DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

KRITERIA; PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA; PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA; PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; MONITORING DAN EVALUASI.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubemur tentangTataCara PenganggaranPelaksanaandanPenatausahaan, PertanggungjawabandanPelaporanSertaMonitoring dan EvaluasiBelanjaTidakTerduga; c.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf adanhurufb,perlumenetapkanPeraturan PenganggaranPelaksanaan tentang TataCara danPenatausahaan, GubemurProvinsiBengkulu Mengingat PertanggungjawabandanPelaporanSertaMonitoring dan Evaluasi BelanjaTidakTerduga;; 1.Undang-undangNomor9 Tahun1967 tentang PembentukanPropinsiBengkulu(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1967Nomor19,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan eraturan erundang-Undangan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuamgan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); http://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4) MEMUTUSKAN : Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN ,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum http://jdih.bengkuluprov.go.id Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10.Belanja Tidak Terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
12.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 13.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu http://jdih.bengkuluprov.go.id tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 14.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 15.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai petunjuk dan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan , pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kriteria;
b.penganggaran;
c.prosedur penyusunan belanja tidak terduga;
d.pelaksanaan dan penatausahaan;
c.pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan http://jdih.bengkuluprov.go.id memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(6)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(7)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
(8)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(9)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(10)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(11)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

KRITERIA

Pasal 6

(1)Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
1. a.kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
2. b.keadaan darurat;
3. c.keperluan mendesak;
4. d.bencana sosial;
5. e.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
(2)Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
(3)Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
2. b.penentuan status keadaan darurat bencana;
3. c.penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. d.pertolongan darurat;
5. e.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
6. f.sandang dan Pangan;
7. g.pelayanan kesehatan;
8. h.penampungan serta tempat hunian sementara;
9. i.pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.Timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah;
2. b.Peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
3. c.Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
4. d.Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata jumlah per bulan dalam tahun sebelumnya;
5. e.Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya;
6. f.Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama;
7. g.Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
(5)Peruntukan belanja tidak terduga bagi kerjadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(6)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau;
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(7)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(8)Kriteria belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ;
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
(9)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengacu kepada standar pelayanan minimal seperti perbaikan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
(10)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran http://jdih.bengkuluprov.go.id berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(11)Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu (masyarakat) yang mengalami atau terkena bencana sosial.
(12)Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

(1)Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat, bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.SKPD teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan melampirkan keputusan Gubernur tentang penetapan tanggap darurat dan surat pernyataan mutlak tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran I ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini;
2. b.PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada kepala SKPD teknis yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Gubernur dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BPKAD dan SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum pada http://jdih.bengkuluprov.go.id lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.Pencairan Dana Keadaan Darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan di transfer ke Rekening pelaksana tanggap darurat bencana/ kejadian luar biasa pada SKPD teknis terkait dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD teknis terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
(2)Pengajuan Belanja tidak terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.SKPD teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Gubernur dengan tahapan sebagai berikut :
  1. 1.Laporan Kejadian dari Pemerintah setempat dalam hal ini bisa dilakukan oleh Kades, Lurah dan Camat secara berjenjang;
  2. 2.Laporan Kejadian dan Permohonan Bantuan dari Camat;
  3. 3.Laporan Hasil Peninjauan lapangan dari SKPD teknis mengenai kejadian bencana sosial;
  4. 4.Foto kejadian/ dokumentasi pendukung.
2. b.Setelah mendapat persetujuan gubernur berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
3. c.Proses pencairan dana bantuan dari belanja tidak terduga pada SKPKD maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permoohonan diterima dan mendapat persetujuan Gubernur;
(3)Besaran bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 9

(1)SKPD teknis dapat menunjuk Bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga;
(2)Dibuka rekening tersendiri untuk belanja tidak terduga
(3)Penatausahaan dana belanja tidak terduga sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta rencana anggaran biaya (RAB) yangn telah dihitung oleh SKPD teknis terkait;
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan / atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi berserta dampak sistemik yang ditimbulkan;
(3)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan oleh SKPD teknis kepada Gubernur untuk diteliti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
(4)Hasil Penelitian yang telah disetujui oleh TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 11

(1)Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti- bukti yang sah.
(2)Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain terdiri dari :
1. a.Surat permohonan permintaan pengembalian; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.Surat permohonan wajib pajak/ retribusi;
3. c.Bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
4. d.Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarka oleh SKPD pemungut;
5. e.Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
6. f.Keputusan pengadilan;
(3)Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis;
(4)Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

(1)Tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi rapat koordinasi BPBD Provinsi Bengkulu dengan SKPD/lembaga terkait.
(2)Rekomendasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana berdasarkan penugasan dari Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu.
(3)Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…