DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2. Persentase bagi hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. 70 % ( tujuh puluh persen) untuk Pemerintah daerah Provinsi dan 30 % ( Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 3. Pembayaran bagi hasil pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dibayar setiap 3(tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagran Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 lentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O0O tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajal Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indsnesia Tahun 2000 Nomor L2g, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2O09 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tam.bahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tenta.rLg Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 24, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelalsanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembararr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); o
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kdi terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 310); 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pror.insi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu(Lembaran Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2O14 Nomor 6);
17.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O12 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015. .4.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Frovinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas adalall Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Prowinsi Bengkulu.
9.Pajak Kendaraan Bermotor yarrg selanjutnya disebut PKB adalah pqiak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 1O. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil PKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut: a.7O Vo (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan b.3O o/o (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PKB sebanyak 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a.30 o/o (tiga puluh persen) dibagi rala per Kabupaten/Kota;dan b.7O o/o (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

(1)(21
(3)

Pasal 4

(1)Perhitungan penerimaan bagt hasil PKB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan PKB antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
1. a.Kota Bengkulu sebesar 24.74 o/o ( dua puluh empat koma tujuh puluh empat persen);
2. b.Bengkulu Utara sebesar 13.27 o/o (tiga belas koma dua puluh tujuh persen);
3. c.Bengkulu Selatan sebesar 9.12 o/o (Sembilan koma dua belas persen);
4. d.Bengkulu Tengah sebesar 5.85 % (lima koma delapan lima persen);
5. e.Rejang Lebong sebesar 1O.79 o/o (sepuluh koma tujuh puluh Sembilan persen);
6. f.Lebong sebesar 5.28 o/o (lima koma dua puluh delapan persen);
7. g.Kepahiang sebesar 7 .L9 o/o (tujuh koma Sembilan belas persen);
8. h.Seluma sebesar 9.35 Vo (Sembilan koma tiga puluh empat persen); i, Kaur sgbesqr 5.77 o/o (lima koma tujuh puluh tujuh persen);dart j. Mukomuko sebesar 8.64 o/o (delapan koma enam puluh empat persen).

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengal realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak. Apabila hasil penerimaan PKB pada Tahun Anggaran be{alan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagran Kabupaten/ Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembayaran Dana Bagr Hasil PKB untuk Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PKB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2O15 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2015 PIt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 18 ,**:{ffxrffiit"r M. IKHWAN. SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 L"AMPIRANPERATI'RAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANGPENETAPAN PERSEMASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PA'AK KENDARAAN BERMOTOR ANTARA MMERINTAH DAERAH DAL{M PROVTNSI BENGKT'LU TAHUN 2015 CUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH -*''rry#t M. IKHWAN. SH.. MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1 011 No KABUPATEN/KOTA Sebesar 3O7o dibagi rata per Kabupaten/ Kota Sebesar 707o dibagi berdasa.rkan Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Pembagian Masing-masing Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7=4+6 1245678910 KOTA BENGKULU BENGKULU I'TARA BENGKULU SELATAN BENGKULU TENGAH RE.]ANG LEBONGLEBONGKEPAIIYANGSELUMAKAURMUKO-MUKO 3Oo/o : 10 3Oo/o: 10 3Oo/o: 10 3Oo/o: lO 30% : 10 3Oo/o: 10 3@/o : 10 3OYo, 10 3Oo/o: 10 3oo/o: 10 3vo3o/o30/o3o/o3o/o3o/o3"/o3o/o3o/o3o/o 126,349 Unit : 406,750 Unitr 7oo/o = 59,656 Unit:. 406,750 Unit X 70% = 35,578 Unit : 406,750 Unit x 70% = 16,581 Unit: 406,750 Unit X 70% = 45,252 Unit: 406,750 Uoit X 70% = 13,235 Unit : 406,750 Unit X 7Oo/o = 24,361 Unit | 406,750 UI)lr X 700/0 = 36,863 Unit : 406,750 Untt X 7Oo/o - 16,112 Unit: 406,750 Unit X 70%= 32,763 Unit : 406,750 U,]itx TOY\ = 2t.7 40/o to.270/0 6.12o/o2.450/07.79Vo2.2ao/o4.L90/o6.350/02.77o/o5.640/0 24.7 4o/o 13.27Vo9.120/o5.85%10.79Vo5.2go/o7.190/09.35%5.77./o4.64o/o JUMLAH 3Oo/o 406,750 Unit 70.ooo/o 100.00%

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…