DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Presentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/Kota ditetapkan : a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi; dan b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase psmfagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2O 15;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 4O, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3684) ;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat :
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 9 1 Tahun 20 1O tentang Jenis P4jak Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 31O);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor ll5lPMK.O7 l2ol3 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1OO7); Menetapkan: PERATURAN
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20O8 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O11 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4 Nomor 6);
17.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O15 Nomor 3); MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah ada,lah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7.Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Biro Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Keuangal adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungrrt oleh pemerintah. 1O. Jumlah Penduduk adalah potensi jumlah penduduk masing-masing Pemerintah KabupatetlKota dalam Provinsi Bengkulu berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.
11.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Rokok setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

BAB II

Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ditetapkan sebagai berikut:

a.30 o/o (Tiga Puluh Persen) untuk Pemerintah Provinsi;dan
b.70 o/o (Tujuh Puluh Persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok sebanyak 70 % (Tujuh Puluh Persen) sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a.3O o/o (Tiga Puluh Persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota;dan b.7O o/o (Tujuh Puluh Persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk Kabupaten/ Kota..

Pasal 4

(1)Perhitungan Penerimaan Bagr Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Penetapan Persentase Pembogan Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2O15 adalah sebagai berikut:
1. a.Bengkulu Selatan sebesar 8.72 o/o (delapan koma tujuh puluh dua persen);
2. b.Rejang l,ebong sebesar 12.66 % (dua belas koma enam puluh enam persen);
3. c.Bengkulu Utara sebesar 13.69 o/o (tiga belas koma enam puluh Sembilan persen);
4. d.Kaur sebesar 7.34 o/o (tujuh koma tiga puluh empat persen);
5. e.Seluma sebesar 9.96 o/o (sembilan koma sembilan puluh enam persen);
6. f.Mukomuko sebesar 9,56 o/o (Sembilan koma lima puluh enam persen);
7. g.Lebong sebesar 7.O7 o/o (tujuh koma nol tujuh persen);
8. h.Kepahiang sebesar 7.97 o/o (tujuh koma Sembilan puluh tujuh persen);
9. i.Bengkulu Tengah sebesar 7,O2 o/o (tujuh koma nol dua persen);dan
10. j.Kota Bengkulu sebesar 16,0l o/o (enam belas koma nol satu persen)

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

Bag, Hasil Pajak rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/ atau masuk ke Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu. Apabila hasil penerimaan Pajak Rokok pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggarzrn yang bersangkutan, maka bagan Kabupaten/ Kota akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya. Pembayaran penerimaan bagi hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dilalsanakan oleh Biro Keuangal Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

Dengal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka di perhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2O15 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 15 Mei 2015 PIt. SEKRE"TARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA, ttd. H.SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 2T Salinan sesuai denpan aslinva y'rioeeueefg uluxur,r,{ Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANGPENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK ANTARA PEMERINTAH DAERATIDALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015 Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1011 No KABUPATEN/KOTA Sebeser 3070 dibagi rata per Kaburaten/Kota Sebesar 709lo dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota Jumlah P€rnbagian Masing-masing Kabupaten / Kota 1 2 3 4 5 6 7=4+6 12456a910 BENGKULU SEIATANRE.IANG LEBONGBENGKULU UIARA KAURSELUMAMUKOMUKOLEBONGKEPAHIANGBENGKULU TENGAH KOTA BENGKULU 30olo : lo 30olo : 1O 30olo : 10 3070 : 10 3Oo/o: lO 3Oo/o : 10 3U/o : LO 3Oolo : 1O 30%: 10 3Oo/o: lo 30/o30/o3o/o30/o30/"3o/o30/o3o/o30/o3vo 150,600 Org I 1,844,800 Org X 7oo/o= 254,6O0 Org : 1,844,800 Org X 7oo/o = 281,7OO Otg | 1,844,800 Otg X 7oo/o = 114,400 Org : 1,844,800 Org X 7oo/o = 183,400 Org : i,844,800 Otg X 7oo/o = l72,9OO OrE : 1,844,800 Org X 7Oo/o -- 1O7,3OO Org : 1,844,800 Otg X 7oo/o = 131,000 Org : 1,844,800 Otg X 7Oo/o= 106,000 Org : 1,844,800 Org X 7oo/o- 342,900 Org : 1,844,800 Ora X 7O/" = 5.720/o9.660/0 to.690/o 4.340/06.960/o6.560/o4.O70/o4.97o/o4.O20/o 13.01% a.72yo72.660/013.690/07.34Vo9.960/09.560/o7.O70/o7.97o/o7.O20/o16,Otvo .]UMLAH 3Oo/o 1,844,800 0r8 70.oovo 100.00% GUBERNUR BENGKT'LU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…