DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2019

Nomor: 21
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyusunan Peraturan Gubernur dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam rangka pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Ruang lingkup pengaturan pengelolaan arsip statis meliputi: a. akuisisi arsip statis; b. pengolahan arsip statis; c. preservasi arsip statis; d. akses dan layanan arsip statis; e. pembinaan atas pelaksanaan penyerahan arsip statis;dan f. pembiayaan. Akuisisi arsip statis mencakup 4 (empat) kegiatan pokok meliputi: a. pendataan akuisisi arsip statis; b. penataan akuisisi arsip statis; c. koordinasi dan penilaian;dan d. pelaksanaan akuisisi; Pengolahan arsip statis adalah penataan informasi dan fisik arsrp statis yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a. penataan arsip statis; b. pendeskripsian arsip statis; c. penyimpanan arsip statis; d. sarana bantu penemuan kembali arsip statis;dan e. alih media arsip statis. Preservasi arsip statis dilakukan secara preventif dan kuratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa ketentuan huruf X Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pemerintah provmsi mernpunyai wewenang untuk mengelola arsip statis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran ten tang Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5071); http://jdih.bengkuluprov.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 8.PeraturanKepalaArsipNasionalRepublikIndonesia Nomor23Tahun2011tentangPedomanPreservasiArsip Statis; 9.PeraturanKepalaArsipNasionalRepublikIndonesia Nomor27Tahun2011tentangPedomanPenyusunan SaranaBantuPenemuanKembaliArsipStatis;
10.PeraturanKepalaArsipNasionalRepublikIndonesia Nomor28Tahun2011ten tangPedomanAksesdan LayananArsipStatis; MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN GUBERNURTENTANGPEDOMAN LINGKUNGANPENGELOLAANARSIPSTATISDI PEMERINTAH PROVINS!BENGKULU. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernurini yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu. 2.GubernuradalahGubernurBengkulu. 3.PemerintahDaerah adalahGubernursebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang merrumpm pelaksanaan urusanPemerintahanyang menjadikewenangan DaerahOtonom. 4.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraan urusan PemerintahanolehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahmenurutasasotonomi dan tugaspembantuan denganprmsipotonomi seluas-luasnyadalamsistemdan pnns1pNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945. 5.LembagaKearsipanDaerah adalahDinasPerpustakaandan Kearsipan yang memiliki fungsi,tugasdan tanggungjawabdi bidang pengelolaan arsip aktif,inaktif,arsipfoto,arsrp kartografi dan kearsitekturan,arsip statis, penyusutan arsip dan pembinaan kearsipan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4 6.Arsip adalahRekarnankegiatanatauperistiwadalarnberbagai bentukdanmediasesuaidenganperkernbanganteknologi inforrnasidankornunikasiyangdibuatdanditerirnaoleh lernbaganegara,pemerintahdaerah,lernbagapendidikan, perusahaan,organisasipolitik, organisasikemasyarakatandan perseorangandalampelaksanaankehidupanberrnasyarakat, berbangsadanbernegara. 7.Arsipstatisadalah arsipyangdihasilkanolehpenciptaarsip karenamernilikinilai gunakesejarahan,telahhabisrnasa retensinya,danberketerangandipermanenkanyangtelah diverifikasibaiksecaralangsungrnaupuntidaklangsungoleh LernbagaKearsipanDaerah. 8.Penciptaarsip adalahpihakyangmemilikikemandiriandan otoritasdalam pelaksanaanfungsi,tugas,dan tanggungjawab dibidang pengelolaan arsipdinamis. 9.Preservasiarsipstatisadalahkegiatanpemeliharaan, perawatan sertapenjagaanarsip terhadapberbagaiunsurperusak arsip. 10.Akuisisiarsipstatisadalahprosespenarnbahankhazanaharsip statispadalembagakearsipanyangdilaksanakanmelalui kegiatanpenyerahan arsipstatisdanhakpengelolaannyadari penciptaarsipkepadalernbagakearsipan. 11.Inventarisarsip adalahsaranapenernuan arsrpyang berisi deskripsi darisuatukhazanah arsipyangdilengkapisejarah orgamsasi, sejarahpenataan arsip,pertanggungjawaban pelaksanaanpengelohanarsip,uraiandeskripsiarsip,dan dilampiridengandaftarindek,daftarsingkatan,daftar konkordan,danstrukturorganisasi. BABII MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 2

