DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2023

Nomor: 20
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 2. 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C:ovid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C:ovid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un(lang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; 4. 5. 6 http://jdih.bengkuluprov.go.id

7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165} ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua1 Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) J Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. 9. 10. 11. 12. 13 http://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH .

BAB I

KHFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengm1 :

Pasal 2

(1)SAPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
(2)

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan system dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.SAPD;dan
2. b.BAS. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.sistem akuntansi SKPD;
2. b.sistem akuntansi SKPKD;dan
3. c.sistem akuntansi pelaporan. Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, Pendapatan LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunm1 laporan keuangan SKPD. Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatul-LO, beban, Pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dm1 koreksi J penyusunan laporan keuangan SKPKD. Sistem akuntansi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penyusunm1 laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan SKPD dan SKPKD. SAPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagh1 ymrg ddak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)
(3)
(4)
(5)

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

(1)BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hUIUf b merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)BAS sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
1. a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
2. b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
3. c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
4. d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
5. e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek;dan
6. f.level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek. Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
7. a.akun I (satu) menunjukkan asset;
8. b.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
9. c.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
10. d.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan L-RA;
11. e.akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
12. f.akun 6 (etiam) menunjukkan pembiayaan;
13. g.akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO;dan
14. h.akun 8 (delapan) menunjukkan beban. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)
(5)

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2023 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2023 SEKRHIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 20 puai dengan aslinyaSaH6 3 BIRO HUKUM r) MNSI BENGKULU '\} S.H., M.HE. Pe'inbina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id pengurangan posisi Kas. Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut: Jurnal Finansial: a %ang, Kas di Kas Daerah. Jurnal pelaksanaan Anggaran: 1 . Estimasi Perubahan- SAL.

2.Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan. a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka parljarlg. Jurnal Finansial: Kas di Kas Daerah Pinjaman Jangka Panjang. Jurnal pelaksanaan Anggaran: s erubahan- SAL. . SILPA/SIKPA. b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang. Ma nan Jangka Panjang Kas di Kas Daerah Jurnal pelaksanaan Anggaran: MAnSKP A.. Estimasi Perubahan-SAL. GUBERNUR BENGKULU Ttd H. ROHIDIN MERSYAH SatibIHi: ;j~gpa dengan aslinya kEPALAWRO HUKUM ShTDA-pROWSI BENGKULU w£e}. S.H ; M NIP. 19750825 200502 1 005 sl£rEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU 63 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165} ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua1 Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) J Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. 9. 10. 11. 12. 13 http://jdih.bengkuluprov.go.id
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH .

BAB I

KHFENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengm1 :

Pasal 2

(1)SAPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
(2)

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan pedoman dalam pelaksanaan system dan prosedur akuntansi untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(2)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.SAPD;dan
2. b.BAS. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.sistem akuntansi SKPD;
2. b.sistem akuntansi SKPKD;dan
3. c.sistem akuntansi pelaporan. Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, Pendapatan LRA, belanja, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunm1 laporan keuangan SKPD. Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatul-LO, beban, Pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dm1 koreksi J penyusunan laporan keuangan SKPKD. Sistem akuntansi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penyusunm1 laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan SKPD dan SKPKD. SAPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagh1 ymrg ddak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)
(3)
(4)
(5)

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 5

(1)BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hUIUf b merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)BAS sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
1. a.level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
2. b.level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
3. c.level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
4. d.level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
5. e.level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek;dan
6. f.level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek. Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
7. a.akun I (satu) menunjukkan asset;
8. b.akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
9. c.akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;
10. d.akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan L-RA;
11. e.akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
12. f.akun 6 (etiam) menunjukkan pembiayaan;
13. g.akun 7 (tujuh) menunjukkan pendapatan-LO;dan
14. h.akun 8 (delapan) menunjukkan beban. BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)
(5)

Pasal 6

2.Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan. a) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka parljarlg. Jurnal Finansial: Kas di Kas Daerah Pinjaman Jangka Panjang. Jurnal pelaksanaan Anggaran: s erubahan- SAL. . SILPA/SIKPA. b) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang. Ma nan Jangka Panjang Kas di Kas Daerah Jurnal pelaksanaan Anggaran: MAnSKP A.. Estimasi Perubahan-SAL. GUBERNUR BENGKULU Ttd H. ROHIDIN MERSYAH SatibIHi: ;j~gpa dengan aslinya kEPALAWRO HUKUM ShTDA-pROWSI BENGKULU w£e}. S.H ; M NIP. 19750825 200502 1 005 sl£rEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU 63 http://jdih.bengkuluprov.go.id