DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2018 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri. Dimuat ketentuan umum, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2018 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri; : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1.967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); : SALINAN 4. 5. 7. 8. 6. ., L- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2Ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor Ma); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2oll tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2}ll Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol1 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 6);
9.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2072 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O7l tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2OIl tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol5 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2018 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yarlg bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelen ggaraarr angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek dari instansi yang berwenang.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, Yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendar aarL bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 1O. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis danf atau serta penggunaannya. 1 1. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan f atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2018 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2OLB tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2Ol8 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(2)Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (1ima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(1)
(4)Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 5O%o (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat

(1)dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang memiliki badan hukum indonesia. yang bergerak dibidang angkutan umum orang dan memillki izin penyelenggaraan angkutan umum orang Pemberlakuan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(3)dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang memiliki badan hukum indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2Ol7 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2Ol7 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 27) drcabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18-5-2018 Plt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 22-5-2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. NOPIAN ANDUSTI AERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 19 i dengan aslinya O HUKUM, ina Tk.I'. t:fri NIP.-1 23 t99202 1 003

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…