DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Oktober 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jua1 Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negua Repubhk Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Penggulti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ' Undang- 3. undulg Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 146); 4. 5. 6. 7
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor ll); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); 9. 10. 11. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUrAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023 DAN YANG BELUM DITBFAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB II

PENHrAPAN NJKB

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Bahk Nana Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
(2)NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapm1 NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalmn Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 5

(1)Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB
(2)
(3)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB . Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang;
2. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang;dan
(4)
(5)
1. c.memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang. Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dad dasar pengenaan pajak. Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
2. a.dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum;dan
3. b.memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
(6)
(7)
(8)Kendaraan Bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB, serta tarif dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. C. sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak untuk PKB; sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk BBNKB pertama;dan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

Pasal 6

Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

(1)Tarif BBNKB penyerahan pertama :
1. a.Kendaraan Bermotor roda dua sebesar 10% (sepuluh persen) ;dan
2. b.Kendaraan Bermotor roda tiga, roda empat atau lebih sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) .
(2)Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, sebesar 1% (satu persen).

Pasal 7

(1)Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar O% (noI persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar O% Cool persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% (noI persen) dad dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar O% Cool persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB angkutan umum Barulg untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (noI persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB angkutan umum Baralg untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Buulg ditetnpkan sebesar O% (noI persen) dad dasar pengenam1 BBN-KB.

Pasal 9

( 1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dm1 pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negma Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (noI persen) dad dasar pengenaan PKB.

(2)Pengenaan BBNKB ambulans, pemadun kebakman, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negua Repubhk Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkm1 sebesar O% (no1 persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakma1, dm1 pelayanan kebersihan mihk Badan Usaha Milik Negma, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yulg dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dad dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
(4)
(5)Pasal IO Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasa1 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Inmpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ll
(1)Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum untuk orang yang memiliki badan hukum Indonesia, yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang dan memiliki ign penyelenggaraan angkutan umum untuk orang. Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk barang yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang.
(2)- IO-
(3)Pemberlakuan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai.
(4)Pemberlakuan PKB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia ymlg bergerak dibidang angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki iBn penyelengguaan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai.

Pasal 12

( 1) Objek PKB merupakan kepemihku1 penguasaan Kendaraan Bermotor terdiri atas : dan/ atau

a.mobil penumpang yang meliputi sedm1, jeep dan minibus;
b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
d.mobil roda tiga;
e.sepeda motor roda dua;dan
f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda Uga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukm1 terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkahan dad 2 (dua) unsur pokok :
1. a.NJKB;dan - Il -
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(3)Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) sampai dengan 1 ,4 (satu koma empat).
(4)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan I (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan I,025 (satu koma noI dua puluh lima) ;
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma noI lima puluh) ;
4. d.blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama dengan I,085 (satu koma noI delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma Uga);dan
7. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat) .
(5)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran hngkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KHFENTUAN PENUTUP

Pasal 13

( 1) Dalam hal blind tian, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga , mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

(2)Dalam hal light truck, truck, tronton dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 14

Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Inmpiran Peraturan Gubernur Bengkulu :

(1)Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran I, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagai berikut :
1. a.untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:
  1. 1.NJKB sebagaimana dimaksud ditetapku1 berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022;
  2. 2.NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh : a) harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;dmI b) harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakm1 Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
  3. 3.Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan NJKB dM daerah provinsi lain yang memenuhi dmi jenis, tipe, isi sihnder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati.
2. b.untuk Kendaraan pembuatannya lebih berdasarkan :
  1. 1.HPU;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;dan
  3. 3.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan du1 negara produsen sama
(2)Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun Bermotor yang tua, NJKB tahun ditentukan pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenau1 PKB dan BBNKB sebagai berikut :
1. a.Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan :
  1. 1.HPU;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;
  3. 3.Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dad nilai jual tahun sebelumnya dan pahng banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;dan
  4. 4.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hmnpir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
2. b.Untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan :
  1. 1.HPU;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;
  3. 3.Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat;dan
  4. 4.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
3. c.Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.
(3)Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dialer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.
(4)Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan :
1. a.unI..uk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian :
  1. 1.kurang dui Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;dan
  2. 2.suna/lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus abu rupiah) dibulatkan ke atas.
2. b.untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian :
  1. 1.kurang dari Rp.5 C).000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;dan
  2. 2.sarna/lebih dari Rp.50.OOO,- (lima puluh abu rupiah) dibulatkan ke atas.
(5)NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…