(1)PenyusunanPeraturanGubernurdimaksudkan untukmenjadi pedomandalam rangkapengelolaan arsipstatisdiLingkungan PemerintahDaerahProvinsiBengkulu.
(2)PeraturanGubernurmi dibentukdengan tujuan pengelolaan arsip statis adalah: a.melestarikan arsip yang memilikinilaigunasekunder; nilaimempunyaiyangb.menyelamatkan arsip kesejarahan;dan
1. c.memberikaninformasi yang luas kepada generasi yang akan datang. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5 BABIII RUANGLINGKUP Pasal 3 Ruanglingkuppengaturanpengelolaanarsipstatismeliputi: a.akuisisiarsipstatis; b.pengolahan arsipstatis; c.preservasiarsipstatis; d.aksesdanlayanan arsipstatis; e.pembinaan ataspelaksanaanpenyerahan arsipstatis;dan f.pembiayaan. BABIV AKUISISIARSIPSTATIS Pasal 4 Akuisisiarsipstatismencakup4(empat)kegiatanpokokmeliputi: a.pendataanakuisisiarsipstatis; b.penataan akuisisiarsipstatis; c.koordinasidanpenilaian;dan d.pelaksanaan akuisisi;

Pasal 5

(1)Pendataan akuisisiarsipstatissebagaimanadimaksuddalam pasal4huruf ameliputi: a.Namapemilik; b.Lokasi; c.Volume;
1. d.Sistempenataan;
2. e.Kurunwaktu;dan f.Jenismediaarsip
(2)Hasil pendataan tersebutdirekapitulasi menjadi sebuahdaftar yangdisebutdenganistilahdaftarikhtisar arsip.

Pasal 6

Penataan akuisisiarsipstatissebagaimanadimaksud padapasal4 hurufb meliputikegiatansebagai berikut:

a.identifikasi; b.diskripsi; c.pengelompokan; d.label;
e.penempatan arsip dalam wadah(box, Can, amplop dsb); http://jdih.bengkuluprov.go.id 6 f.pembuatandaftarpencairanarsip(DPA);dan g.melakukanverifikasisacaralangsungmaupuntidaklangsung terhadapDPA.

Pasal 7

(1)Koordinasidanpenilainsebagaimanadimaksudpadapasal4 hurufcadalahmelakukanhubungankerjasamakearsipan antaralembagapenciptaarsip denganlembagakearsipan melaluikorespondensimaupunbertemusecaralangsung.
(2)Penilian terhadap arsipstatisberpedomanpadasuratedaran KepalaArsipNasionalRepublikIndonesiaNomorSE/02/1983 tentangpedomanumumuntukmenentukannilaigunaarsip.

Pasal 8

Pelaksanaan akuisisisebagaimanadimaksudpadapasal4hurufd meliputi: a.beritaacaraserahterimaarsip; b.daftararsipyangdiserahkan;dan c.arsipstatisyangsudahditatarapidalamwadah penyimpanannyadan telahdiberinomorberkasyang sesuai denganpadadaftararsipstatisyangakandiserahkan. BABV PENGOLAHANARSIPSTATIS Pasal 9 Pengolahan arsipstatisadalahpenataaninformasidanfisikarsrp statisyang meliputikegiatansebagaiberikut: a.penataan arsipstatis; b.pendeskripsian arsipstatis;

c.penyimpanan arsipstatis; d.saranabantupenemuankembaliarsipstatis;dan e.alihmediaarsipstatis.

