DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk digunakan sebgai dasar perhitungan PKB dan BBN-KB. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebagai 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan:

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dina.s Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kepata Dinas Pendapatan Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkuiu.
6.Kendaraarr Bermotor adalah s,em\ra kendataan heroda beseri-ti gandengannya jirulg digrtnakatr di semua jen:-< jala.:l darat, dan digerakkaa oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tericniu menjadi tenaga ger"ak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk aiat-alat herat ds-n alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekar secar-a permanen serta dinperasik-an di air. kendaraan bermotor yang
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran Can merniiiki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak <la]am i-re.yek dari instansi yang berwenang.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah p{ak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.tsea BaIik Nama Kendaraan Berrnotor, yang selx$utnya disingkat BBN-KE, adaiah pajak aias peny-erahan hak r::rili!; kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha"
10.Kendaraarr bermotor ubah i;entuk arlalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/ atau serta penggunaafirya^
11.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya ineliggqunakan roda dan rnotcr dan tidak mel.ekat secara perrnanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjrrtnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Harga Pasaran Umum, yang seianjutnya riisingkai liPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang a.krrrat.
14.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/ atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak trerweaang.

BAB II

PENGI{ITUNTiAN DASAR PKiJ DAN Btsi{_KB

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur irri ditetapkan Nilai Jua-l Kendaraan Beftnotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor I,lbah Beni*k Sebelr;m Tahtln F'crn!:,ue,tan 2014 vang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2014 tentalg Penghitungan Dasar Pengenaan i)ajak Kerrdai aarr Eermotor da-,-i Bea Baiik Nai-i:a Keneiaraa:i Bermotor Tahun 2O14.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Uba,h Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (li tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peratural Gr-r1-''ernur ini ;,ang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Tahrrn Perrrbrratarr 2O14 scbagaitnana <iimaksud pada Pasal 2 diietapkan beidasark*lrr HPU Tahun pembuatan lebih tua dan lebih rendah dari Nilai Juai Kendaraan Bermotor tahun pembuatan lebih muda.

Pasal 4

(li lfiiai iual Kerrdar'aan Bei-motci dan Hilai Jual I'.enr-iaraasl Bermotor Ubah Bentuk yang belum termasuk dalam Lanpban I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Dinas Pendapatan Daerah.

(2)Nilai Jr;a1 Kentl-araan Bermotor dan Nilai Jrral Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud ayat (i) ditetapkan lebih rendah dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor der:6an jenis, mer}:, gpe, isi silinder dan taltun pernbt-r-atan dari negara produsen yang sama sebagaimana tercantum pada l,ampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai JuaI Kendaraan Bermoior Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 ayat (21 dan Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar perhih-::rgan PKB dan BBN-KB=

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutarr umum orang ditetapkan sebesar 6o0/o (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebag_aimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini. (2f Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum nrang <iitetapkan sebesar 6G?i., (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 8oolo (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2O13 tentang Penetapan Nilai JuaI Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Sebelum Pembuatan Tahun 2O13 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol3 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu. pada tanggal 18 - 07 - 2Ol4 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 24 - 07 - 2Ol4 PIt. SEKRETAzuS DAERAH DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd H. SUMARDI BEzuTA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR I, Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA trtr:"**' M. IKHWAN. SH.. MH PembinaTk. I NIP. 19690905 199403 1011

(3)(4t

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…