DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernut tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024 – 2028; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Inmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang (:ipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); https://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimmra telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undulg- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Inmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 202 1 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lkltas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834); IO.Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2023 tenmlg Tata Cara Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Keselmlatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754) ; -2-https://jdih.bengkuluprov.go.id ll.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 39); MEMUTUSKAN ; Menetapkan PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan (JUbenur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)
(2)
(3)Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusun target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah. Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ. RAK LLAJ merupakan arahan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan transportasi di Daerah.

BAB II

PENDEKATAN DOKUMEN RAK LLAJ

Pasal 3

(1)Dokumen RAK LLAJ menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar meliputi ;
1. a.Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;
2. b.Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan;
3. c.Pilar 3 (tiga) , yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
4. d.Pilar 4 (empat), yaitu pengguna yang berkeselamatan; dan
5. e.Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagjan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

ORGANISASI MANAJEMEN LLhJ

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu membentuk Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan Kelompok Kerja Pilar.
(2)Tim Koordinasi RAK LLAJ terdiri atas :
1. a.Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi;
2. b.Sekretaris: Kepala Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
3. c.Anggota: Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait keselamatan LLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi. Kelompok Kerja Pilar KLLAJ terdiri atas ; Pokja Pilar 1
4. a.Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan
5. b.Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait sistem yang berkeselamatan. Pokja Pilar 2
6. a.Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah jalm1 daerah provinsi; dan
7. b.Anggota; Organisasi Perangkat Daerah jalmr yang berkeselamatan, Pokja Pilar 3
8. a.Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana lalu hntas dan angkutan jalan daerah provinsi; dan
9. b.Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait kendaraan yang berkeselamatan. Pokja Pilar 4 a Ketua: Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan
10. b.Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait pengWna jalan yang berkeselamatan. Pokja Pilar 5
11. a.Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang Kesehatan daerah provinsi; dan
12. b.Anggota: Orgalisasi Perangkat penanganan korban kecelakaan.
(3)bidang bidang terkait Daerah terkait https://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Susunan ketua dan anggota pokja pilar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kewenangan masing_ 111aslrlg.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI) DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1)
(2)
(3)Gubernur melalui Dinas melakukm1 pemantauan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Bengkulu. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulu1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

Pasal 6

(1)Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLA,J Daerah secara teknis dilaporkan oleh Gubernur kepada Penanggpng Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir September tahun berikutnya.

Pasal 7

Alur Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ sebagai berikut:

a.Pokj a Pilar melakukan evaluasi pelaksanaan dalam 3 (tiga) bulan sekali secara internal, yang selanjutnya dikolaborasi menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah; b. C. Pokja Pilar menyampaikan laporan pelaksanaan RAKLLAJ Daerah tahunan kepada Tim Koordinasi LLAJ Daerah; Ketua Tim Koordinasi LLAJ menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah tahunan kepada Gubernur dan dibahas dengan Forum LLAJ Daerah. Pembahasan dapat mengikutsertakan Badan Usaha, dan/atau Masyarakat; dan d Ketua Tim Koordinasi LLAJ melalui Gubernur melaporkan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ Daerah dalam Forum LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ Nasional. https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAK LLAJ bersumber dari;

a.Anggaran Pendapatan dan Belmlja Daerah;
b.Sumber dana Iain yang sah dan ddak mendkat sesuaj peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tangga1 4 September 2024 GUBERNUR BENGKULU, Tt,i , H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tang,gal 4 September 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU Ttd ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 20 engan aslinya 0 HUKUM H.. M.H a Tk. I 25 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024 - 2028 Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Bengkulu Tahun 2024-2028 Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Kinerja Tahun I OPD ®2 l6 aD2 d PenanggungJawab OPD/Pihak Pendukung Su mber Pendanaan PILAR-1 SISTEM YANG BERKESELAMATAN 1.1 Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan 1.1.1 Pembentukan kantor sekretariat Forum LLAJ Terbentuknya Sekretariat BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar APBD

