DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN; ASPEK DAN PROSEDUR PENILAIAN; TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERKINERJA BAIK; PEMBIAYAAN;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Juncto Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA BAIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
5.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
10.Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut PNS Berkinerja Baik adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan bedasarkan hasil penilaian terhadap kinerja pegawai tersebut.
11.Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada PNS atas pencapaian kinerja balk.
12.Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon yang akan ditetapkan sebagai PNS dengan capaian kinerja balk.
13.Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan kepada PNS berkinerja balk.
14.Inovasi/karya cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau system yang baru, yang memiliki nilai Prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah;
15.Inisiatif/prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
16.Prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/Karya Cipta balk yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan;
17.Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain;
18.Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja , atasan bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna;
19.Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
20.Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemilihan dan penetapan PNS berprestasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
(2)Pemberian Penghargaan PNS Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi kerja serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS.

BAB II

BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada PNS Berkinerja Balk di lingkungan Pemerintah Provinsi;
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Tanda kehormatan;
2. b.Kenaikan pangkat istimewa;
3. c.Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
4. d.Kesempatan menghadiri undangan acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 4

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

a.Pejabat Administrator/Koordinator;
b.Pejabat Pengawas/ Subkoordinator;
c.Pelaksana/Pejabat Fungsional.

Pasal 5

(1)Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada PNS Berkinerja Balk di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
(2)PNS Berkinerja Baik yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
(3)Pemberian Penghargaan kepada PNS Berkinerja Balk di Lingkungan Pemerintah Provinsi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Penghargaan PNS Berkinerja Balk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Persyaratan umum; dan
2. b.Persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.PNS;
2. b.Belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk masing-masing kategori;
3. c.Memiliki masa kerja mengabdi di Pemerintah Provinsi minimal 5 (lima) tahun;
4. d.Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
5. e.Sehat jasmani dan rohani;
6. f.Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecapakan, dan disiplin;
7. g.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai;
8. h.Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.Tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala PD pengusul;
10. j.Tidak berstatus tersangka atau terdakwa
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut:
1. a.Untuk kategori pejabat administrator/ koordinator dan pejabat pengawas/subkoordinator, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
2. b.Menunjukkan disiplin kerja yang baik berupa Presensi Kehadiran sekurang-kurangnya hadir 90% dalam 1 (satu) tahun terakhir, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 1 (satu) tahun;
3. c.Diusulkan oleh Kepala PD masing-masing;

BAB III

ASPEK DAN PROSEDUR PENILAIAN Aspek dan Prosedur Penilaian

Pasal 7

(1)Aspek penilaian terdiri atas:
1. a.Inovasi/karya cipta;
2. b.Inisiatif/ prakarsa;
3. c.Prestasi;
4. d.Orientasi Pelayanan;
5. e.Kerjasama;
6. f.Integritas;
7. g.Komitmen;
8. h.Kinerja.
(2)Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pengusulan Pemberian Penghargaan kepada PNS di lingkup Pemerintah Provinsi. (3 ) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS calon penerima pengharggan PNS Berkinerja Baik di lingkup PD-nya.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan :
1. a.pas foto ukuran 3x4 berwarna menggunakan PDH Coklat atribut lengkap sebanyak 2 (dua) lembar;
2. b.fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. c.fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. d.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
5. e.SK Jabatan Terakhir;
6. f.fotokopi rekapitulasi perilaku kinerja pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir;
7. g.fotokopi Sasaran Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. h.bagi yang memiliki Inovasi baru tertuang dalam bentuk jumal atau modul;
9. i.semua persyaratan tersebut di buat di buat rangkap 1 (satu).

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERKINERJA BAIK

Pasal 8

Indikator Penilaian PNS dengan pencapaian kinerja baik meliputi ketentuan sebagai berikut:

a.Tidak pernah tidak masuk kerja (Tanpa Keterangan) selama 1 (satu) tahun terakhir;
b.Tidak pernah terlambat masuk kerja (Tidak Terlambat) selama 1 (satu) tahun terakhir ;
c.Tidak pernah pulang sebelum waktunya (Tidak Pernah Pulang Cepat) selama 1 (satu) tahun terakhir;
d.Dokumen Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

(1)Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja balk;
(2)Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja yang balk dengan cara seleksi penilaian dan/atau usulan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa rekapitulasi capaian kinerja dan perilaku kerja pegawai;
(3)Persyaratan Pencapaian Kineraj Baik dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Mempunyai tingkat perilaku kedisiplinan yang tinggi berkaiatan dengan kehadiran dengan ukuran tidak pernah Tanpa Keterangan dan Tidak Pernah Pulang Cepat dalam kurun waktu penuh selama 1 (satu) tahun terakhir, kecuali menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara yang di buktikan dengan rekapitulasi perilaku kinerja finger print pegawai yang ditandatangani oleh atasan langsung;
2. b.Memiliki Nilai Sasaran Kinerja dan Perilaku Kerja minimal dengan kategori balk dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan nilai Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja yang dihitung dengan ketentuan mengenai Sasaran Kerja yang berlaku di Badan Kepegawaian Daerah;
(4)Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja balk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan dari Kepala Perangkat Daerah;
(5)PNS yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang mendapatkan peringkat 1 (satu) dari masing-masing kategori.

Pasal 10

(1)Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS berkinerja balk dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan;
(2)Kepada Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
(3)Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan, menilai, mengevaluasi, fasilitasi, dan monitoring pelaksanaan pemberian penghargaan PNS Bekinerja Baik baik dari awal perencanaan sampai dengan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan;
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…