DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Kode etik auditor dan Pengawas dimaksud sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi auditor dan pengawas pada inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam ra.ng)<a menjaga profcaionalisme Auditor dan Pcngawa$ Pcnyelenggaraan Urusan Pcmerintahan di daerah dipcrlukan kode ctik sebagai pedornan dalam bcrtingkah laku dalam melaksanakan rugas pengawasan;
b.bahwa untuk mclakaaJ1akan maksud huruf a, perlu mcnctapkan Pcratura.n Gubcmur Bengkulu tcntang Kode Etik Auditor dan Pcngawaa lnspcktorat Provinsi Bengkulu;
l.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pcmbcntukan Propinsi Bcngkulu (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 28281;
1. 2.Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelengggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 38511;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tcntang Pcmbcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); http://jdih.bengkuluprov.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerinrabso Daerah (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Uodang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang Perubahan kedua Aras Uodang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraruran Pcmcrinrah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pclaksanoan Pcmerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraruran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pcmbinaan Jiwa Korps dan Kode Elik Pegawai Ncgcri Sipil (Lcmbaran Nepra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4450);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negcri Sipil (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4737);
10.Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawa$80 dan Kodc Elik Pejabat Pengawas Pemcrintah;
11.Peraturan Oaerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
12.Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Ben,gkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4 I);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Mcnctapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETlK AUDITOR DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINS! BENGKULU. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETEN'IUAN UMUM Pasal I Dalam Pcraturan Oubemur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Kode Etik Auditor dan Pcngawas dimaksudkan sebagai pedoman dalam beraikap dan bcrprilalru bagj auditor dan Pengawas pada lnspektorat dalam menjalankan rugas pengawasan. Bagjan Kcdua TUjuan Posa! 3 Kodc Etik Auditor dan Pengawas bertujuan untuk mcningkatkan mutu dan mcwujudkan citra positif Auditor dan Pengawas dalam melaksanakan rugae pengawasan. BABIJI KODEETIK

Pasal 4

Auditor dan Pengawas dalam mclaksanakan tuga.snya mcntaati kctcntuan pemturan perundang-undangan dcngan pcnuh pengabdian, kesadaran dan rasa tanggung jawab dengan prinsip:

a.lndependensi;
b.lntegritaa;
c.Profesionalieme;
d.Obyektif; dan
e.Kerahasiean.

Pasal 5

Dalam melaksanakan rugasnya, Auditor dan Pengawas wajib:

a.mendukung dan menjunjung tinggi tcrcapainya visi dan misi I nspektorat Provinsi;
b.mcmpunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan stander dan proscdur yang berlaku;
c.bersikap nctral dan tidak memihak;
d.menjaga citra dan moral profesi Auditor/ Pengawas; http://jdih.bengkuluprov.go.id
e.bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan untuk mengcmukakan dan/atau melakukan hal hal yang menurut pertimba.ngan dan keyakinannya perlu dilakukan;
f.bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa;
g.menyimpan rahasia negara at.au rahasia jabatan, rahasia pihak yang dipcriksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang;
h.menghindari pcmanfaatan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan atau jabntannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
i.mempertimbangkan infonnasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang dipcriksa dalam menyusun laporan pcmeriksaan;
j.menerapkan prinsip dan melaksanakan tugas secara jujur, teliti, eermat, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
k.mengikuti perkembongan dan menunjukan tingginya rasa keingintahuan atas pcraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segllla hal yang ditentukan oleh peraturon perundang-undangan dan profeai yang berlaku; I. menggalang kerjasama yang bQik dan berkoordinasi secara sehat, balk sesama Auditor seaama Pengawas maupun antara Auditor dengan Pcnpwas;
m.saling menging.alkan dan mengoreksi prilaku sesama Auditor. sesama Pengawas maupun antar Auditor dengan Pengawas;
n.menjoga/ memelihara dokumen-dokumen pcmeriksaan/ auditor agar tersimpan secara rapi dan aman, boik dolom bentuk hard CfJPY maupun soft CfJPY sehinggll tidal< memberi peluang dokumen tersebut bocor kc pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
o.secara terus menerus meningkalkan kemahiran profesi, kecfektifan <Ian kualitas basil pekerjaan;
p.menjaga sopan santun dalam berkomunikasi dengan pihak yang diperiksa;
q.berpenampilan sederbana, rapi dan memakai pakaian yang sopan dan pantas; dan
r.menghonnati pendapat/argumentasi sesama Auditor/ Pengawas serta menggunakan bahasa yang sopan.

