DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH BAB III PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR BAB IV PAJAK ROKOK BAB V KEBERATAN DAN BANDING BAB VI GUGATAN PAJAK BAB VI GUGATAN PAJAK BAB VII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2, 3. Pembenhlkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembmu1 Negara Republik Indonesia Tahun 2022 https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119); https://jdih.bengkuluprov.go.id 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 10. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Bengkulu.
6.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT BAPENDA adalah Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu yang bertempat di seluruh Kabupaten/Kota Bengkulu.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
12.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
13.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
14.Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual, maupun digunakan sendiri.
15.Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
16.Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan atau instansi Pemerintah yang dapat dikenakan pajak.
18.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20.Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21.Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, https://jdih.bengkuluprov.go.id 6 penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22.Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
23.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan.
24.Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
25.Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual Barang yang telah disita.
26.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
27.Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, https://jdih.bengkuluprov.go.id 7 atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
28.Biaya Penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.
29.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
30.Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
31.Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut Peraturan Perundang-undangan.
32.Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33.Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
34.Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah.
35.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. https://jdih.bengkuluprov.go.id 8
36.Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
37.Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
38.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebihan Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan https://jdih.bengkuluprov.go.id 9 jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
46.Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan https://jdih.bengkuluprov.go.id 10 ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
50.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
51.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

BAB II

PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.PBBKB;dan
b.Pajak Rokok.

Pasal 3

(1)Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
(2)Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak. https://jdih.bengkuluprov.go.id 11
(3)Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4)Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
(2)Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
(3)Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor dan Alat Berat.

Pasal 5

Tarif PBBKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id 12

Pasal 6

Besarnya Pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Wajib Pajak PBBKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Wajib Pajak yang mendaftarkan objek pajaknya wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan dari perusahaan sebagai Wajib Pajak;
2. b.Fotocopy akta pendirian perusahaan dari Notaris;
3. c.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. d.Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. e.Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. f.Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan domisili (kantor) atau mempunyai kantor cabang di Bengkulu, apabila belum maka wajib membuat surat pernyataan bersedia untuk membuka kantor cabang paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Wajib Pungut PBB-KB;
7. g.Surat Izin Niaga Umum (INU) Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan dari BPH Migas;
8. h.Daftar nama transportir/Rencana daftar nama transporter;dan
9. i.Fotocopy KTP direktur Perusahaan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 13
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
(4)Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
(5)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(6)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
(8)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 8

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomeran lain https://jdih.bengkuluprov.go.id 14 yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2)Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomeran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3)Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4)Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomeran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
1. a.tidak memiliki tunggakan Pajak;dan
2. b.tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 10

(1)PBBKB terutang pada saat penyedia BBKB menertibkan dan menyerahkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) BBKB kepada Lembaga Penyalur dan/atau konsumen langsung bahan bakar.
(2)Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) BBKB, invoice dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan tanggal, jenis dan jumlah BBKB dalam liter, harga sebelum pajak, tarif PBBKB dan besarnya PBBKB yang dipungut.
(3)Apabila Wajib Pungut (WAPU) tidak melakukan kewajiban pemungutan PBBKB sebagiamana dimaksud https://jdih.bengkuluprov.go.id 15 pada ayat (1) maka PBBKB tersebut merupakan tanggung jawab Wajib Pungut (WAPU) yang bersangkutan.
(4)Lembaga Penyalur BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
2. b.Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI/POLRI;
3. c.Agen Premium dan Minyak Solar (APMS);
4. d.Premium Solar Packed Dealer (PSPD);
5. e.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB);
6. f.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);dan
7. g.penyedia bahan bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

Pasal 11

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
(3)Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(5)Gubernur atau Pejabat menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang PBBKB paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
(6)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung https://jdih.bengkuluprov.go.id 16 dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…