a.Pembentukan Tim Sekretadat Forum LLAJ Provinsi . Tersedianya SK Tim Sekretanat ForumLLAJ Provinsi Terbitnya Peraturan Gubernur RAK LLAJ BAPPEDA Dishub Dishub APBD APBD APBD 1.1.2 1.1.3 Penyusunan PeraturanKepala Daerah Sekretariat Daerah, Bappeda Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan Terbentuknya kelompok kerja
a.Pembentukan Kelompok Keira di Sekretariat RAK LLAJ Provinsi Tersedianya SK Pokja di SekretariatRAK LLAJ . BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggt, Mitra Pembangunan Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi Dinas Penanggung Jawab Pilar. Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi APBD 1.1.4 Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan keFompok keda dan kantor sekretariat Tersedianya pedoman BAPPEDA APBD APBDPenyusunan Tata Kelola dan Pelaksanaan Kelompok Kerja di Sekretanat RAK LLAJ Provinsi Terwdianya SOP Tata Kelola Pokja Sekretariat RAK LLAJ https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan 1,2 Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselarnatan 1.2.1 Perumusan danpenyempurnaan kebijakan dan regulasi metibatkan semua pernangku kepentingan
a.Integrasi kebijakan peningkatan KLLAJ dalam pnoHtas program pada dokumenperencanaan jangka menengah dan pendek Provinsi . b, Evaluasi implementasi peningkatan KLLAJ dalam dokumen perencanaan Provinsi 1 ,2,2 Perumusan indikator, monitoNng dan evaluasi kinerja tiap pilar
a.Integrasi indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Informasi KLLAJ1.3 Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem setiap Pilar e para pernangku keFnntingan Target Kinerja Tahun m2 l6 a6 m2 Indikator Tersedianya rekomendasi kebijakan dan regulasi Tertuangnya rumusan kebijakan peningkatan KLLAJ dalam RPD/RPJMDdan RKPD Terlaksananya evaluasi terhadap kebijakan peningkatan KLLAJ dalam settap tahun. Tersedianya rumusan evaluasi Tersusunnya indikator kinerja yangterintegrasi Tersedianya data yang terintegrasi aPD Penanggung Jawab Sumber Pendanaan OPD/Pihak Pendukung BAPPEDA APBDDinas Penanggung JawabPilar, Dinas Pendidikan. Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan Dinas Penanggung JawabPilar, Dinas Pendldikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan APBDBAPPEDA, ditambahkanOPD Iain (Dtshub) BAPPEDA ditambahkanOPD Iain (Dishub) Dinas Penanggung JawabPilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan APBD APBD APBDBAPPEDA Dinas Penanggung JawabPilar APBDs Dinkes, Dinkominfo https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan 1.3.2 Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan 1.3.3 Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ e kecelakaan 1.4
a.Inventansasi sistem informasi dari instansi terkait di semuapilar
b.Koordinasi proses integrasi system informasi terkait KLLAJ
c.Pembuatan dashboard integrasi data KLLAJ
a.Optimalisasi penggunaan data terkait KLLAJ dalam perencanaan peningkatan KLLAJ terkait proses perencanaan pembangunan daerah
a.Kesepakatan jenis dan sumber data terkait kondisi KLLAJ yang akandigunakan dalam dokumen perencanaan b, Updating inventansasi data kondisi KLLAJ setiap tahun OPD Penanggung 2028 1 Jawab BAPPEDA,POLD/ Target Tahun Ko- m2 16 a6 Sumber Pendanaan APBD OPD/Pihak PendukungIndikator DINAS PUPR, Dishub, Dinkes, Dinkominfo Tendentifikasinya daftar sistem informasi yang berpotensi untuk diintegrasikan Surat kesediaan integrasi sistem APBDs Dinkes. Dinkominfo mP APBD APBD Tersedianya dashboard integrasi data Terwdianya sistem I Dinkes, Dinkominfo A PUPR. Dishub, Dinkes BAPPEDA. DINAS PUPR, Dishub, Dinkes B BTerupdatenya data series terkait KLLAJ dalam dokumen rencana pembangunan daerah mP mP DINAS PUPR, Dishub, Dinkes BAPPEDA BAPPEDA Tersedianya update data kondisi KLLAJ tahunan Terlaksananya kegiatan DINAS PUPR, Dishub, Dinkes APBDDINAS PUPR, Dishub, Dinkes BAPPEDATerlaksananya kegiatan mPDinas Penanggung Jawab Pilar BAPPEDATersedianya hasil kajian kecelakaan https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan a, Kajian pengembangan sistem riset kecelakaan
