DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, Dan/ Atau Sanksinya BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI DAN/ ATAU SANKSINYA BAB III PENGENDALIAN DAN PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, Dan/ Atau Sanksinya;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengingat https://jdih.bengkuluprov.go.id menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 4. 5. 6. 7. 8. https://jdih.bengkuluprov.go.id Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retdbusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: 9. Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA KERiNGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RHrRiBUsi, DAN/ATAU SANKSINYA.

BAB I

KHFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk: mengatur administrasi dan tata cara dalam Pemberian Insentif Fiskal berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok pajak, pokok retdbusi, dan/ atau sanksinya; dan menjadi acuan bagi PD/ UPFD PPD dalam pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan

(1)a. b. https://jdih.bengkuluprov.go.id Penundaan Pembayaran atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan retribusi; memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak dan Retdbusinya;dan memberikan kejelasan kepada PD Pemungut Pajak dan Retribusi serta Wajib Pajak dan Retdbusi mengenai pemberian Insentif Fiskal berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retdbusi dan/ atau sanksinya.
(2)b. C.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RHrRiBUsi DAN/ ATAU SANKSINYA

Pasal 3

Gubernur dapat memberikan Insentif Fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib pajak/ wajib retribusi. Wajib Pajak/ wajib Retdbusi dapat mengajukan permohonan Insentif Fiskal berupa keringanan, Pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retribusi dan/ atau sanksinya. Dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendapatkan rekomendasi

(1)
(2)
(3)https://jdih.bengkuluprov.go.id dari Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah. Pemberian Insentif(4) Fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, pokok retdbusi dan/ atau sanksinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Wajib Pajak/ Retribusi dapat mengajukan permohonan Insentif Fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak/ retdbusi atas SKRD/ STRD yang diterbitkan oleh PD / UPFD PPD Kepada Gubernur. Pengajuan permohonan keringanan, Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar Pajak/ Retdbusi dan pelaksanaan penagihan Pajak/ Retribusi. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.Untuk Badan Hukum:
1. 1.surat keterangan domisili perusahaan dan Akta Notaris;
2. 2.fotokopi SKPD/ SKRD; 3 . fotokopi SSPD/ SSRD dibayarkan;dan
3. 4.dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/ Retribusi dan/ atau sanksinya

(1)
(2)
(3)yang sudah https://jdih.bengkuluprov.go.id
1. b.Untuk orang pribadi:
  1. 1.fotokopi kartu tanda penduduk;
  2. 2.fotokopi SKPD/ SKRD;
  3. 3.fotokopi SSPD/ SKRD dibayarkan;dan
  4. 4.dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas Pajak/ Retribusi dan/ atau sanksinya.

Pasal 5

Wajib Pajak/Retdbusi mengajukan permohonan pemberian Insentif Fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak/ Retdbusi dan/ atau sanksinya secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melalui PD/UPFD PPD. PD/UPFD PPD melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala PD membuat pertimbangan atas permohonan Wajib Pajak/ Retribusi. Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Gubernur. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar bagi Gubernur untuk pengambilan Keputusan menerima atau menolak permohonan dari yang sudah

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)https://jdih.bengkuluprov.go.id .9- wajib pajak/ Retdbusi. Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Gubernur tidak memberikan keputusan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan yang diajukan wajib Pajak/ Retribusi dianggap diterima.
(7)

Pasal 6

Dalam hal Gubernur menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (1), PD/UPFD PPD membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib Pajak/ retdbusi. Dalam hal Gubernur menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BAPENDA membuat Rancangan Keputusan Gubernur tentang pemberian Insentif Fiskal tentang keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak/ retribusi dan/atau sanksinya. Wajib Pajak/ retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak/retdbusi yang sudah dibayarkan (rest#usB setelah terbit Keputusan Gubernur tentang Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak/retribusi daerah

Pasal 7

Kriteria pertimbangan terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak/ Retribusi daerah meliputi:

a.kondisi wajib Pajak/ Retribusi yang tidak mampu membayar Pajak/ Retribusi;
b.bencana alam;
c.kebakaran;
d.kerusuhan massal atau huru-hara;
e.wabah penyakit;

(1)
(2)
(3)https://jdih.bengkuluprov.go.id
1. f.kegiatan sosial. Keagamaan dan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;dan
2. g.fungsi obyek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kondisi wajib pajak/ retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) merupakan kerugian komersial pada tahun sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:

(1)
1. a.perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan SPF Tahunan PPh Badan yang menunjukan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Dalam hal Wajib Retdbusi mengalami kerugju1, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Gubernur dapat menunjuk Kepala PD/ UPFD PPD untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.

Pasal 9

Pemberian Insentif Fiskal berupa Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/ atau Sanksi tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi. b.

(2)
(1)https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Hasil pengendaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretads Daerah.
1. a.Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retdbusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 19);
2. b.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 20); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KWFENTUAN PENUTUP Pasal ll Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Ketentuan:

Pasal 12

ini mulaiPeraturan Gubernur diundangkan. berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 29 Juli 2025 GUBERNUR BENGKULU, tt,i. H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tangga1 31 Juli 2025 Pj. SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 19 Salinan sesuai dengan aslinya 'ALA BIRO HUKUM ’O£EFFnND ,M.Hum mtR NIP. 1721012 200212 1 004 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…