Pasal 10

(1)Penataan arsrpstatissebagaimanadimaksuddalam pasal 9 huruf a adalahmenatafisikdaninformasiarsipstatiske dalam saranakearsipan.
(2)Penataan arsip statissebagaimanadimaksud pada ayat1 dilaksanakan dengancarasebagai berikut:
1. a.Menggunakan prinsip asal-usul(principleofprovenance) yaitu prinsip yang mangaitkan arsip pada sumber asalnya yaitu instansi yang menciptakannya; http://jdih.bengkuluprov.go.id 7 b.Menggunakanprmsipaturanasli(principleiforiginalorder) yaituarsipdiatursesuaidenganaturanyang dipergunakan semasadinamisnya.

Pasal 11

Pendeskripsianarsrpstatissebagaimanadimaksudpadapasal 9 hurufb meliputikegiatansebagaiberikut: a.mengidentifikasipenciptaarsipdansistempenataan arsipyang pernahdilakukanpadasaatarsiptersebutmasihdinamis; b.mendeskripsiarsipstatisdanmencatatinformasiarsipkedalam kartudeskripsi; c.membuatskemapengaturan arsip; d.mengelompokaninformasi danfisikarsipberdasarkanskema pengaturanarsip; e.membuatsenaraiatauinventarisarsrpberdasarkanhasil deskripsidanskemapengaturan arsip;dan f.menatadanmenyimpanarsippadatempatpenyimpanan arsrp sesuaidengannomorboks/wadah.

Pasal 12

(1)penyimpanan arsrp statissebagaimanadimaksudpadapasal 9 hurufcdilakukanolehLembagaKearsipanDaerahProvinsi.
(2)Penyimpananfisik arsipstatisdalambentukcorakdanmedia apapundimaksud agar arsipstatisdapatterjaga,terpelihara, terlindungi,aman,tahanlama,danmudahdiakses.
(3)Penyimpananarsipstatissebagaimanadimaksuddalam ayat(1) dan(2)dilaksanakansesuaidenganpersyaratantempat,sarana danprasaranakearsipan, dantatacara teknispenyimpanan arsipstatis.

Pasal 13

Saranabantupenemuankembaliarsipstatis dimaksudpadapasal9h urufdterdiridari: a.Guidearsipstatis, yang terdiridari 2(dua)jenisyaitu: 1) guidearsipstatiskhazanah, yang memuatinformasi mengenaikhazanah arsipstatisdan/atausebagian arsip yang dimiliki dandisimpanolehlembaga kearsipan daerah, sekurang-kurangnya memuatinformasi pencipta arsip, periode penciptaan arsip, volume arsip, uraianisi, contoh arsip disertainomor arsip dan uraian deskripsi arsip; 2) guide arsip statis tematis, berupa uraianinformasi mengenai suatu tema tertentu, yang sumbernya berasal dari beberapa se bagaimana http://jdih.bengkuluprov.go.id 8 khazanaharsipstatisyang disimpandilembagakearsipan daerah,sekurang-kurangnyamemuatinformasinama penciptaarsip,periodepenciptaarsip,nomorarsipdan uraiandeskripsiarsip,uraianisiringkassesuaidengan tema guidearsipstatistematik. b.Daftararsipstatis,sekurang-kurangnyamemuatinformasi: 1.nomorarsip; 2.bentuk redaksi; 3.isiringkas;

4.kurunwaktupenciptaan; 5.tingkatperkembangan;
6.jumlah;dan 7.kondisiarsip. c.Inventarisarsip, memuaturaianinformasidaridaftararsip statisyangdilengkapidenganpendahuluandanlampiran, sekurang-kurangnyamemuat: 1.pendahuluanyang memuaturaiansejarah,tugas,dan fungsi/peranpenciptaarsip,riwayatarsip,sistempenataan arsip,volumearsipnya,pertanggungjawabanteknis penyusuninventaris, dandaftarpustaka. 2.lampiranyang memuatindeks, daftarsingkat,daftaristilah asing[jikaada),strukturorganisasi(untukarsiplembaga), atauriwayathidup(untukarsipperorangan),dan konkordan(petunjukperubahanterhadap nomorarsip padainventarislamadaninventarisbaru.

