DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerinathan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
20.Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
21.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan Regional.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Standar harga satuan meliputi:
1. a.Satuan Biaya Honorarium;
2. b.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. c.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. d.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. e.Satuan Biaya Pemeliharaan;
6. f.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
7. g.Satuan Biaya Sewa;
8. h.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
9. i.Satuan Biaya Reward/Penghargaan;
10. j.Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi;
11. k.Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
12. l.Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
13. m.Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 8-9-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 8-9-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd. H. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk.I NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Gubernur ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN;
6.Satuan Biaya Sewa;
7.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
8.Satuan Biaya Reward/Penghargaan;
9.Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi;
10.Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
11.Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
12.Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS.
1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD); 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD); 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; 1.1.9 Staf Bendahara Pengeluaran; 1.1.10 Pembantu Bendahara Pengeluaran. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
b.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
c.Pejabat/ ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku KBUD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
d.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
e.Staf PPTK merupakan ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan administrasi Keuangan, teknis dalam kegiatan dan berjumlah 1 orang untuk setiap kegiatan/sub kegiatan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dikelola.
f.Staf Bendahara Pengeluaran merupakan ASN yang ditetapkan Kepala SKPD atas usulan Bendahara Pengeluaran untuk membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD
g.ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. 4) Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK SKPD perangkat daerah dapat menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
h.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
i.dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2.2 Honorarium TIM Teknis a) Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA; b) Tim Teknis dibentuk untuk membantu PA/ KPA, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa; c) Tim Teknis dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya; d) Satuan honorarium berupa OP. 1.2.3 Honorarium Tim/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) Tim/Tenaga Ahli (pengelola teknis) adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan /pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b) TIM/ Tenaga Ahli (pengelola teknis) dapat berbentuk Tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; c) Pengelola Teknis berdasarkan SK kepala SKPD. 1.3 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia 1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.3.2 Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat. 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan anggota DPRD, dan/atau Kepala OPD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/instansi vertikal dan/ atau masyarakat. 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA Honorarium Pembaca Doa diberikan Kepada ASN/ Non ASN yang diberikan tugas sebagai Pembaca Doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan. 1.3.5 Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor pada setiap sk pembentukan tim pelaksana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: No Jabatan ` Klasifikasi I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
1. 1.dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
2. 2.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara 1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.5.2 Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.6 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan: a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu; b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 85 % (delapan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 95% (Sembilan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu. 1.7 Honorarium Rohaniawan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin Atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Atau Pengelola Website 1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.10 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakarankepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. 1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan 1.11.1 Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.13 Honorarium Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur. Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Melakukan Pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan. Pelaksanaan tugas Tim mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah juncto Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 1.13.1 Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur bertugas untuk melakukan inventarisasi, seleksi substantif, menentukan skala prioritas pembentukan Produk Hukum Daerah dan Menyusun serta merumuskan daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.13.2 Tim penyelarasan Naskah Akademik bertugas untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda. 1.13.3 Tim Penyusunan Raperda bertugas untuk menyiapkan Rancangan Perda yang akan dibahas di DPRD. 1.13.4 Tim Pembahasan Raperda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan Perda bersama DPRD Provinsi Bengkulu. 1.13.5 Tim pembahasan Rapergub bertugas untuk menyiapkan dan membahas Rapergub bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan Tim mengikutsertakan perancang Peraturan perundang- undangan serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi. 1.14 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Honorarium Tim Penilai angka kredit merupakan Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit diluar tugas rutinnya masing-masing. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk setiap periode tertentu terhadap PAK sebagai dasar kenaikan pangkat. 1.15 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/ ASN yang bertugas untuk melaksanakan Pengurusan Barang Milik Daerah. Ketentuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagai berikut :
1. 1.Pemberian Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan;
2. 2.Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk Jumlah Pengurus Barang dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Pada tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
b.Pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Paling Banyak 2 (dua) orang. 1.16 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota 1.16.1 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu. 1.16.2 Honorarium Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu. 1.17 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1.17.1 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.17.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.18 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) 1.18.1 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.18.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS- Perubahan) Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung adminstrasi Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS- Perubahan). 1.19 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1.19.1 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Honorarium yang diberikan kepada Tim yang diberikan berdasarkan Keputuan Gubernur untuk melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya lingkup Provinsi Bengkulu. 1.19.2 Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Honorarium yang diberikan kepada sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya lingkup Provinsi Bengkulu. 1.20 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 1.20.1 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.20.2 Honorarium Sekretariat Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Provinsi Bengkulu. Satuan Biaya Honorarium terinci pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 1.040.000
b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 1.250.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 1.450.000
d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar OB 1.660.000
e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 1.970.000
f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 2.280.000
g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 2.590.000
h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 3.010.000
i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 3.420.000
j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 3.840.000
k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 4.250.000
l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 4.770.000
m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 5.290.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 5.810.000
o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 6.330.000