b.SinkronisasiAolaborasiriset kecelakaan
c.Penyelenggaraan riwt penyebab terjadinya kecelakaan sesLni dengan kebutuhan keselamatan iatan
d.Pemetaan hasil riset kecelakaan
e.Fasilitasi kajian/penelitan terkait penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan dan kejadian kecelakaan yang aktual 1.5 Penguatan Kemitraan dan Keaa Sama KLLAJ e inovasi kemitraan KLLAJ a, Fasilitasi inisiatif dan inovasi peningkatankemitraan KLLAJ Penyelenggaraan Sinkronisasi Perencanaan, Studi dan Evaluag Terhadap Kebijakan Program KLLAJ r 1,6 aPD i2 P8:!Tj£ng BAPPEDA Target Tahun Ke- M202l6 a6 27 Indikator Terselenggaranya kajian Terwujudnya koordinasi Terselenggaranya kegiatan Tersusunnya )ernetaan Terselenggaranya kajian Terselenggaranya kegiatan Terlaksananya kegiatan Terakomcxlirnya renmna aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukun! Sumber Pendanaan APBD OPD/Pihak Pendukung Dinas Penanggung Jawab Pilar APBD APBD BAPPEDA BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar Dinas Penanggung Jawab Pilar APBD mP Dinas Penanggung Jawab Pilar Dinas Penanggung Jawab Pilar BAPPEDA BAPPEDA APBD APBD Badan Usaha, Mitra Pembangunan Mitra Pernbarlgunan Dinas PenanggungJawab Pilar Dinas PenanggungJawab Pilar APBDBAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar. Dinas Pendidtkan, Perguruan Tinggi, Mitra Pernbangunan https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke. i CPD - I I I I Penanggung 2024 E2026 12026 1 2027 : 2028 i Jawab BAPPEDA CPD/Pihak Pendukung Sumber Pendanaan APBDa. Sinkronisasi capaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah terhadap program RAK LLAJ Terlaksananya capaian keaa Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi. Mitra Pembangunan b, Penyusunan rencana kegiatan KLLAJ untuk dicantumkan dalam RKA Pemerintah Daerah Tersusunnya rencana kegiatan BAPPEDA I Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan APBD
c.Penjabaran capaian kerja pada RKA dalam dukungan Rernanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Terlaksananya capaian kerja BAPPEDA r Pilar, Dinas Pendidikan. Perguruan Tinggi. Mitra Pembangunan m
d.Evaluasi terhadap pelaksanaan RAK dalam dokumen perencanaan baik di permerintahan pusat maupun daerah Terlaksananya evaluasi BAPPEDA I Pilar. Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pernbangunan APBD 1.6.2 Petaksanaan studi danevaluasi KLLAJ 5 Pilar Dokumen hasil studi dan evaluasi 1 m Jawab Pilar I Pilar, Dinas Pendidikan. Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan mP 1.6.3 Penerapan hasil studi dan evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ Terselenggaranya kegiatan r Jawab Pilar 1 Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi , Pemerintah Kabupaten/Kota. Mitra Pembangunan APBD 1.7 Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kineda KLLAJ https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- } CPD b2 02 06 a2 d8 Pe::Tj:ng A 0PD/Pihak Pendukung Sumber Pendanaan APBD1.7, 1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing'masing pilar Terselenggaranya kegiatan I Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota 1.7.2 Pengukuran kineda keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitaskorban U®ate data jumlah kemlakaan dan fatalitas korban BAPPEDA Dinas Penanggung Jawab Pilar APBD 1.7.3 Pengukuran kinerja sosial- ekonomi akibat dari perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban Monitoring penyusunan dan implementasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota Data hasil kajian BAPPEDA I Pilar APBD 1.7.4 Tersusunnya RAK LLAJ Kabupaten/Kota TH Dishub Dinas PUPR, Polda, Dinkes Kabupaten/Kota APBD PILAR-2 JALAN YANG BERKESELAMATAN e e rnenuju jalan yang berkeselamatan DINAS PUPR. Dishub. POLDA DINAS PUPR, Dishub, POLDA Dishub APBD APBD APBD a, Dukurlgan tim uji laik fungsi jalan Terlaksananya kegiatan
