DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN BAB III WIUP BAB IV IUP TAHAP KEGIATAN EKSPLORASI BAB V IUP TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BAB VI SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN BAB VII PEMASANGAN TANDA BATAS WIUP BAB VIII KOMODITAS LAINNYA DALAM WIUP BAB IX SUSPENSI KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB X BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAB XI IZIN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BAB XII IUJP BAB XIII IUP UNTUK PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN BAB XIV PENCIUTAN WIUP BAB XV PENGGUNAAN JALAN PERTAMBANGAN BAB XVI PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB XVII RENCANA KERJA ANGGARAN BIAYA DAN LAPORAN BAB XVIII PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN BAB XIX PEMBINAAN BAB XX PENGAWASAN BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII PENDANAAN BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pembedan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pemberian, pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Ix)gaIn, Mineral Bukan Ix)gaIn Jenis Tertentu dan Batuan; https://jdih.bengkuluprov.go.id Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA SERTA PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Provinsi Bengkulu dan Perangkat Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
7.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
8.Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang dilakukan secara integrasi dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi.
9.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
10.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. https://jdih.bengkuluprov.go.id
11.Mineral adalah Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalarn bentuk lepas atau padu.
12.Pertambangan Mineral dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
13.Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
14.Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
15.Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri jenis tertentu.
16.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose).
17.Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
18.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
19.Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
20.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
22.Surat lzin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. https://jdih.bengkuluprov.go.id
23.Batuan Jenis Tertentu adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi.
24.Batuan Untuk Keperluan Tertentu adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
25.Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
26.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
27.IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
28.IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
29.IUP untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali.
30.Rekomendasi atau Pertetujuan Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
31.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
32.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
33.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. https://jdih.bengkuluprov.go.id
34.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
35.Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan
36.Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya.
37.Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan Kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
38.Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
39.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
40.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
41.Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
42.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
43.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
44.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
45.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. https://jdih.bengkuluprov.go.id
46.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
47.Kegiatan Pasca Tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
48.Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
49.Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
50.Pejabat Pengawas Pertambangan atau Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola penggusahaan pertambangan.
51.Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
52.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.
53.Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
54.Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan usaha Pertambangan untuk sementara waktu.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini yaitu :

a.mewujudkan Sustainable Mining Management (SMM) atau kegiatan pertambangan yang berkelanjutan yang menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). https://jdih.bengkuluprov.go.id
b.mengatur pemberian rekomendasi atau persetujuan teknis perizinan berusaha dan non perizinan di bidang mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
c.mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya di Daerah;
d.mengatur pemanfaatan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup serta berdampak meningkatkan ekonomi kerakyatan;
e.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
f.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

(1)Gubernur berwenang melakukan pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan:
1. a.Dinas PMPTSP untuk melakukan pemberian izin; dan
2. b.Dinas ESDM untuk melakukan evaluasi permohonan perizinan dan non perizinan, pemberian rekomendasi atau persetujuan teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
(3)Perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
2. b.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  2. 2.wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
3. c.SIPB;
4. d.IPR;
5. e.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan; https://jdih.bengkuluprov.go.id
6. f.IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
7. g.IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
(4)Selain memberikan izin, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur diberi kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan yang meliputi :
1. a.Pemberian dan penetapan WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;atau
  2. 2.wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
2. b.penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan harga patokan batuan; dan
3. c.pemberian rekomendasi atau persetujuan teknis yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

BAB III

WIUP

Pasal 4

(1)WIUP berada dalam WUP yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
(2)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

Pasal 5

(1)Gubernur memberikan WIUP berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.Badan Usaha;
2. b.Koperasi; atau
3. c.Perusahaan Perseorangan.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Milik Daerah;
3. c.Badan Usaha Swasta Nasional dengan Penanaman Modal Dalam Negeri;dan
4. d.Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri. https://jdih.bengkuluprov.go.id
(3)Perusahaan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.perusahaan firma; dan
2. b.perusahaan komanditer.
(4)Pemohon WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Persetujuan pemberian WIUP serta 2 (dua) IUP dan/atau SIPB.

Pasal 6

Selain memiliki kewenangan pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Gubernur berwenang memberikan rekomendasi untuk pengajuan WIUP Mineral Logam dan Batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Gubernur memberikan rekomendasi WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur.
(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam memberikan rekomendasi harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara.
(3)Bupati memberikan rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Apabila bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dianggap menyetujui penetapan WIUP.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyampaikan rekomendasi WIUP Mineral Logam kepada Menteri.
(6)Rekomendasi WIUP Mineral Logam dan Batubara oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam dan Batubara. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 8

(1)Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu atau WIUP batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi :dilengkapi dengan:
1. a.surat permohonan;
2. b.Nota kesepahaman dengan penanggungjawab proyek strategis nasional, dan/atau proyek Pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (khusus untuk pengajuan WIUP SIPB);
3. c.surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan;
4. d.salinan nomor induk berusaha (NIB);
5. e.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
6. f.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak di Provinsi Bengkulu;
7. g.Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon;
8. h.Peta WIUP format Pdf dan .Shp;
9. i.Koordinat dalam format Microsoft Excel;
10. j.Surat informasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;
11. k.Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing;
12. l.Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; https://jdih.bengkuluprov.go.id
14. n.Rencana penggunaan wilayah (sesuai format);
15. o.Rencana penggunaan dan penjualan komoditas;
16. p.Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun;
17. q.Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi;
18. r.Surat Pernyataan persetujuan dari Masyarakat/ tetangga pemilik lahan sekitar pada lokasi yang dimohon diketahui oleh Kepala Desa setempat;
19. s.Sosialisasi dan berita acara hasil rapat desa yang menyetujui untuk dilakukan kegiatan pertambangan batuan dilokasi WIUP yang dimohon dan ditandatangani oleh kepala desa serta badan permusyawaratan desa setempat dengan melampirkan bukti foto, video dan daftar hadir;
20. t.Rekomendasi desa dan rekomendasi camat;
21. u.Surat Bukti Kepemilikan Tanah (SHM, SKT, Sewa, Jual Beli, Kontrak atau Kerja Sama);dan
22. v.Rekomendasi atau persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau instansi yang berwenang apabila berada dalam kawasan perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta kawasan lainnya yang dianggap perlu.
(3)Dinas ESDM melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
1. a.koordinat permohonan WIUP sesuai dengan peraturan perundangan;
2. b.permohonan berada dalam WUP;
3. c.tidak berada di hutan konservasi dan lindung;
4. d.tidak tumpang tindih sama komoditas;
5. e.apabila tumpang tindih dengan komoditas yang berbeda yang dibuktikan dengan surat persetujuan pemegang WIUP sebelumnya;dan
6. f.kesesuaian dengan pemanfaatan ruang wilayah.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas ESDM menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah (PNBP) dan pencetakan peta kepada pemohon.
(5)Pemohon wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.
(6)Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak Wmembayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.
(7)Besaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 9

(1)Dinas ESDM menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta.
(2)Penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat Persetujuan Pemberian WIUP yang dilampiri dengan:
1. a.peta WIUP berikut batas;dan
2. b.koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan diatur dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas ESDM.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…