DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah dalam, Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah; : 1". Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor L9, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5oa9h & A, http://jdih.bengkuluprov.go.id 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarr'bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor g Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a).; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2}ll Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2oll Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 11); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol1 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun 2oll tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL7 Nomor 11); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2OlL tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2oll Nomor 11); 4. 5. 6. 7. 8. http://jdih.bengkuluprov.go.id MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengllrangan, keringanan, pembebasan retribusi daerah kepada Gubernur. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah atas permohonan atam tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi. Daiam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Gubernur mendapatkan rekomendasi dari PD/UPa|D PPD Pemungut Retribusi Daerah. Keringanan dan pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (u {21

(3)
(4){s} http://jdih.bengkuluprov.go.id {1}, diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek Retribusi.

Pasal 3

{U Wajib Retribusi dapat mengajukan pernohonan pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi daerahatas SKRD yang diterbitkan oleh PD / UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah Kepada Gubernur. (21 Pengajuan permohonan sebagaima"na dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. {3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (U diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan meiampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.Untuk Badan Hukum:
1. 1.Surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris;
2. 2.Fotokopi SKRD;
3. 3.Fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan;dan
4. 4.Dokumen pendukung yang dapat dijadikan aLasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
b.untuk Orang Pribadi : l.fotokopl Kartu Tanda Penduduk (KTP);
1. 2.fotokopi SKRD;
2. 3.fotokopi SSRD yang sudah dibayarkan; dan
3. 4.dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.

Pasal 4

{1) Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah secara tertulis kepada Gubemur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 3 ayat (3) melalui PD/UPID PPD pemungut retribusi. http://jdih.bengkuluprov.go.id l2l PD/UPTD PPD pemungut retribusi melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah paiing lama 1 {satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat i1) secara lengkap dan benar.

(3)Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {21 menjadi'dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur. (41 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar bagi Gubernur untuk pengambilan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(5)Apabila dalam jangka waktu paling iama 3 (tiga) bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat {4)', permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap diterima.

Pasal 5

{1) Dalam hal Gubernur menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat t4t, PD/UPTD PPD pemungut retribusi membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib retribusi. {21 Dalam hal Gubernur menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {4}, BPKD membuat Rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah. t3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembaiian kelebihan pembayaran atas retribusi yang sudah dibayarkan (restitusi) setelah terbit Keputusan Gubemur tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daera-h.

Pasal 6

Kriteria pertimbangan terhadap besaran nilai pemberian keringanan/pengurangan Retribusi Daerah sebagai berikut :

a.SKRD dengan jumlah ketetapan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan http://jdih.bengkuluprov.go.id .-7 - keringanan atau pengurangan paling tinggi 25o/o (dua puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
b.SKRD dengan jumlah ketetapan Rp 5OO.OOO.OOO,OO {lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1,OO0.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau pengLrrangan paling tinggr 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang;
c.SKRD dengan jumlah ketetapan di atas Rp 1.00O.O0O.OOO,OO (satu miliar rupiah) dapat diberikan keringanan atau penguraogan paling tinggi 5O% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang;
d.pemberian keringanan atau pengurangart retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan ketetapan per kode rekening/obyek retribusi yang tertera pada SKRD;
e.pemberian keringanan dapat berupa pengurangan dan angsuran kepada Wajib Retribusi;
f.pemberian keringanan atau pengurangan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada Orang Pribadi/Badan Hukum dan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi; dan
g.untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosiai dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 5O% {lima puluh persen).

Pasal 7

Kriteria pertimbangan terhadap pemberian pembebasan retribusi daerah meliputi:

a.kejadian di luar kemampuan manusia {force majeurel;
b.kegiatan sosial, keagamaan dan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
c.fungsi obyek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
d.kejadian luar biasaf bencana alarr,f non alam; http://jdih.bengkuluprov.go.id BAB IIT PEGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)Pengendalian terhadap peiaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala PD/UPTD PPD Pemungut Retribusi Daerah. t2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan. (31 Hasil evaluasi sebagairnana dimaksud pada ayat l2l diiaporkan kepada Gubemur rnelalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan GuLrernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 29-7-2O2O GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29-7-2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya tama Muda 199303 | OA2 HUKUM DAN^ ,T*"t^'t http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…