b.Perencanaan perbaikan/penyedian perlengkapan jalan-jalan provinsi sesuai hasil uji laik fungsi Tertaksananya kegiatan DINAS PUPR 2,2.2 Pelaksanaan audit jalan dan perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan Terselenggaranya kegiatan s APBD https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator a PD Ponanggung 2024 12026 E2026 1 2027 1 2028 1 Jawab DINAS PUPR OPD/Pihak Pendukung Sumbor Pendanaan APBD
a.Dukungan pelaksanaanaudil perencanaan hingga pelakunaan konstruksi jalan dan aspek KLLAJ Terselenggaranya kegiatan Dishub 2.2.3 Pelaksanaan inspeksi semra berkala pada jalan yang beroperasi Terselenggaranya kegiatan DINAS PUPR DINAS PUPR Dishub Dishub APBD APBDa, Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan e kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan Terwlenggaranya kegiatan 2,3 Terselenggaranya kegiatan DINAS PUPR I Dishub Dishub APBD APBDa. Dukungan perencanaan atas fungsikegiatan dan pengendaltan bahaya di ruang jalan dari aspekKLLAJ Terselenggaranya kegiatan 2, 3,2 Pengendalian atas fUngsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan Terselenggaranya kegiatan DINAS PUPR I Dishub Dishub APBD APBDa atas fungsikegiatan dan Ekegiatan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspekKLLAJ 2.4 Perbaikan badan jalan 2.4. 1 Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas Terwlenggaranya kegiatan DINAS PUPR DINAS PUPR Dishub Dishub APBD APBD2.4,2 Pelaksanaan perbaikan bahu jalan Terwlenggaranya kegiatan https://jdih.bengkuluprov.go.id 2,5 2,6 Program Dan Rincian Kegiatan Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jatan pada pekerjaan jalan Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 2.5.1 2.5.2 Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan 2.6. 1 a, Adanya audit keselamatan jalan secarabersama, baik di daerah rawan kecelakaan
b.Terlaksananya surveijalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan Perenmnaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan 2.6.2
a.Perencanaan dan koordinasi penarlganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan 2.6.3
a.Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rav/an kecelakaan
b.perbaikan jalan di lokasi dan daerah rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan Provinsi Target Tahun Ke- Indikator m2 IG Ternlenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan Ternlenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan Ternlenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan momPersentase lokasi tertangani Terselenggaranya kegiatan Berkurangnya lokasidan daerah rawan kecelakaan aPD Penanggung Jawab 0 P D/ P i h a k P o n d u k u n g + P ;nudTE::2027 1 2028 APBDDINAS PUPR, Dishub, POLDA DINAS PUPR, Dishub, POLDA APBD APBD APBD Dishub. DINAS PUPR, POLDA Dishub, DINAS PUPR, POLDA mPDishub. DINAS PUPR. POLDA APBD APBD Dishub, DINAS PUPR, POLDA Dishub. DINAS PUPR, POLDA mo APBD APBD Dishub, DINAS PUPR, POLDA Dishub, POLDA 7 APBDPUPR, Dishub, Polda https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- m2 l6 m6 aPD Penanggung Jawab Dishub, DINAS PUPR, POLDA OPD/Pihak Pondukung StImber Pendanaan APBD 2028 2,6,4 Monitoring dan e%luasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan Terselenggaranya kegiatan mI KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN 3, 1 Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan
1. 3.1 Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapanjalan (pemasangan dan perbaikan) Terpenuhinya perlengkapan Dishub DINAS PUPR APBD
a.Detail desain pernasangan atau perbaikan penengkapan jalan btdang LLAJ Tersedianya desain Dishub DINAS PUPR APBD
b.Pelaksanaan pemasarlgan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLAJ Terselenggaranya kegiatan Dishub DINAS PUPR APBD 3,2 Pelaksanaan audit dan inspeksi hukurn lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard) Terselenggaranya kegiatan APBD
