DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Adapaun yang telah ditetapkan yaitu tentang Peraturan gubernur (pergub) tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BEI"AS KEPADA PEGAIT]I/AI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERTNTA PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu. 3. 4. 5. Menetapkan 2 http://jdih.bengkuluprov.go.id
5.Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua,Wakil Ketua,dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atam pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yarrg bersumber dari APBD. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk pelaksanaarl pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
9.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. 1O. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang bekerja pada Lembaga Non struktural dan Badan Layanan Umum Daerah yang dibiayai oleh APBD, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan telah menjalankan tugas secara penuh paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanj ian kerj a. 7. 8. http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Gaji, T\rnjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada :

a.PNS;
b.PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah diluar Pemda yang Gajinya dibayarkan oleh Pemda;
c.Penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
d.Pegawai Non-PNS pada LPP atau BLUD;dan
e.Calon PNS.

Pasal 3

(U Pegawai Non-PNS pada LPP atau BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.wa-rga negara indonesia;
b.pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penanda tanganan pe{anjian kerja;dan
c.pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)Dalam hal pegawai belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Penghasilan ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Penghasilan ketiga belas;dan
2. b.telah ditetapkan menerima Penghasilan ketiga belas oleh Pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya. 4 http://jdih.bengkuluprov.go.id c. d.

Pasal 4

Gqii, T\rnjangan, Penghasilan ketiga belas tidak diberikan kepada:

a.Gubernur dan Wakil Gubernur;
b.Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;dan PNS yang sedang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang Gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasan.

Pasal 5

(1)Gaji, T[njangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar Penghasilan pada bulan Juli. (21 Dalam hal Penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar Penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya Penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji, T\rnjangan, atau Penghasilan ketiga be1as.

Pasal 6

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling banyak meliputi :

a.Gaji pokok;
b.Tunjangankeluarga;dan
c.T\rnjangan jabatan atau T\rnjangan umum.

Pasal 7

Gaji, Tlrnjangan atau Penghasilan ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

a.penerima Gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;dan
b.penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar Penghasilan 1 (satu) bulan Gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja. http://jdih.bengkuluprov.go.id 6 Pasal B Gaji, T\rnjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
a.8Oo/o (delapan puluh persen) dari Gaji pokok;
b.T\rnjangan keluarga;dan c.Tunjangan umum

Pasal 9

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (U tidak termasuk Tunjangan pengamanan, T[njangan profesi atau Tunjangan khusus gurLl, tambahan Penghasilan bagr guru PNS, dan Tunjangan lain yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau Tunjangan bahaya yang diteta.pkan dengan peraturan Pemndang-Undangan atau peraturan internal kementerian/tembaga dan pengahasilan diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

Pasal 10

(1)Dalam hal PNS, penerima Tuqjangan, pimpinan atau pegawai non-PNS pada LPP atau BLUD, dan pejabat atau pegawai lainnya non PNS, rnenerima lebih dari t(sa&r) Penglrasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka Gqii, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. {21 Dalam hal PNS, penerima Tunjangan, pimpinan atau pegawai non PNS pada LPP atau BLUD, dan pejabat atau pegawai lainnya non PNS, menerima lebih dari 1 (satu) Gdi, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(U Besaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

(2)Gaji, T\rnjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN GAJI,TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 12

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus. Dalam hal Gaji, T\rnjangan atau Penghasilan ketiga belas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan- bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…