p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 7.370.000 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) OB 2.250.000 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) OB 1.500.000 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a Nilai pagu dana s.d. Rp 50 juta OB 300.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta OB 600.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 700.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 845.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 960.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 1.145.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 1.320.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 1.500.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.750.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.990.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 2.230.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 2.475.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.775.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 3.000.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 3.380.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 3.650.000 q Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 4.250.000 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
a.Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp100 juta OB 400.000
b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 480.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 560.000
d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 640.000
e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 760.000
f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 880.000
g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 1.000.000
h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.165.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.325.000
j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.480.000
k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.650.000
l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.850.000 m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.050.000
n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.250.000
o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.450.000
p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 2.855.000 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK SKPKD) a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 400.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 480.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 570.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 660.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 770.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 880.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 990.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.250.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.520.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.780.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 2.040.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.440.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.830.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 3.230.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 3.620.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 4.420.000 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 340.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 420.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 500.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp miliar OB 570.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 670.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 770.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 860.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.090.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.320.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.550.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.780.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.120.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.470.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.810.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 3.160.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 3.840.000 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 260.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 310.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 370.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 430.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 500.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 570.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 640.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 810.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 980.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.150.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.330.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.580.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 1.840.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.090.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.350.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 2.860.000 1.1.9 Staf Bendahara Pengeluaran 0 s.d 100 Juta OB 250.000> 100 Juta s.d 250 Juta OB > 250 Juta s.d 500 Juta OB NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 > 500 Juta s.d 1 Miliar 250.000 > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar > 5 Miliar s.d 10 Miliar > 10 Miliar s.d 25 Miliar > 25 Miliar s.d 50 Miliar OB 330.000 > 50 Miliar s.d 75 Miliar OB > 75 Miliar s.d 100 Miliar OB 410.000 > 100 Miliar s.d 250 Miliar OB > 250 Miliar s.d 500 Miliar OB 490.000 > 500 Miliar s.d 750 Miliar OB > 750 Miliar s.d 1 Triliun OB 570.000 1.1.10 Pembantu Bendahara Pengeluaran 0 s.d 100 Juta OB 200.000 > 100 Juta s.d 250 Juta OB > 250 Juta s.d 500 Juta OB > 500 Juta s.d 1 Miliar OB > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OB > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OB > 5 Miliar s.d 10 Miliar OB > 10 Miliar s.d 25 Miliar OB > 25 Miliar s.d 50 Miliar OB 300.000 > 50 Miliar s.d 75 Miliar OB > 75 Miliar s.d 100 Miliar OB 400.000 > 100 Miliar s.d 250 Miliar OB > 250 Miliar s.d 500 Miliar OB 450.000 > 500 Miliar s.d 750 Miliar OB > 750 Miliar s.d 1 Triliun OB 550.000 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa OB 680.000 1.2.2 Honorarium Tim Teknis a) 0 s.d 200 Juta OP 150.000 b) > 200 Juta s.d 500 Juta OP 360.000 c) > 500 Juta s.d 1 Miliar OP 420.000 d) > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OP 480.000 e) > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OP 600.000 f) > 5 Miliar s.d 10 Miliar OP 720.000 g) > 10 Miliar s.d 20 Miliar OP 840.000 h) > 20 Miliar s.d 50 Miliar OP 960.000 i) > 50 Miliar s.d 75 Miliar OP 1.100.000 j) > 75 Miliar s.d 100 Miliar OP 1.220.000 k) > 100 Miliar s.d 250 Miliar OP 1.400.000 1.2.3 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) 0 s.d 200 Juta OP 250.000 b) > 200 Juta s.d 500 Juta OP 460.000 c) > 500 Juta s.d 1 Miliar OP 520.000 d) > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OP 580.000 e) > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OP 700.000 f) > 5 Miliar s.d 10 Miliar OP 820.000 g) > 10 Miliar s.d 20 Miliar OP 940.000 h) > 20 Miliar s.d 50 Miliar OP 1.060.000 i) > 50 Miliar s.d 75 Miliar OP 1.200.000 j) > 75 Miliar s.d 100 Miliar OP 1.320.000 k) > 100 Miliar s.d 250 Miliar OP 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.3 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 1.3.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas
a.Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainya OJ 1.700.000
b.Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000
c.Pejabat Eselon I/ yang disetarakan OJ 1.200.000
d.Pejabat Eselon II/ yang disetarakan OJ 1.000.000
e.Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan OJ 900.000 1.3.2 Honorarium Moderator OK 700.000 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara OK 400.000 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA OK 300.000 1.3.5 Honorarium Panitia
a.Penanggung Jawab OK 450.000
b.Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000
c.Sekretaris OK 300.000
d.Anggota OK 300.000 1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur
a.Pengarah OB 1.500.000
b.Penanggungjawab OB 1.250.000
c.Ketua OB 1.000.000
d.Wakil Ketua OB 850.000
e.Sekretaris OB 750.000
f.Anggota OB 750.000 1.4.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a.Pengarah OB 750.000
b.Penanggungjawab OB 700.000
c.Ketua OB 650.000
d.Wakil Ketua OB 600.000
e.Sekretaris OB 500.000
f.Anggota OB 500.000 1.4.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a.Ketua/ Wakil Ketua OB 250.000
b.Anggota OB 220.000 1.5 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.15.1 Honoraroium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli OK 1.800.000 1.15.2 Honorarium Beracara OK 1.800.000 1.6 HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.6.1 SLTA OB 1.725.000 1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan OB 1.840.000 1.6.3 Sarjana (S1) OB 1.955.000 1.6.4 Master (S2) OB 2.185.000 1.6.5 Doktor (S3) OB 2.760.000 1.7 HONORARIUM PENDAMPING DAN/ATAU FASILITATOR 1.7.1 Tenaga Pendamping OB 1.600.000 1.7.2 Tenaga Koordinator Pendamping OB 1.300.000 1.7.3 Tenaga Fasilitator OB 1.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.8 HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE 1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a.Penanggung Jawab Oter 500.000
b.Redaktur Oter 400.000
c.Penyunting/ Editor Oter 300.000
d.Desain Grafis Oter 180.000
e.Fotografer Oter 180.000
f.Sekretariat Oter 150.000
g.Pembuat Artikel Per Halaman 200.000 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah a Penanggung Jawab Oter 400.000 b Redaktur Oter 300.000 c Penyunting/ Editor Oter 250.000 d Desain Grafis Oter 180.000 e Fotografer Oter 180.000 f Sekretariat Oter 150.000 g Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website a Penanggung Jawab OB 500.000 b Redaktur OB 450.000 c Editor OB 400.000 d Web Admin OB 350.000 e Web Developer OB 300.000 f Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 150.000
b.Pengawas Ujian OH 240.000 1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 190.000
b.Pengawas Ujian OH 270.000
c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Ujian 7.500 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI 1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Per Butir Soal 100.000 1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi
a.Telaah Materi Soal Per Butir Soal 45.000
b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 20.000 1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.12.1 Honorarium Penceramah OJP 1.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 300.000 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 200.000 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul 5.000.000 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
a.Lama Diklat s.d 5 Hari 1) Penanggung Jawab OK 450.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000 3) Sekretaris OK 300.000 4) Anggota OK 300.000
b.Lama Diklat 6 s.d 30 Hari 1) Penanggung Jawab OK 675.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 600.000 3) Sekretaris OK 450.000 4) Anggota OK 450.000
c.Lama Diklat lebih dari 30 Hari 1) Penanggung Jawab OK 900.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 800.000 3) Sekretaris OK 600.000 4) Anggota OK 600.000 1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Pembina OB 3.500.000
b.Pengarah OB 3.000.000
c.Ketua OB 2.500.000
d.Wakil Ketua OB 2.000.000
e.Sekretaris OB 1.500.000
f.Anggota OB 1.300.000 1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Ketua OB 1.000.000
b.Sekretaris OB 900.000
c.Anggota OB 600.000 1.14 Honorarium Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur
a.Pengarah OB/OK 1.700.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.600.000
c.Ketua OB/OK 1.500.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.400.000
e.Sekretaris OB/OK 1.300.000
f.Anggota OB/OK 1.200.000 1.15 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
a.Tim Penilai Angka Kredit DUPAK 50.000
b.Tim Sekretariat Angka Kredit DUPAK 20.000 1.16 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat PA/PB OB 550.000
b.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat KPA/KPB OB 500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.17 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota 1.17.1 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota
a.Pengarah OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OK 1.300.000
c.Ketua OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OK 1.100.000
e.Sekretaris OK 1.000.000
f.Anggota OK 750.000 1.17.2 Honorarium Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota
a.Ketua/Wakil Ketua OK 250.000
b.Anggota OK 220.000 1.18 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1.18.1 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.18.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.19 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) 1.19.1 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS-Perubahan)
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.19.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS- Perubahan)
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.20 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1.20.1 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.20.2 Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.21 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 1.21.1 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.21.2 Honorarium Sekretariat Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000
1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya
c.pengumandahan (datasering);
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
a.Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Dinas Biasa merupakan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Perjalanan Dinas Tetap Perjalanan Dinas Tetap merupakan perjalanan dinas yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
c.Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
d.Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:
1. 1.Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. 2.Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
3. 3.Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
4. 4.Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
e.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:
1. 1.Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. 2.Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
3. 3.Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
4. 4.Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.uang harian;
b.biaya transport;
c.biaya Penginapan; dan
d.uang representasi perjalanan dinas. Selain Komponen sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Pemeriksaan Covid-19 (Swab Antigen dan Swab PCR) sepanjang dalam masa Pandemi Covid-19. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
1. 1.uang harian;
2. 2.uang representasi; dan
3. 3.biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport dan biaya pemeriksaan Covid-19 diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
a.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
1. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 Tabel 1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah NO PROVINSI SATUAN LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) DIKLAT (Rp) 1 2 3 4 5 6
2. 1.ACEH OH 360.000 140.000 110.000
3. 2.SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.000
4. 3.RIAU OH 370.000 150.000 110.000
5. 4.KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000
6. 5.JAMBI OH 370.000 150.000 110.000
7. 6.SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.000
8. 7.SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
9. 8.LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000
10. 9.BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000
11. 10.BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000
12. 11.BANTEN OH 370.000 150.000 110.000
13. 12.JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000
14. 13.D.K.I. JAKARTA OH 530.000 210.000 160.000
15. 14.JAWA TENGAH OH 370.000 150.000 110.000
16. 15.D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 170.000 130.000
17. 16.JAWA TIMUR OH 410.000 160.000 120.000
18. 17.BALI OH 480.000 190.000 140.000
19. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 180.000 130.000
20. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
21. 20.KALIMANTAN BARAT OH 380.000 150.000 110.000
22. 21.KALIMANTAN TENGAH OH 360.000 140.000 110.000
23. 22.KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
24. 23.KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
25. 24.KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000
26. 25.SULAWESI UTARA OH 370.000 150.000 110.000
27. 26.GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000
28. 27.SULAWESI BARAT OH 410.000 160.000 120.000
29. 28.SULAWESI SELATAN OH 430.000 170.000 130.000
30. 29.SULAWESI TENGAH OH 370.000 150.000 110.000
31. 30.SULAWESI TENGGARA OH 380.000 150.000 110.000
32. 31.MALUKU OH 380.000 150.000 110.000
33. 32.MALUKU UTARA OH 430.000 170.000 130.000
34. 33.PAPUA OH 580.000 230.000 170.000
35. 34.PAPUA BARAT OH 480.000 190.000 140.000 Tabel 1.3 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah NO KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN (Rp) KET 1 2 3 4 5
36. 1.KOTA BENGKULU OH 150.000 Lebih dari 8 Jam
37. 2.KAB. KAUR OH 380.000
38. 3.KAB. BENGKULU SELATAN
39. 4.KAB. SELUMA
40. 5.KAB. BENGKULU TENGAH
41. 6.KAB. KEPAHIANG
42. 7.KAB. REJANG LEBONG
43. 8.KAB. LEBONG
44. 9.KAB. BENGKULU UTARA
45. 10.KAB. MUKOMUKO
46. 2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4 Tabel 1.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) 1 2 3 4 5 1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH 250.000 125.000 2 PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.000 3 PEJABAT ESELON II OH 150.000 75.000
b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1. 1.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.5 Tabel 1.5 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp) ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN I/II dan Non ASN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 1.ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
3. 2.SUMATERA UTARA OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
4. 3.RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
5. 4.KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000
6. 5.JAMBI OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000
7. 6.SUMATERA BARAT OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
8. 7.SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000 NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp) ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN I/II dan Non ASN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8
9. 8.LAMPUNG OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000
10. 9.BENGKULU OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000
11. 10.BANGKA BELITUNG OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000
12. 11.BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 I2. JAWA BARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
13. 13.D.K.I JAKARTA OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000
14. 14.JAWA TENGAH OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000
15. 15.D.I YOGYAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000
16. 16.JAWA TIMUR OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
17. 17.BALI OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000
18. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
19. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
20. 20.KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000
21. 21.KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000
22. 22.KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000
23. 23.KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
24. 24.KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
25. 25.SULAWESI UTARA OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
26. 26.GORONTALO OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
27. 27.SULAWESI BARAT OH 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000
28. 28.SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000
29. 29.SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
30. 30.SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000
31. 31.MALUKU OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000