a.Pelaksanaan audit dan tnspeksi perlengkapan jalan dan Pesepeda Terselenggaranya kegiatan Dishub DINAS PUPR APBD 3,2 Penyelenggaraan Fasilitas bagi Pejalan Kaki terutama di Jalan Perkotaan e pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan Terselenggaranya kegiatan Dishub DINAS PUPR APBD https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ko- I OPD Penanggung 2024 l2026 12026 120271 2028 1 JaQab mn5m5ms aPD/Pihak Pendukung $umber P8ndanaan APBD3.2.2 Penyediaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan Terselenggaranya kegiatan DINAS PUPR 3.3 Pelaksanaan Andalalin O andalalin pada ttap tahapan agar benar-benar dilaksanakan Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan e kecepatan kendaraan yang berkeselamatan Terwlenggaranya kegiatan Dishub, POLDA APBD 3.4 Terselenggaranya kegiatan Dishub P APBD 3.4.2 MonitoHng dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan Terselenggaranya kegiatan Dishub DINAS PUPR, POLDA APBD 3,5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3.5.1 Perenmnaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselarnatan Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan Terselenggaranya kegiatan Dishub D APBD 3.5.2 Terselenggaranya kegiatan Dishub D APBD https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- I OPD Penanggung 2024 12026 : 2026 1 2027 E2028 1 Ja iib mmm5m OPD/Pihak Pendukung PeSnudILball APBD3.5.3 Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeulamatan yang terakraiitasi Persentase SDM terakreditasi 3, 5.4 Pelaksanaan sertiikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan Persentase SDM terakreditasi mnm5noM APBD 3.6 Penegakkan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan LaikJalan e kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih Terselenggaranya kegiatan Dishub, BPTD POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha APBD
a.Sosialsiasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi beHebih Terselenggaranya kegiatan Dishub, BPTD POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha APBD
b.Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi beHebih Terselenggaranya kegiatan Dishub, BPTD POLDA, Organisasi Angkutan Darat. BadanUsaha APBD c, Sosialisasi bahaya kendaraan 0DOL secara kreatif dan inovatif Terselenggaranya kegiatan Dishub, BPTD POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha APBD 3,6,2 Pelaksanaan pemenksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara mobile Terselenggaranya kegiatan TI POLDA a Angkutan Darat mP 3.6.3 Penegakan hukum pernenuhan persyaratanteknis dan laik jalan Terselenggaranya kegiatan Dishub, BPTD, POLDA a Angkutan Darat APBD https://jdih.bengkuluprov.go.id 3,7 3.8 Target Tahun Ke- m2 is 06 IndikatorProgram Dan Rincian Kegiatan 2028 Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukurn pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan 3.6,4 Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Terselenggaranya kegiatan Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan 3.7. 1 Terseienggaranya kegiatan 3.7.2 Pemeriksaan kendaraanbermotor di jalan atas pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan Terselenggaranya kegiatan 3.7.3 Pengawaun angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)Perusahaan Angkutan Umum e SMK perusahaan angkutan urnurrI Terselenggaranya kegiatan
a.Sosialisasi Peraturan Penilai SMK PerusahaanAngkutan Umurn
b.Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angktuan Umum c, Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutanurnurn Terselenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan penerapan dan pernbinaan SMK angkutanumum orang Terselenggaranya kegiatan 3.8.2 CPD Penanggung Jawab Dishub, BPTD, POLDA Sumber Pendanaan APBD OPD/Pihak Pendukung Badan Usaha, OrganisasiAngkutan Darat APBD APBD POLDADishub Dishub, POLDA APBDOrganisasi Angkutan Darat Dishub APBDBadan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharia Badan Usaha, OrgantmsiAngkutan Darat, Jasa FRaharja Dishub APBD APBD Dishub Dishub Badan Usaha. OrganisasiAngkutan Darat, Jasa Raharja APBDBadan