DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu; Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rebuphk Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- b. e Mengingat 1. 2. 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 23 Tatlun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Un(lang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemedntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Repubhk indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor IOI Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor IOI Tatlun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 573 1); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 4. • 5. 6. • 7 http://jdih.bengkuluprov.go.id - Li -

8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasiona1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 15); 9. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 15 TAHUN 202 1 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASiONAL BAGI PENDUDUK YANG DI DAFIARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU. •

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 15 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Di Daftarkan Oleh Pemerintah Provini Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 1 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I e Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Perangkat Darerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasiona1.
5.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional agar perserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan http://jdih.bengkuluprov.go.id perlindungu1 dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Program JKN. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga dan identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya yang di singkat KTP-EI adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu identitas yang diberikan kepada anak untuk melakukan pendataan, memberikan perhndungan dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya 6. 7. 8. 9. e 10. 11. 12 http://jdih.bengkuluprov.go.id disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu. Data Terpadu Kesejahteraan Sosia1 yang selanjutnya disingkat DTKS adalah yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia1 (PPKS), Penedma Bantuan dan Pemberdaan Sosia1 serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosia! (PSKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang elanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya Gasmani, rohani, dan sosia1) secara memadai dan wajar. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok penduduk PMKS yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Daerah. Panti Sosial Asuhan Anak selanjutnya disebut Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar di daerah. Panti Sosial Asuhan Penduduk Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Panti Jompo adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang berizin yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penduduk lanjut usia di Daerah. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen dan upa)'a dari badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau 13. 14. e 15. 16. e 17. 18. 19 http://jdih.bengkuluprov.go.id mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Universal Health Couerage adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik/Kartu KIS/KIS digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Siap Bantu Jaminan Kesehatan selanjutnya disingkat Si-BuJanK adalah inovasi Program Jaminan Kesehatan dalam rangka menjaring masyarakat Provinsi Bengkulu yang sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional atau peserta yang memiiiki kartu jaminan kesehatan tetapi sudah tidak aktif lagi. 20. 21. 22. e
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)
(2)Peserta JKN Provinsi Bengkulu merupakan penduduk Provinsi yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi sebagai peserta jaminan kesehatan berdasarkan kuota. Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.penduduk Provinsi yang termasuk dalam DTKS yang belIIm terdaftar di pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten/Kota;
2. b.penduduk yang termasuk dalam kelompok PMKS:
3. c.peserta PBPU/BP yang menunggak iuran dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas Ill;
4. d.Penduduk Provinsi yang belum pernah memiliki identitas JKN;dan
5. e.Peserta dari segmen lain yang sudah tidak dijamin iagi dalam: http://jdih.bengkuluprov.go.id
  1. 1.segmen PBI JK; dan
  2. 2.segmen peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Kuota peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bengkulu berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
(3)

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk menjadi peserta JKN/ KIS diusulkan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan SKTM, Foto Copy KK dan Surat Pengantar Dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ 1<ota.

(2)Penduduk yang termasuk dalam kelompok PMKS dapat didaftarkan menjadi peserta JKN/KIS Provinsi oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan terlebih dahuiu mendapatkan rekomendasi Dinas Sosia1.
(3)Penduduk yang termasuk ke dalam kelompok PMKS yang belum memiliki NIK dapat didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS Provinsi Bengkulu oleh Dinas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan setelah adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan Dmr Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial.
(4)Dalam keadaan tertentu, Pendaftaran dapat dilakukm1 melalui program Inovasi Si-BuJank dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.sasar8Lrl: I. penduduk yang sedang dalam pengobatan di fasyankes;
  1. 2.penduduk miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan;
  2. 3.jaminan Kesehatan sudah tidak aktif;dan
  3. 4.peserta jaminan kesehatan mandiri yang menunggak iuran dan siap mendapatkan perawatan dikelas III. e e http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.persyaratan:
  1. 1.fotokopy KK; 2 . fotokopy KTP;
  2. 3.SKTM dari Desa/Lurah dengan di ketahui oleh Camat atau Kepala Dinas Sosial;dan 4 . surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. prosedur: 1 . petugas menjelaskan sasaran Jamkesprov kepada masyarakat/ calon peserta secara langsung atau melalui Call Center;
  3. 2.petugas meminta kelengkapan dokumen sesuai persyaratan;
  4. 3.jika dokumen kelengkapan belum sesuai/ lengkap, petugas meminta calon peserta untuk melengkapi dokumen sesuai persyaratan;
  5. 4.jika dokumen kelengkapan sudah sesuai/ lengkap, petugas memasukan data calon peserta ke dalam rekapitulasi calon usulan peserta Jamkesprov;
  6. 5.petugas memproses surat usulan kepesertaan kepada BPJS Cabang Bengkulu untuk pengaktifan kartu;dan
  7. 6.Petugas menghubungi calon peserta untuk mengabarkan tentang kepsertaan yang bersangkutan. C. e e
  8. 4.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penghapusan data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan dengan ketentuan:
1. a.sudah tidak terdaftar lagi menjadi warga Provinsi;
2. b.meninggal dunia;atau
3. c.terdaftar dalam segmen lain Jaminan Kesehatan. Penambahan data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan ketentuan:
4. a.data peserta diusulkan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui Dinas Kesehatan
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id Provinsi/ Kabupaten/ Kota; penarIrbahan peserta bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung dari peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi;dan tidak melebihi jumlah kuota yang sudah dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/ Kota oleh Provinsi. b. C.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

( 1) Keluhan terkait dengan penyelenggaraan JKN Bagi Penduduk yang didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi secara langsung ataupun melalui call center Si-Bujank.

(2)Dalam penanganan keluhan Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasal II Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal e Peraturan diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu, Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal :24- 10-2023 GUBERNUR BENGKULU, tt,i. e H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 24- 10-2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, tt,i. ISNAN FAJRI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 19 dengan aslinya HUKUM, BERITA ;RAH S S.H.,M.HEND rribina Tk.i 60825 200502 1 o05 f) http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…