32. 32.MALUKU UTARA OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000
33. 33.PAPUA OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000
34. 34.PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
35. 2.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.6 Tabel 1.6 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu NO GOLONGAN SATUAN TARIF HOTEL (Rp) 1 2 3 4
36. 1.GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 OH 750.000,-
37. 2.ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II OH 500.000,-
38. 3.PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV OH 400.000,-
39. 4.PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III OH 300.000,-
40. 5.GOLONGAN I/II dan NON ASN OH 250.000,-
41. 3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a.paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8 Tabel 1.7 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Gubernur Atau Eselon I NO URAIAN SATUAN HALFDAY (Rp) FULLDAY (Rp) FULLBOARD (Rp) RESIDENCE (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur atau Eselon I OP 250.000 373.000 973.000 623.000 Tabel 1.8 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II NO URAIAN SATUAN HALFDAY (Rp) FULLDAY (Rp) FULLBOARD (Rp) RESIDENCE (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Eselon II OP 214.000 284.000 912.000 498.000 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.9 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Tabel 1.9 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor NO URAIAN SATUAN FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp) FULLBOARD DIDALAM KOTA (Rp) FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp) RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor OH 130.000 130.000 95.000 130.000
1. 4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.10 Tabel 1.10 Satuan Biaya Kendaraan Dinas NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 I KENDARAAN DINAS PEJABAT
2. 1.Pejabat Eselon I Unit 702.970.000
3. 2.Pejabat Eselon II Unit 482.961.000 II KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)
4. 1.Pick Up Unit 259.112.500
5. 2.Minibus Unit 320.255.000
6. 3.Double Gardan Unit 472.230.000 III KENDARAAN OPERASIONAL BUS
7. 1.Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Unit 360.942.000
8. 2.Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Unit 718.252.000
9. 3.Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit 1.1184.787.000 IV KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)
10. 1.Operasional Unit 31.688.000
11. 2.Lapangan Unit 38.146.000
12. 5.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non Asn 5.1 Biaya Jasa Wasit/ Juri per Pertandingan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub/PORNAS KOPRI, Standar Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut: Tabel 1.11 Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 2 Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan OK 200.000 5.2 Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN Biaya Uang Saku Peserta kegiatan non ASN yang diberikan oleh Penyelenggara/ Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.12 Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN OK 150.000 Ketentuan :
13. 1.Pemberian Uang Saku hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis;
14. 6.Satuan Biaya Sewa 6.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan
15. 1.Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
a.Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau I I - - - -
b.Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
1. 2.Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
2. 3.Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.13 sebagai berikut : Tabel 1.13 Satuan Biaya Sewa Kendaraan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(1)Roda 4 (empat) Hari 710.000
(2)Roda 6 (enam) Truk Sedang Hari 3.048.000
(3)Roda 6 (enam) Truk Besar Hari 4.719.000 Ketentuan:

1.Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
2.Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3.Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
7.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut : 7.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Tenaga Tertentu Lainnya, Patroli Pengawal. Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14 dan 1.15 Tabel 1.14 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Satpam/ Penjaga Malam dan pengemudi OB 2.000.000 2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti OB 2.000.000 3 Satpam/ Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 4 Petugas Kebersihan Khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 5 Tenaga tertentu lainya OB 2.000.000 6 Jasa Tenaga tertentu lainya khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 Tabel 1.15 Jasa Patroli Pengawal NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Ajudan yang berasal dari TNI/POLRI

a.Gubernur OB 4.000.000
b.Wakil Gubernur OB 3.500.000 2 Patroli Pengawal dari TNI/POLRI
a.Gubernur OB 3.000.000
b.Wakil Gubernur OB 2.500.000 Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :
1. 1.Untuk Kepala SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk SKPD yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1(satu) orang Tenaga Pengemudi;
2. 2.Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. 3.Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. 4.Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per SKPD;
5. 5.Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. 6.Jasa Ajudan/Patroli pengawal dari TNI/POLRI diberikan dengan dilengkapi Surat Perintah (Sprin) dari TNI/POLRI dan Keputsan Gubernur Bengkulu;
7. 7.Pemberian Jasa Ajudan/Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. 7.2 Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pengamanan 7.2.1 Jasa Pelayanan Kesehatan Pelayanan Bantuan P3K Jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya; 7.2.2 Jasa Pengamanan Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tabel 1.16 Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Dokter OH 300.000 2 Jasa Perawat OH 200.000 Tabel 1.17 Jasa Pengamanan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Pengamanan OH 125.000 I I 7.3 Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariumnya dibayarkan perbulan dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata- rata hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Standar Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.18 Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center
a.Koordinator OH 175.000
b.Anggota OH 100.000 7.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum Biaya Jasa yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut : Tabel 1.19 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Honorarium Konsultan Hukum/ Pengacara (Advokat) OP 50.000.000 7.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.20 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Honorarium Pengurus Rumah Ibadah
a.Ketua Umum OB 1.200.000
b.Sekretaris OB 1.000.000
c.Imam Besar OB 1.500.000
d.Imam II-V OB 1.250.000
e.Muazin I OB 1.000.000
f.Muazin II-V OB 900.000 7.6 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah
1. 1.Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak I Luar Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pembentukan Tim Teknis Kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan;
2. 2.Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.21 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Profesor/ S3 yang disetarakan OH 1.700.000 2 S2 yang disetarakan OH 1.000.000 3 S1/D3 yang disetarakan OH 800.000 Ketentuan :
a.Memiliki Jabatan Akademik/ sertifikat keahlian/ Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;
b.Diberikan jasa orang (OH), dapat juga diberikan orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 % dan dapat juga diberikan orang kegiatan (OK) berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 7.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer Biaya Jasa yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai upah/ imbalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Programmer Senior dan Programmer Junior; Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.22 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Programer Senior OB 6.000.000 2 Programer Junior OB 4.500.000 7.8 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu Biaya jasa yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.23 Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Penyu NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu OB 350.000 1-1 - I - I - I I I 7.9 Jasa Petugas Pintu Air (PPA) Biaya Jasa yang diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkulu. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.24 Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Petugas Pintu Air (PPA) OB 500.000 7.10 Satuan Biaya Jasa Tata Rias Biaya Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di Bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tata Rias diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.25 Satuan Biaya Jasa Tata Rias NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 Jasa Tata Rias 1 Jasa Salon Kecantikan Paskibraka OK 100.000 2 Jasa Potong rambut Paskibraka OK 50.000
1. 8.SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN
2. 1.Reward/ Penghargaan yang diberikan kepada Atlet/Pelatih sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali Emas, Perak atau Perunggu dalam rangka mengikuti perlombaan :
a.POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
b.Pekan Olahraga Nasional (PON). Standar Satuan Biaya Reward/ Penghargaan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.26 Satuan Biaya Reward/ Penghargaan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 POPWIL/POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
a.Emas OK 25.000.000
b.Perak OK 15.000.000
c.Perunggu OK 10.000.000 2 Pekan Olahraga Nasional (PON)
a.Emas OK 150.000.000
b.Perak OK 100.000.000
c.Perunggu OK 75.000.000 I I Ketentuan : Dalam hal bonus yang diberikan melebihi pagu anggaran diatas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur kembali dalam Keputusan Gubernur.