Usaha, OrganisasIAngkutan Darat, Jasa Raharja Dishub APBDDishub Badan Usaha, OrganisasiAngkutan Darat https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ko- I OPD mD 96 06 02 +2 Pe:IT!!ng Dishub OPC/Pihak Pendukung Surnber Pendanaan APBDPelaksanaan penerapan dan pembinaan SMK angkutan urnum barang Peningkatan kompetensiSDM pembina SMK angkutan umum (penitai, instruktur dan pengawas) Pemeringkatan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan ) perlengkapan/alat deteksiwaktu kerja mengemudi Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional e baik aktif 3.9.3 Terselenggaranya kegiatan Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat 3.8.4 Terselenggaranya kegiatan Dishub Badan Usaha. Organisasi Angkutan Darat APBD 3.8, 5 Terselenggaranya kegiatan Dishub Dishub Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat APBD APBD3.8,6 Tersedianya perlengkapan/alat Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat 3,9 Terselenggaranya kegiatan Dishub Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat APBD rnaupurI pasif sesuai kaidah internasional O O Angkutan Jalan n1 Fasilitasi kegiatan Forum LLAJ Provinsi Sekda, Dishub, Bappeda PUPR, POLDA, DINKES. unsur pendukung lainnya APBD mI PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN e 4.1.1 Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat pedulikesetamatan Tersetenggaranya kegiatan Dishub POLDA. Badan Usaha, Organiusi Angkutan Darat APBN 4.1.2 Pengembangan infrastrukturdan instrurnen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Tersedianya infrastruktur dan instrurnen pendidikan I Dishub Dinas Pendidikan, DINASPUPR APBN https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- m2 is a6 m7 aPD Penanggung Jawab 0 P D / P i h a k P o n d u k u n g P1 :nuJ IInn\:in Edukasi kese}amatan berlalu lintas e Terselenggaranya keglatan S APBN 4,2 Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ a Terselenggaranya kegiatan mMRr®i& Jawab Pilar Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja Dishub, Dinas Pendidikan,Jasa Raharia r Pendidikan, JasaRaharja APBN APBN APBN 4.2,2 a Pendidikan (sekolah dan _kampus) Terselenggaranya kegiatan POLDA
a.Giat'giat pendidikan kese}amatanjalan agar ditingkatkan pada usiadini
b.Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan
c.Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara
d.Police goes to School and Campus e, Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas Terselenggaranya kegiatan POLDA 4.2.3 Kampanye cara berkendarayang berkeselamatan Terselenggaranya kegiatan POLDA Dishub, Badan Usaha,Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja Dishub, Badan Usaha,Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharia APBN
a.Kegiatan Art Policing pada saat Car Free Day Terselenggaranya kegiatan POLDA APBN https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- [ OPD b2 36 202 02 +2 Po1175Eng POLDA OPD/Pihak Pondukung Sumber Pendanaan APBN4.2.4 Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ Terselenggaranya kegiatan Dishub, Dinkominfo, Badan Usaha, OrganisasiAngkutan Darat, Jasa Raharja Dishuba. Kampung tertib beHalulintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah rnaslrIg-rnaslrlg Ternlenggaranya kegiatan POLDA APBN 4.2.5 Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding. penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mat)uk, penggunaan truk untuk angkutan manusia danmelawan arah) Terselenggaranya kegiatan POLDA Dishub, Dinkominfo, Badan Usaha. OrganisasiAngkutan Darat, Jasa Raharja APBN