Pasal 14

(1)Alihmediaarsipstatissebagaimanadimaksudpadapasal9 hurufedilaksanakan terhadap kelengkapandankeutuhan kondisifisiksertainformasiyangdikandungdalam arsipstatis.
(2)Alihmediaarsipstatissebagaimanadimaksud padaayat(1) adalah:
1. a.Arsip konvensional/arsip kertas, yanginformasinyaberupa teks, gambar ataugrafikdan terekam dalam mediakertas;
2. b.Arsip audio visual, yanginformasinyaberupaarsipelektronik dalam bentuk kaset/rekamansuara, film, video, danfoto digital.
(3)Ketentuan alih media arsip statis sepertitersebutpada ayat(1) dan(2)dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9 BABVI PRESERVASIARSIPSTATIS Pasal 15 Preservasiarsipstatisdilakukansecarapreventifdankuratif untukmenjaminkeselamatandankelestarian arsipstatissesuai dengankaidah-kaidahkearsipandanketentuanperundang- undangan. BABVII AKSESDANLAYANANARSIPSTATIS Pasal 16
(1)Aksesdanlayanan arsipstatisdilakukanuntukkepentingan pemanfaatan, pendayagunaan,danpelayananpublikdengan memperhatikanprinsipkeutuhan,keamanan,dankeselamatan arsip.
(2)Aksesdanlayanan arsipstatissebagaimanadimaksudpada ayat(1)yangdapatdiberikanolehLembagaKearsipanDaerah adalah: a.penggunaandanpemanfaatansaranabantupenemuan kembaliarsipstatisbaikmanualmaupunelektronik; b.pemberianjasakonsultasi penelusuranarsip; c.penggunaandanpenjaminan arsipstatisdiruangbaca dalamberbagaibentukdanmedia; d.penggunaandanpemanfaatanseluruhfasilitaslayanan arsip yangtersediabaikkertasmaupunnonkertas;dan
1. e.penyediaanjasareproduksiarsipbaik untukarsipkertas maupunnonkertas. BABVIII PENYERAHAN DAN PEMBINAANARSIPSTATIS Pasal 17
(1)Penyerahan arsipstatis adalahprosespenyerahan arsipdari PerangkatDaerah keLembagaKearsipanDaerah.
(2)Pembinaan arsipstatis adalah memberikanpengarahan kepada pencipta arsip tentang tatacarapengelolaan arsipstatisyang adadi PerangkatDaerah diLingkunganPemerintahProvinsi Bengkulu.
(3)Pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dilaksanakan melalui: http://jdih.bengkuluprov.go.id 10 a.bimbingansecarateknisdannonteknis; b.konsultasikearsipan; c.penyuluhankearsipan; d.monitoringdansupervisikearsipan; e.pendidikandanpelatihankearsipan;dan f.kegiatanlainnyadalam rangkapembinaankearsipan. BABIX PENDANAAN Pasal 18 Pendanaandalam rangkadalamrangkapengelolaanarsipstatis diLingkunganPemerintahProvinsiBengkuluberasaldari AnggaranPendapatanBelanjaDaerahdanSumberDanalainnya yang sahsesuaidenganketentuanperaturanperundang- undangan. BABX PENUTUP Pasal 19 PeraturanGubernurmimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan, dan pengundanganPeraturanGubernurinidenganpenempatannya dalamBeritaAcaraDaerahPemerintahProvinsiBengkulu. DitetapkandiBengkulu padatanggal 26Juli 2019 GUBERNURBENGKULU ttd. H.ROHIDINMERSYAH DiundangkandiBengkulu padatanggal29Juli 2019 SEKRETARIS DAERAHPROVINS!BENGKULU ttd. NOPIAN ANDUSTI PROVINS!BENGKULU TAHUN2019NOMOR22 �·dengan aslinya ��'11�UMDAN HAM, http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…