1. 9.SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI Satuan Biaya Kontribuusi Asosiasi merupakan Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Standar Biaya Kontribusi Asosiasi ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.27 Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 90.000.000 2 Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) Tahun 20.000.000
2. 10.SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN Biaya Jasa Tenaga Kesehatan diberikan khusus kepada Dokter Spesialis Kedokteran jiwa ASN/ Non ASN. Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.28 SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN NO Uraian Satuan Besaran (Rp) 1 2 3 4 1 Jasa Tenaga Kesehatan Khusus Dokter Spesialis Jiwa pada Rumah Sakit Orang/Bulan 20.000.000
3. 11.SATUAN BIAYA BELANJA KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Diklat Kepemimpinan, Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.29 Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II OK 30.300.000 - - - - 1-1 I - I - I
4. 12.SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Biaya yang diberikan dalam bentuk Beasiswa Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas belajar utusan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan, Satuan Biaya beasiswa Pendidikan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.30 Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Orang/Tahun 43.650.000 2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/Spesialis I Orang/Tahun 52.520.000 3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3/Spesialis 2 Orang/Tahun 64.380.000 Keterangan :
a.Besaran biaya Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan Tunjangan Biaya Hidup, Pemondokan, Tunjangan Peralatan, Tunjangan Perkuliahan dan Tunjangan Belajar.
b.Besaran beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
c.Besaran biaya Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang melebihi dari ketentuan di atas menjadi kewajiban atau beban dari PNS yang bersangkutan. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:
1. 1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. 2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. 3.Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan
4. 4.Satuan biaya pemeliharaan.
5. 1.Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Honorarium Narasumber OJ 1.700.000 2 Honorarium Moderator OK 1.000.000 3 Honorarium Pembawa Acara OK 750.000 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
6. 2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota kebandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
7. 1.BENGKULU JAKARTA 4.364.000 2.621.000
8. 2.JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000
9. 3.JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000
10. 4.JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000 4.492.000
11. 5.JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000
12. 6.JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000
13. 7.JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000
14. 8.JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000
15. 9.JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000
16. 10.JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000
17. 11.JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000
18. 12.JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000
19. 13.JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000
20. 14.JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000
21. 15.JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000
22. 16.JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000
23. 17.JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000
24. 18.JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000
25. 19.JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000
26. 20.JAKARTA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000
27. 21.JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000
28. 22.JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000
29. 23.JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000
30. 24.JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000
31. 25.JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000
32. 26.JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000
33. 27.JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000
34. 28.JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000
35. 29.JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000
36. 30.JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000
37. 31.JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000
38. 32.JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000
39. 33.JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000
40. 34.JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000
41. 35.AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
42. 36.AMBON JAYAPURA 7.434.000 4.161.000
43. 37.AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000
44. 38.AMBON MAKASSAR 6.022.000 3.455.000
45. 39.AMBON MANO KWARI 5.177.000 3.027.000
46. 40.AMBON PALU 6.140.000 3.508.000
47. 41.AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000
48. 42.AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000
49. 43.AMBON TERNATE 4.022.000 2.449.000
50. 44.BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000
51. 45.BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000
52. 46.BALIKPAPAN D E NPASAR 10.739.000 5.648.000
53. 47.BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000
54. 48.BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000
55. 49.BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000 6.150.000
56. 50.BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000
57. 51.BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000
58. 52.BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000
59. 53.BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000 4.749.000
60. 54.BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000
61. 55.BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000
62. 56.BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000
63. 57.BALIKPAPAN S URABAYA 10.889.000 5.113.000
64. 58.BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000
65. 59.BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000
66. 60.BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000
67. 61.BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000
68. 62.BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000 6.781.000
69. 63.BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000
70. 64.BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000
71. 65.BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000
72. 66.BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000
73. 67.BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000
74. 68.BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000
75. 69.BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000
76. 70.BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000
77. 71.BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000 3.412.000
78. 72.BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000
79. 73.BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000 7.487.000
80. 74.BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000
81. 75.BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000
82. 76.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000
83. 77.BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000 4.482.000
84. 78.BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000 4.161.000
85. 79.BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000 3.134.000
86. 80.BANDAR LAMPUNG MANADO 11.199.000 5.305.000
87. 81.BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
88. 82.BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000
89. 83.BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000
90. 84.BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000 3.401.000
91. 85.BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000
92. 86.BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000
93. 87.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000
94. 88.BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000
95. 89.BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000
96. 90.BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3.123.000
97. 91.BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000
98. 92.BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000
99. 93.BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000
100. 94.BANDUNG JAKARTA 2.064.000 1.476.000
101. 95.BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000
102. 96.BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000
103. 97.BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000
104. 98.BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000
105. 99.BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000
106. 100.BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000
107. 101.BANDUN G SEMARANG 3.027.000 1.957.000
108. 102.BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000
109. 103.BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000
110. 104.BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000
111. 105.BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000
112. 106.BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000
113. 107.BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000
114. 108.BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000
115. 109.BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000
116. 110.BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000
117. 111.BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000
118. 112.BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000
119. 113.BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000
120. 114.BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000
121. 115.BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000
122. 116.BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000
123. 117.BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000
