DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Presentase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan: a. 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan b. 70% (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2O15;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O0O tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tent"ang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor l2g, Mengingat : Tambahan Negara Republik Nomor 3987); Indonesia 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengal Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dal Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); t2. 13. 14. 15. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2OI4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 20ll tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O11 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 6); Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2OLl tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 3); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015. t7. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
10.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagr Hasil PBB-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkal sebagai berikut :

a.30 % (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi;dan
b.7O o/o (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (Tujuh Puluh Persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagt antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.30 "/o (Tiga Puluh Persen) dibagi rata per Kabupaten / Kota;dan
b.70olo (Tujuh Puluh Persen) dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten / Kota.

Pasal 4

(1)Perhitungan Persentase Penerimaan bagi hasil PBB- KB seb.gaimana dimaksud dalam pasa,l 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakal bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2t Penetapan persentase pembagian hasil Penerimaan PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berilmt :
1. a.Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 10.36 o/o (sepuluh koma tiga puluh enam persen);
2. b.Kabupaten Rejang Lebong sebesar 10.30 o/o (sepuluh koma tiga puluh persen);
3. c.Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 10.29 o/o (sepuluh koma dua puluh sembilan persen);
4. d.Kabupaten Kaur sebesar 15.14 o/o (lima belas koma empat belas persen);
5. e.Kabupaten Seluma sebesar 8.39 o/o (delapan koma tiga puluh sembilan persen);
6. f.Kabupaten Mukomuko sebesar 10.38 % (sepuluh koma tiga puluh delapan persen);
7. g.Kabupaten kbong sebesar 6.90 o/o (enam koma sembilan puluh persen);
8. h.Kabupaten Kepahiang sebesar 9.13 o/o (Sembilan koma tiga belas persen);
9. i.Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 6.51 o/o (enam koma lima puluh satu persen);dan
10. j.Kota Bengkulu sebesar L2.6O % (dua belas koma enam puluh persen).

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bagr Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/ atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemotongan pajak. Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagial Pemerintah Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pembayaran penerimaan bagi hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

(1)
(2)(s)

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2O15 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2015 PIt. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya .Ats,Yl'te.BIRo HUKUM, / ,MI vl M.IKHWil..SH..MH Pembina Tk. I NrP. 19690905 i99403 1001 LEMPIRANPERATURAN GUBERNi'R BENGKTJLU NOMOR 20 TAHUN 2015TENTANGPENSTAPAN PERSENTASE PEMBAGI.AN IIASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR (ENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAI,AM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015 GUBERNUR BENG(ULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAI{ ^*ffi*-*,*Y M.IKHWAN.SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 I 011 No KABUPATEN/ KOTA Sebesar 30olo dibagi rata per Kabupaten / Kota Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Paajang Jalan Kabupaten/ Kota Jublah Pembagi€n Masing-masingKabupaten/ Kota 2 3 4 5 6 7=4+6 1a3456789lo BDNGKULU SELATAN REJANG LEBONGBENGKULU UTARA I{AURSELUMAMUKOMUKOLEBONGKEPAHIANGBENCKULU TENGAH KOTA BENGKULU 3OYo I lO 3oolo : 10 3oolo : 10 3O7o : 10 3oolo : 1O 30o/o : l0 30%: 10 3oolo : 10 309/0 : 10 30%: 10 30/o30/o3Yo3o/o30/o3Yo30/o3o/o3o/o3o/o 72A.23 Kn : 6.921.85 Kro, X 7Oo/o = 722.36 Kn : 6.921.85 l<n X 70o/o - 720.51 (m : 6.921.85 Km X TOYo = 1.200.37 Km : 6.921.85 I(m X 7oolo - 532.86 Km : 6.921.85 Km X 7oo/o = 729.49 KrD. : 6.921.85 l<m X 7Oo/o = 385.37 Km : 6.921.85 Kn X 7oo/o = 606.11 Km : 6.921.45 Km X 7oo/o = 346,80 Km : 6.921.85 Kra X TOY| - 949.35 Km : 6.921.85 Km X 7oolo = 7.36 0/o 7.30 0/o 7.29 0/o r2.M o/o 5.39 o/o 7 .34 o/o 3.90 0/o 6.13 o/o 3.51 % 9.60 0/o 10.36 0/o 10.30 yo 10.29 0/o 15.14 yo 4.39 0/o 10.38 % 6.90 0/o 9.t3 0/o 6.51 o/o 12.60 yo JUMLAH 30o/o 6.921.85 Km 70 0/o 100.00 o/o

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…