DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 655

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Menimbang a. b. Mengingat 1. 2. 3. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2

4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1). Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id 3
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
10.Dinas adalah Dinas Provinsi Bengkulu.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Bengkulu.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Badan.
14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi:

a.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
b.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
c.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat;
d.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas; dan
e.Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dengan Tipelogi B.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Gubernur;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.Asisten Administrasi Umum;dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. c.Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  1. 1.Bagian Pemerintahan, terdiri atas: a) Sub Bagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  2. 2.Bagian Otonomi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  3. 3.Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
2. b.Biro Hukum terdiri atas:
  1. 1.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. https://jdih.bengkuluprov.go.id 5
  2. 2.Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  3. 3.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas : a) Sub Bagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(4)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
1. a.Biro Perekonomian terdiri atas:
  1. 1.Bagian Kebijakan Perekonomian terdiri atas: a) Sub Bagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  2. 2.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
2. b.Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan terdiri atas :
  1. 1.Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  2. 2.Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a) Sub Bagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  3. 3.Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(5)Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Biro Organisasi terdiri atas:
  1. 1.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  2. 2.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
  3. 3.Bagian Tatalaksana terdiri atas : a) Sub Bagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
2. b.Biro Umum terdiri atas:
  1. 1.Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a) Sub Bagian Tata Usaha dan Layanan Umum; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  2. 2.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; https://jdih.bengkuluprov.go.id 6
  3. 3.Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan yang bersifat administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
4. d.pemantaauan dan pengeavaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum dan politik; dan https://jdih.bengkuluprov.go.id 7
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan penelaahan dan pengkajian kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
2. b.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
3. c.pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
4. d.pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
5. e.pelaksanaan dalam melakukan penelaahan dan kajian yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur melalui Sekretariat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. https://jdih.bengkuluprov.go.id 8

Pasal 7

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
7. g.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

(1)Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian https://jdih.bengkuluprov.go.id 9 perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
2. b.penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
3. c.penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
4. d.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
5. e.penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
6. f.mengikuti rapat yang berkaitan dengan pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum sesuai disposisi atasan; dan
7. g.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

a.Bagian Pemerintahan;
b.Bagian Otonomi Daerah; dan
c.Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

(1)Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, dan tata usaha. https://jdih.bengkuluprov.go.id 10
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah, pemerintahan umum dan kerja sama, serta tata usaha;
6. f.menghadiri rapat yang berkaitan dengan pemerintahan sesuai disposisi atasan;
7. g.pengevaluasian pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan;
8. h.penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bagian Pemerintahan; dan
9. i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 11

a.Sub Bagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Isi peraturan

Teks655PDFHirarki

Memuat teks peraturan…