DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Adapun Pembahasan yang ada didalamnya yaitu tetntang menetapkan Peraturan gubernur tentang penerapan Disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian corona virus disease 2019.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peSaturan Gubernur tentang Penerapan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendaliat Corona Virus Disease 2OL9; : 1. Undang Undang Nomor g Tahun tg67 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 196Z Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g2Sl;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun tgg4 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg}4 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tgg4 Nomor 37231; Mengingat http://jdih.bengkuluprov.go.id 2
3.Undang-Undang Nomor 23\ Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L28, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 62JOl;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a871; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORO]YA IZRUS D/SEASE 2OI9 http://jdih.bengkuluprov.go.id 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Gugus T\rgas Percepatan Penanganan Corona Wus Disease 2019 (Covid-l9) Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Gugus T\rgas Covid-19 tingkat Provinsi adalah Gugus T\-rgas Percepatan Penanganan Corona Vints Diseo-se 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tingkat Provinsi.
4.Kepolisian adalah adalah Kepolisian Daerah Bengkulu.
5.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bengkulu.
6.Satuan Polisi Pamclng PrAia yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara€m urustrn pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Bengkulu. lO. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat (Covid-l9) adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Seuere Aante Respiratory Syndrome Wrus Corona 2 (SARS-CoV-21 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organizatron (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden http://jdih.bengkuluprov.go.id 4 Nomor 12 Tahun 2O2O tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. ll.Perilaku hidup bersih dan sehat di Masa Pandemi Corrid- 19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-i9 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kasus Suspek adalah Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

a.Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal
b.Orang dengan salah satu gejalaltanda ISPA DAN pada 74 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID- 1 9.
c.Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
1. 14.Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID- 19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
a.Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau 1ebih. http://jdih.bengkuluprov.go.id 5
b.Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
c.Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
d.Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
1. 15.Kasus Probable adalah Kasus suspek dengan ISPA Berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID- 19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
2. 16.Kasus Konfirmasi adalah Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR
3. 17.Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
4. 18.Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di ruah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi. i9. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
a.Pelaksanaan' http://jdih.bengkuluprov.go.id 6
b.Monitoring dan evaluasi;
c.Sanksi;
d.Sosialisasi dan partisipasi;dan
e.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

a.Perorangan;
b.Pelaku usaha; dan
c.Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.Bagi perorangan:
1. 1.Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. 2.Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. 3.Pembatasan interaksi ftslk Qthgsical distancingl;
4. 4.Meningkatkan daya tahan tubuh degan menerapkan PHBS.
5. 5.membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak; http://jdih.bengkuluprov.go.id 7
6. 6.menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
7. 7.membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar Covid-19;
8. 8.membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
9. 9.menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
b.Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. 1.Sosiaiisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid- 19; 2.Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand satitizer);
2. 3.Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orarlg yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
3. 4.menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (trthg sical distancing) ;
4. 5.Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
5. 6.Penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid- 19; 7 . menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan;
6. 8.melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap Litik masuk lingkungan; http://jdih.bengkuluprov.go.id 8
7. 9.menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
8. 10.menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan Covid-19; 1 1. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan Covid-19;
9. 12.menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungiawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-l9; dan
10. 13.melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan Covid-19 secara berkala.

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

a.perkantoranl tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern,
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
i.pedagang kaki lima I lapakjajanan;
j.perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Kepala BPBD.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Kepala BPBD kepada Gubernur.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 7

(1)Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
(2)Dalarn pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
1. a.Masyarakat;
2. b.Pemuka agarrra;
3. c.Tokoh adat;
4. d.Tokoh masyarakat;dan
5. e.Unsur masyarakat lainnya.

BAB VI

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan peningkatan penanganan kesehatan melalui:
1. a.pelaksanaan surveilans dan penilaian penularan Covid-19 dari tingkat rukun sampai tingkat provinsi; upaya resiko warga http://jdih.bengkuluprov.go.id 10 sampai tingkat provinsi;
2. b.penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
3. c.peningkatan pencegahan dan pengendalian Covid- 19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
4. d.penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
5. e.penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pencegahan dan penanganan kasus Covid- 1 9;
6. f.penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terdampak Covid- 19;
7. g.peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
8. h.penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus probable dan konfirmasi positif Covid- 19;
9. i.penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
10. j.penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid- 19.
(2)Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 9

(1)Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Suspek, Probable atau konfirmasi Covid- 19, maka pimpinan/penanggungjawab pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab http://jdih.bengkuluprov.go.id 11 tempat dan fasilitas umum wajib:
1. a.melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Dinas Kesehatan;
2. b.melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat)jam;
3. c.melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/ cairan disenfektan;
4. d.melakukan disenfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
5. e.mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
6. f.melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekeda dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid- 19.
(2)Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria suspek Covid- 19 wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Reuerse Transcriptase Polgmerase Chain Reaction (RT-PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih / kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal hasil Reuerse Transcriptase Polgerase Chain Reaction (RT-PCR) negatif, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dengan penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan pembatasan jarak (trthysical distancing) serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan; http://jdih.bengkuluprov.go.id 12
2. b.dalam hal hasil Reuerse Transcriptase Polgmerase Chain Reaction (RT-PCR) positif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah; dan
3. c.dalam hal hasil Reuerse Transciptase Polgmerase Chain Reaction (RT-PCR) positif danf atau menunjukkan gejala ISPA Berat atau mempunyai penyakit penyulit lainya, maka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19.
(3)Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Suspek wajib untuk:
1. a.segera dirujuk ke ke fasiltas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut; dan
2. b.dilakukan penyelidikan epidemioogi untuk menemukan Kontak Erat.
(1)Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi.
(2)Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa: a) bagi perorangan: 1) teguran lisan atau teguran tertulis; http://jdih.bengkuluprov.go.id 13 2) kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi dan masker maksimal 1 (satu) jam; atau 3) denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dikenakan sanksi secara berjenjang: 1) Teguran lisan atau teguran tertulis; 2) Denda administratif sebesar Rp 1.OO0.000,- (Satu juta Rupiah); 3) Penghentian sementara operasional usaha;dan 4) Pencabutan izin usaha. Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (21 disetor ke rekening Kas Daerah. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat {2), Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, TNI/ Kepolisian dan Ketua Gugus Tugas Daerah.
(3)
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id 14

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 26 Agustus 2O2O GUBERNUR BENGKULU, ttd. H.ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 26 Agustus 2O2O SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 23 i dengan aslinya HUKUM DAN MANUSIA, .H..M.H Muda 1 199303 I OO2 // <t /sl wl o-{ *l (s http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…