleh informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS; dan
b.mendapat perlindungan dari penularan HIV dan AIDS.

Pasal 7

Da-lam rangka penanggulangan HIV dan AIDS maka setiap orang wajib:

a.menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV;
b.menghargai hak asasi manusia ODHA dan OHIDHA; dan
c.menghormati kerahasiaan status HIV seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi, kecuali ada inn secara lisan atau tertulis dari ODHA untuk membuka status HIV.

Pasal 8

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS Setiap ODHA berhak:

a.mendapat alses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
b.menjaga kerahasiaan status HMan AIDS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, diskriminasi, atau stigmatisasi; dan
c.dilindungi hak-hak sipilnya serta bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.

Pasal 9

Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS setiap ODHA wajib:

a.mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
b.membuka status HIV-nya kepada pihak yang berkepentingan;dan
c.mencegah penularan HIV dari dirinya kepada orang lain.

(1)(2t
(3)7 Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
2. b.pengetahuan tentang perilaku hidup yang sehat dan berdasar nilai agama;
3. c.pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gender;
4. d.penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam ruang lingkup HIV dan AIDS; dan
5. e.pengurangan dampak buruk hubungan seks beresiko dan penyalahguna napza suntik. Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS.

BAB IV

PENANGGUI"ANGAN HTV DAN AIDS Bagran Kesatu Pencegahan

Pasal 11

Satuan Kerja Peralgkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan Promosi di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan Promosi sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler.

Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang tenaga kerja mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS pada setiap perusahaan. (41

(1)t2t
(1)(2t
(1)(2t Pelagraf 2 Pencegahan Potensi Penularal di Tempat Sarana Kesehatan dan Non Kesehatan

Pasal 13

Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan kegiatan dengan risiko tedadi kontaminasi darah, cairan tubuh, dan produk donor wajib menjalankan kewaspadaan universal. Tata cara menjalankan kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-u ndangan di bidang kesehatan.

Pasal 14

Tempat Usaha yang kegiatannya berisiko menyebarkan HIV wajib menjalankan pencegahan penularar. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.sterilisasi alat-alat yang digunakan pada pengguna usaha/jasa;
b.menggunakan alat sekali pakai kepada pengguna usaha/jasa. Pemerintah Daerah mengadakan atau memfasilitasi pelatihan dan / at au penyrluhan untuk mendukung pencegahan penularan HIV dan AIDS di terr:'pat-ter::pat usaha. Pemerintah Daerah dapat memberikan sertifikat untuk tempat- tempat usaha yang telah melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuarr lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serlifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPA Provinsi.

Pasal 15

(1)Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui hubungan seks, setiap orang yang berhubungan seks dengan seseor€rng yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya danf atau pasangannya terinfeksi HIV wajib melindungi dirinya dan pasangannya dengan menggunakan alat yang dapat mencegah berpindahnya cairan tubuh yang mengandung virus HIV.
(3)(41 (s) 9
(2)Untuk mencegah potensi penularan HIV melalui penggunaan narkotika suntik, setiap orang yang menggunakan alat suntik pada kegiatan penggunaan narkotika suntik wajib menggunakan alat surrtik steril dan/atau mengganti narkotika suntik dengan bahan substitusi.
(3)Pengguna an narkotika suntik sebagaimana dimal<sud pada ayat (21 adalah bagran dari pengobatan atau penyembuhan sslagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…