124. 118.BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8.717.000
125. 119.BATAM BANDA ACEH 10.439.000 5.936.000
126. 120.BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000
127. 121.BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000
128. 122.BATAM YOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000
129. 123.BATAM MAKASSAR 10.375.000 5.337.000
130. 124.BATAM MANADO 13.413.000 6.482.000
131. 125.BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000
132. 126.BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000
133. 127.BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000
134. 128.BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
135. 129.BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000
136. 130.BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 13 I . BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000
137. 132.BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000
138. 133.BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000
139. 134.BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000
140. 135.BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000
141. 136.BIAK BANDA ACEH 18.718.000 10.108.000
142. 137.BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000
143. 138.BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000
144. 139.BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000
145. 140.BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000
146. 141.BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000
147. 142.BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000
148. 143.BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000
149. 144.BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000
150. 145.BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000
151. 146.BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000
152. 147.BIAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000
153. 148.BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000
154. 149.DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000
155. 150.DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000
156. 151.DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000
157. 152.DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000
158. 153.DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000
159. 154.DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000
160. 155.DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000
161. 156.DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000
162. 157.DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000
163. 158.DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000
164. 159.DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000
165. 160.DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000
166. 161.JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.407.000
167. 162.JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000
168. 163.JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000
169. 164.JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000
170. 165.JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000
171. 166.JAMBI MAKASSAR 9.659.000 4.952.000
172. 167.JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000
173. 168.JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000
174. 169.JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000
175. 170.JAMBI PONTIANAK 6.878.000 4.011.000
176. 171.JAMBI SEMARANG 6.428.000 3.476.000
177. 172.JAMBI SOLO 6.428.000 3.615.000
178. 173.JAMBI SURABAYA 7.883.000 3.915.000
179. 174.JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000
180. 175.JAYAPURA MANADO 22.109.000 11.263.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
181. 176.JAYAPURA MEDAN 18.932.000 10.097.000
182. 177.JAYAPURA PADANG 17.381.000 9.327.000
183. 178.JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000
184. 179.JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000
185. 180.JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000 9.177.000
186. 181.JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000
187. 182.YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000
188. 183.YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000 3.893.000
189. 184.YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000
190. 185.YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000
191. 186.YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000
192. 187.YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000
193. 188.YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000
194. 189.YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000
195. 190.YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000
196. 191.KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000
197. 192.KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000
198. 193.KENDARI DENPASAR 5.455.000 3.273.000
199. 194.KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000
200. 195.KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000
201. 196.KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000
202. 197.KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000
203. 198.KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000
204. 199.KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000
205. 200.KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000
206. 201.KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000
207. 202.KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000
208. 203.KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000
209. 204.KUPANG MAKASSAR 7.637.000 4.311.000
210. 205.KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000
211. 206.KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000
212. 207.MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000
213. 208.MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000
214. 209.MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000
215. 210.MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000
216. 211.MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000
217. 212.MALANG BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000
218. 213.MALANG BANDA ACEH 10.204.000 5.765.000
219. 214.MALANG BANJARMASIN 8.161.000 4.407.000
220. 215.MALANG BATAM 7.819.000 4.311.000
221. 216.MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000
222. 217.MALANG JAYAPURA 16.536.000 9.092.000
223. 218.MALANG KENDARI 10.322.000 5.487.000
224. 219.MALANG MAKASSAR 10.129.000 5.166.000
225. 220.MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000
226. 221.MALANG MEDAN 9.958.000 5.145.000
227. 222.MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
228. 223.MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000
229. 224.MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000
230. 225.MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000
231. 226.MALANG TIMIKA 15.873.000 8.461.000
232. 227.MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000
233. 228.MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000
234. 229.MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000
235. 230.MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000
236. 231.MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000
237. 232.MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000
238. 233.MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000
239. 234.MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000
240. 235.MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000
241. 236.MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000
242. 237.MATARAM BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000
243. 238.MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000
244. 239.MATARAM BATAM 8.461.000 4.803.000
245. 240.MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000
246. 241.MATARAM JAYAPURA 13.092.000 7.327.000
247. 242.MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000
248. 243.MATARAM MAKASSAR 4.717.000 2.909.000
249. 244.MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000
250. 245.MATARAM MEDAN 10.600.000 5.637.000
251. 246.MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000
252. 247.MATARAM PALEMBANG 7.551.000 4.246.000
253. 248.MATARAM PEKANBARU 9.102.000 4.909.000
254. 249.MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000
255. 250.MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000
256. 251.MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000
257. 252.MEDAN MAKASSAR 12.514.000 6.172.000
258. 253.MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000
259. 254.MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000
260. 255.MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000
261. 256.MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000
262. 257.MEDAN TIMIKA 18.258.000 9.455.000
263. 258.PADANG MAKASSAR 10.974.000 5.402.000
264. 259.PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000
265. 260.PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000
266. 261.PADANG SOLO 7.744.000 4.065.000
267. 262.PADANG SURABAYA 9.199.000 4.364.000
268. 263.PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000
269. 264.PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000 6.022.000
270. 265.PALANGKARAYA BATAM 8.161.000 4.578.000
271. 266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000
272. 267.PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000
273. 268.PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000 5.412.000
274. 269.PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
275. 270.PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 4.022.000
276. 271.PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000
277. 272.PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 3.947.000
278. 273.PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000
279. 274.PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000
280. 275.PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000
281. 276.PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000
282. 277.PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000
283. 278.PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000
