DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSKJ diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan : a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/atau c. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. Fleksibilitas berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Lingkup pekerjaan meliputi : a. Pengadaan barang; b. Pengadaan jasa konsultasi non konstruksi; c. Pengadaan jasa lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pralrtek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); Mengingat 5. 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20O9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 153, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturarr Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ql2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O); 7. 8. 9.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2O15 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5655);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Standar Pelayanan Minimal;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O08 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kmbaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol3 Nomor l0); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN I.,AYA,NAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO BENGKULU.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSKJ dilakukan berdasarkan prinsip efrsiensi dan efektivitas serta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
(2)Dalam pelaksanaan pengadaan bang/jasa pada BLUD RSKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan:
1. a.jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan/ atau
3. c.hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
(4)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jenjarg nilai pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(5)Ketentuan pengadaan barang/jasa BLUD RSKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dal cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan BLUD.
(6)Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.pengadaan barang:
1. 1.perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium f rcagen, bahan radiologr, alat kesehatan dan alat laboratorium pakai habis);
2. 2.pengadaan bahan makanan dan makanan/minuman pasien.
b.pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi;
c.pengadaan jasa lainnya meliputi narnun tidak terbatas pada: 1.jasa boga;
1. 2.jasa layanan kebersihan;
2. 3.jasa pengadaan tenaga kerja;
3. 4.jasa layanan kesehatan;
4. 5.jasa pendidikan;

(1)(21

6.jasa pemeliharaan/ perbaikan;
7.jasa keamanan; dan
8.jasa internet.

(3)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai sampai dengan Rp.1.OOO.0OO.OO0,O0 (satu miliar rupiah), dibebaskan dari ketenhran peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dapat dilakukan dengan pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:
1. a.belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.10.O0O.0OO,OO (sepuluh juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
2. b.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai dari Rp.1O.O0O.0O0,OO (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.O0O.0OO,O0 (lima puluh juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SFJ) dilengkapi dengan kuitalsi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Fertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
3. c.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.50.O0O.0OO,OO (lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp.1O0.OOO.0OO,OO (seratus juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, Surat Pesanan/ Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak.
4. d.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.10O.0O0.OO0,O0 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2OO.0O0.O00,O0 (dua ratus juta rupiah), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan Surat Perjanjian Ke{a, kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/ pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Fakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak.
5. e.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.2O0.O00.0OO,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.OOO.OOO.OOO,0O (satu miliar rupiah), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan Kontrak Kerja, Jaminan Pelaksanaan, kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, SSP (PPN dan PPH) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi NPWP, Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupar dipotong pajak.
(4)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bernilai lebih dari Rp.1.OO0.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(5)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Gubernur.

BAB III

KSTENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2015 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2O Mei 2015 PIt. SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 22 Salinan Y KEPALA M. IKHWAN. SH.,MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…