Pasal 6

Oalam melaksanakan tugasnya. Auditor dan Pengawas dilarang: a menerima pcmberian dalam bentuk apapun baik Jangsung maupun tidak langsung yang diduga atau parut, diduga dapat mempcngaruhi atau ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya; http://jdih.bengkuluprov.go.id

b.mcnyalahgunakan wewenangnya sebagai auditor atau Pengawas guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pibak lain;
c.menerima tugas yang bukan merupakan kompetcnsinya;
d.menerima rugas yang ia tahu akan terjadi benturan kepentingan yang dapat rnengakibatkan hilangnya obyektivitas sebagai Auditor/Pengawas;
e.mengungkapkan informasi yang tcrdapat dalam proses pemeriksaan kcpada pihak Jain, bail< lisan maupun tertulis, kccuali untuk kcpcntingan tertentu yang diperbolehkan peratu.ran perundang-undangan yang berlaku; (. mcnunjukan sikap dan prilaku yang dapat mcnyebabkan orang lain mcragu.kan indcpcndensinya;
g.tunduk pada intimidasi dan tckanan orang lain;
h.dipengaruhi olch prasangka, intcrpretasi atau kepentingan tcrtentu;
i.berpartisipasi dalam kcgiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mcnganggu atau dianggap dapat mcngganggu penilaian yang tidak mcmihak atau ya.ng mungkin mcnycbabkan tcrjadinya bentumn kcpcntingan;
j.mcnginfonnuikan hasil pemcriksaan/audit kepada pihak- piha.k yang tida.k berkepcntinga.n ballc lisan rnaupun tertulia;
k.mcnjadi bllgion dari kcgiatan ilegal, atau mcngikalkan diri pado tindokan-tindakan yang dopat mcndiskredilkan profesi Auditor atau profesi P,,ngawaa dan atau insitusi lnspcktorat Provinsi; I. mcmbicarakan kelemahan kckurangan seaama Auditor/Pengawas kcpada pihak lain; dan
m.mcminta/mcnggunakan fasilitas/sarana kerja atau alat/bahan kcrja pihak yang dipcriksa diluar kepatutan dnn kcpontasan. BAB!V PENEOAKAN KODE ETIK

Pasal 7

( l) Dalam pcncgakan dan pelaksaanaan kode etik Auditor dan Pengawas, dibentuk Tim Kchormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc yang ditetapkan dengar, Kcputusan Gubemur.

(2)Tim Kchorrnatan Kodc Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang tcrdiri dari :
1. a.I (satu) orang Ketua, dari unsur pejabal struktural eselon m, merangkap anggota;
2. b.I (satu) orang Sekretaris, dari unsur auditor/ pengawas/ pcjabat struktural cselon IV, merangkap anggota; dan
3. c.1 (satu) orang anggota, dari unsur auditor/ pcngawas/ pcjabat struktural eselon IV. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

Tim Kehormaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai rugas :

a.memeriksa Auditor atau Pengawas yang diduga melanggar kodc ctik; dan
b.memberikan rekomcndasi kepada pcjabat berwenang.

Pasal 9

( 1) Tim Keho.rmaran Kodc E:tik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kcrja terhitung sejak informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode ctik diterima oleh lnspcktur.

(2)Masa rugas Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berakhir setelah rekomendasi hasil pcmeriksaan disampaikan kepada pejabat berwenang.
(3)lnspcktur harus mclaporkan pclanggaran Kode Etik oleh Auditor atau Pcngawas kcpada Oubcmur.

BAB V

SANKS!

Pasal 10

( l) Auditor dan Pcngawas yang tcrbukti melakukan Pelanggaran tcrhadap kctcntuan Pasal 4 dan PasoJ 5 dikenakan sanksi.

(2)Sanksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.tidak diberikan penugasan pcmcriksaan dan tuges-tugas pengawasan lainnya selama jangka waktu tertentu;
2. b.dimutasikan ke Satuan Kerjo/Unit Kerja lain; dan
3. c.salah satu sanksi hukuman disiplin scbagaimana diatur dalam Peroturan Pemcrintah Nomor 53 Tabun 20 IO tcntang Disiplin Pegawai Ncgcri Sipil, sesuai proscdur yang ditctapkan olcb pcjabat berwenang. BABVI PEMBINMN

Pasal 11

(I) Inspektur melakukan pcmbinaan profesi serta mental Auditor dan Pengowas.

(2)Pembinaan profesi serta mental sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan mclalui pcndidikan formal dan informal.
(3)Selain pcndidikao formal dao informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan mental dapat dilakukan melalui pengatahan/ brieving, wirid pengajian, atau kegiatan- kegiatan yang bersifat pembinaan fisik dan kerohanian. http://jdih.bengkuluprov.go.id BAB VU

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010