284. 279.PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000
285. 280.PALEMBANG SURABAYA 7.690.000 3.744.000
286. 281.PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000
287. 282.PALU MAKASSAR 4.268.000 2.578.000
288. 283.PALU POSO 1.957.000 1.423.000 284 PALU SORONG 6.878.000 3.883.000
289. 285.PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000
290. 286.PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000
291. 287.PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000
292. 288.PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000
293. 289.PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000 3.818.000
294. 290.PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000
295. 291.PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000 4.663.000
296. 292.PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000
297. 293.PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000
298. 294.PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000
299. 295.PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 3.262.000
300. 296.PANG KAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000
301. 297.PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000
302. 298.PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000
303. 299.PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000
304. 300.PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000
305. 301.PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000
306. 302.PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000
307. 303.PEKANBARU SOLO 7.797.000 4.118.000
308. 304.PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000
309. 305.PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000
310. 306.PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000 5.241.000
311. 307.PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000
312. 308.PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000
313. 309.PONTIANAK SURABAYA 8.140.000 4.204.000
314. 310.PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000
315. 311.SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000
316. 312.SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.845.000
317. 313.SURABAYA DENPASAR 3.198.000 1.979.000
318. 314.SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000
319. 315.SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000
320. 316.SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
a.Keberangkatan 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan; 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b.Kepulangan 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Tabel 2.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
1. 1.ACEH Orang/Kali 123.000
2. 2.SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000
3. 3.RIAU Orang/Kali 94.000
4. 4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000
5. 5.JAMBI Orang/Kali 147.000
6. 6.SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000
7. 7.SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000
8. 8.LAMPUNG Orang/Kali 167.000
9. 9.BENGKULU Orang/Kali 109.000
10. 10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000 1 1. BANTEN Orang/Kali 446.000
11. 12.JAWA BARAT Orang/Kali 166.000
12. 13.D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 256.000
13. 14.JAWA TENGAH Orang/Kali 75.000 NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
14. 15.D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000
15. 16.JAWA TIMUR Orang/Kali 194.000
16. 17.BALI Orang/Kali 159.000
17. 18.NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000
18. 19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000
19. 20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000
20. 21.KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000
21. 22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000
22. 23.KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000
23. 24.KALIMANTAN UTARA Orang/Kali l02.000
24. 25.S ULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000
25. 26.GORONTALO Orang/Kali 240.000
26. 27.SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000
27. 28.SULAWESI SELATAN Orang/Kali 145.000
28. 29.SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000
29. 30.SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000
30. 31.MALUKU Orang/Kali 240.000
31. 32.MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000
32. 33.PAPUA Orang/Kali 431.000
33. 34.PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000 Contoh 1 Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya keKabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor). Contoh 2 Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya keKecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara atcost; 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor). 2.3 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kekabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi kekabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4 Tabel 2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provisi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/ Kali 344.000 2 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/ Kali 232.000 3 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/ Kali 313.000 4 Bengkulu Kab. Kaur Orang/ Kali 385.000 5 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/ Kali 298.000 6 Bengkulu Kab. Lebong Orang/ Kali 375.000 7 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/ Kali 423.000 8 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/ Kali 313.000 9 Bengkulu Kab. Seluma Orang/ Kali 282.000 2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta keKabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5 Tabel 2.5 Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali 284.000 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali 284.000 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali 300.000 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali 300.000 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali 275.000 6 Jakarta Kota Tanggerang Orang/Kali 286.000 7 Jakarta Kota Tanggerang Selatan Orang/Kali 286.000 8 Jakarta Kab. Tanggerang Orang/Kali 310.000 9 Jakarta KepulauanSeribu Orang/Kali 428.000 2.5 Satuan Biaya untuk SWAB Antigen dan SWAB PCR Satuan biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR merupakan Biaya yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang Pandemi Covid-19 dan ditetapkan pada Tabel 2.6 Tabel 2.6 Satuan Biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Swab Antigen Orang/Kali 275.000 2 Swab PCR Orang/Kali 600.000 Besaran Biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR dibayarkan secara at cost. Dalam hal Biaya Pemeriksaan melebihi dari standar yang ditetapkan, dapat dibayarkan sepanjang dibuktikan dengan pengeluaran rill (kuitansi/ nota pembayaran).
1. 3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan,termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :
a.Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.7 Tabel 2.7 Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan NO URAIAN SATUAN MAKAN (Rp) KUDAPAN (SNACK) (Rp) 1 2 3 4 5 1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara Orang/Kali 110.000 49.000 2 Rapat Biasa dan Kegiatan Orang/Kali 44.000 16.000
1. 4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Gedung Bertingkat M²/ Tahun 191.000 2 Gedung Tidak Bertingkat M²/ Tahun 128.000 3 Halaman Gedung/ Bangunan Kantor M²/ Tahun 10.000 4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9 Tabel 2.9 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 I Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat 1 Gubernur/ Ketua DPRD Unit/Tahun 41.900.000 2 Anggota DPRD Unit/Tahun 41.000.000 3 Pejabat Eselon I Unit/Tahun 40.000.000 4 Pejabat Eselon II Unit/Tahun 38.580.000 II Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Roda Empat Unit/Tahun 33.600.000 2 Double Gardan Unit/Tahun 36.230.000 3 Roda Dua Unit/Tahun 3.680.000 III Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat 1 Operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/Tahun 9.750.000 2 Roda 6 Unit/Tahun 37.110.000 3 Speed Boat Unit/Tahun 20.240.000 4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10 Tabel 2.10 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Inventaris Kantor Pegawai/ Tahun 80.000 2 Personal Komputer/ Notebook Unit/Tahun 730.000 3 Printer Unit/Tahun 690.000 4 AC Split Unit/Tahun 610.000 5 Genset lebih Kecil dari 50 KVA Unit/Tahun 7.190.000 6 Genset 75 KVA Unit/Tahun 8.640.000 7 Genset 100 KVA Unit/Tahun 10.150.000 8 Genset 125 KVA Unit/Tahun 10.780.000 9 Genset 150 KVA Unit/Tahun 13.260.000 10 Genset 175 KVA Unit/Tahun 14.810.000 11 Genset 200 KVA Unit/Tahun 15.850.000 12 Genset 250 KVA Unit/Tahun 16.790.000 13 Genset 275 KVA Unit/Tahun 17.760.000 14 Genset 300 KVA Unit/Tahun 20.960.000 15 Genset 350 KVA Unit/Tahun 22.960.000 16 Genset 450 KVA Unit/Tahun 25.620.000 17 Genset 500 KVA Unit/ Tahun 31.770.000 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 ff

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerinathan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan (satu) atau beberapa Program.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
20.Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
21.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan Regional.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Standar harga satuan meliputi:
1. a.Satuan Biaya Honorarium;
2. b.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. c.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. d.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. e.Satuan Biaya Pemeliharaan;
6. f.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Jasa Peserta Kegiatan Non ASN;
7. g.Satuan Biaya Sewa;
8. h.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
9. i.Satuan Biaya Reward/Penghargaan;
10. j.Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi;
11. k.Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
12. l.Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
13. m.Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.