a.Taman kota yg berada di seiuruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas (miulnya adanya rambu- rambu lalu lintas dan miniatur jalan yg berkeselamatan) Terselenggaranya kegiatan S 4.2.6 Kampanye penlaku hidup sehat di jalan bagi pengemudi kendaraan bermotor, pesepeda, danpejalan kaki r nudi (SIM) dengan pelanggaran e penyempurnaan SIM OnIinedan Smart SIM (SIM elektronik) Penerapan Dement PoInt System Terselenggaranya kegiatan Dinkes POLDA, Dishub, Dinkominft), Badan Uuha.Organisasi Angkutan Darat, Jasa Rahana APBN 4,3 pencatatan data Terselenggaranya kegiatan POLDA APBN 4.3.2 Terselenggaranya kegiatan POLDA APBN https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- ®2 is a6 a OPD Penanggung Jawab 0 P D / P i h a k P o n d u k u n g P1 :nuJ IInnES: 4,4 Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM e keuhatan calon pengemudisaat uji SIM Tersetenggaranya kegiatan Dinkes POLDA APBN 4.5 Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi e diklat mengemudi Terselenggaranya kegiatan V POLDA Dishub, Badan Usaha.Organisasi Angkutan Darat. BNSP Dishub, Badan Usaha,Organisasi Angkutan Darat, BNSP APBN 4.5.2 Pelaksanaan sertifikasi SDM dlklat mengemudi Terselenggaranya kegiatan POLDA APBN 4,6 Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukurn 4.6. 1 Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum semra elektronik Tersedianya SDM V POLDA POLDA APBN APBN 4.6.2 Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasiselektronik Terselenggaranya kegiatan Dishub o (ElektronikTrafic Low Enfbrcement) Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko e kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko Terselenggaranya kegiatan POLDA Dinas Penanggung Jawab Pilar APBN 4,7 Persentase kepatuhan perlgguna jalan Terselenggaranya kegiatan ©8 oD/ 5n5a5M Dishub Dishub APBN APBN a, Pengaktifan kembalidan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas POLDA https://jdih.bengkuluprov.go.id 4,8 4.9 mI PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN
1. 5.1 Program Dan Rincian Kegiatan Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan 4, 7.2 4.7.3 a lintas Pemeriksaan Kondisi Pengemudi Pemerikuan kesehatan pengemudi 4.8. 1 Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lnlu Lintas 4.9. 1 Peningkatan kemampuandan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu Penyelenggaraan Public Safety Center (PSC) Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 5.1.1 5.1.2 5,1.3 Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatanyang kompeten 5.1.4 5.1.5 e sakit rujukan Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam meresponkejadian kecelakaan Target Tahun Ke- I OPD b22)4 )6 06 ad Pe:tHEng Won/ 5a5a5M Sumber Pendanaan APBN Indikator OPD/Pihak Pendukung Persentase kepatuhan penggunajalan Dishub D8 on/ 5a5a5MPersentase kepatuhan perlgguna jalan Dishub APBN Terwlenggaranya kegiatan Dinkes Dishub, POLDA. Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat APBN Terselenggaranya kegiatan POLDA APBN Dinkes, KNKT a kegiatan Terselenggaranya kegiatan Dinkes Dinkes Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan APBD/APBN APBD/APBN Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatanyang kompeten Tersedianya layanan rumah sakit Terselenggaranya kegiatan Dinkes. BKD Rumah Sakit APBD Dinkes Dinkes Rumah Sakit APBD APBDBPBD, Badan Usaha https://jdih.bengkuluprov.go.id Program Dan Rincian Kegiatan Indikator Target Tahun Ke- I OPD B22l4 is 06 07 08 PolITjEng Dinkes OPD/Pihak Pendukung Sumb8r P8ndanaan APBD5.1.6 Penanganan korban di instalasi gawat darurat diseluruh rumah sakit Terselenggaranya kegiatan Rumah Sakit, JasaRaharja 5.1.7 Pelatihan Masyarakat dalam Terlatih dalam Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD) Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat Terwlenggaranya kegiatan Dinkes Rumah Sakit, JasaRaharja APBD 5,2 5.2. 1 Pelaksanaan sosialisasi One Access Code sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh rnasyarakat Terselenggaranya kegiatan Dinkes L 5.3 Rehabilitasi Pasca Kecelakaan 5.3. 1 Rehabilitasi medis paua kecelakaan Terselenggaranya kegiatan Dinkes Rumah Sakit, JamRaharja APBD 5.3.2 Rehabilitasi jiwa paw kecelakaan Terselenggaranya kegiatan Dlnkes Rumah Sakit, Jasa Raharja APBD GUBERNUR BENGKULU Tt,i , PR den IRO H. ROHIDIN MERSYAH J:\%% S.H., M.H MI 750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…