Pasal 5

Pasal 6

1.Satuan Biaya Honorarium;
2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN;
6.Satuan Biaya Sewa;
7.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah;
8.Satuan Biaya Reward/Penghargaan;
9.Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi;
10.Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
11.Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
12.Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS.
1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada: 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD); 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD); 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD); 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; 1.1.9 Staf Bendahara Pengeluaran; 1.1.10 Pembantu Bendahara Pengeluaran. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
b.Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
c.Pejabat/ ASN yang ditunjuk oleh PPKD selaku KBUD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur di Lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.
d.untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
e.Staf PPTK merupakan ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mendukung persiapan, pelaksanaan administrasi Keuangan, teknis dalam kegiatan dan berjumlah 1 orang untuk setiap kegiatan/sub kegiatan disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang dikelola.
f.Staf Bendahara Pengeluaran merupakan ASN yang ditetapkan Kepala SKPD atas usulan Bendahara Pengeluaran untuk membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD
g.ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut: 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA: a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu. 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK. 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut: a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD. 4) Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK SKPD perangkat daerah dapat menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
h.jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
i.dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2.2 Honorarium TIM Teknis a) Tim Teknis adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA; b) Tim Teknis dibentuk untuk membantu PA/ KPA, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa; c) Tim Teknis dapat menerima honorarium sesuai dengan jumlah paket pekerjaannya; d) Satuan honorarium berupa OP. 1.2.3 Honorarium Tim/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) Tim/Tenaga Ahli (pengelola teknis) adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan /pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b) TIM/ Tenaga Ahli (pengelola teknis) dapat berbentuk Tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/ pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; c) Pengelola Teknis berdasarkan SK kepala SKPD. 1.3 Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa Dan Panitia 1.3.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari: 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.3.2 Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat. 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan anggota DPRD, dan/atau Kepala OPD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/instansi vertikal dan/ atau masyarakat. 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA Honorarium Pembaca Doa diberikan Kepada ASN/ Non ASN yang diberikan tugas sebagai Pembaca Doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan. 1.3.5 Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.4 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor pada setiap sk pembentukan tim pelaksana sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: No Jabatan ` Klasifikasi I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
a.Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
1. 1.dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur; atau
2. 2.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.4.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.5 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Dan Beracara 1.5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.5.2 Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.6 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi Bengkulu dengan ketentuan: a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu; b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 85 % (delapan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 95% (Sembilan puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu ; dan e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari upah minimum Provinsi Bengkulu. 1.7 Honorarium Rohaniawan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.8 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin Atau Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Atau Pengelola Website 1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9 Honorarium Penyelenggaraan Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.10 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakarankepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. 1.11 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan 1.11.1 Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.12 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.13 Honorarium Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur. Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Melakukan Pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan. Pelaksanaan tugas Tim mempedomani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah juncto Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 1.13.1 Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur bertugas untuk melakukan inventarisasi, seleksi substantif, menentukan skala prioritas pembentukan Produk Hukum Daerah dan Menyusun serta merumuskan daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.13.2 Tim penyelarasan Naskah Akademik bertugas untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Raperda. 1.13.3 Tim Penyusunan Raperda bertugas untuk menyiapkan Rancangan Perda yang akan dibahas di DPRD. 1.13.4 Tim Pembahasan Raperda diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melaksanakan pembahasan Perda bersama DPRD Provinsi Bengkulu. 1.13.5 Tim pembahasan Rapergub bertugas untuk menyiapkan dan membahas Rapergub bersama instansi terkait sebelum ditetapkan oleh Gubernur. Keanggotaan Tim mengikutsertakan perancang Peraturan perundang- undangan serta dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi. 1.14 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Honorarium Tim Penilai angka kredit merupakan Honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit diluar tugas rutinnya masing-masing. Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Kepala SKPD untuk setiap periode tertentu terhadap PAK sebagai dasar kenaikan pangkat. 1.15 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat/ ASN yang bertugas untuk melaksanakan Pengurusan Barang Milik Daerah. Ketentuan Pengurus Barang Milik Daerah sebagai berikut :
1. 1.Pemberian Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan paling banyak 12 (dua belas) Bulan;
2. 2.Pengelola Barang Milik Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk Jumlah Pengurus Barang dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Pada tingkat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
b.Pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Paling Banyak 2 (dua) orang. 1.16 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota 1.16.1 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu. 1.16.2 Honorarium Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu. 1.17 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1.17.1 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.17.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.18 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) 1.18.1 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.18.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS- Perubahan) Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung adminstrasi Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS- Perubahan). 1.19 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1.19.1 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Honorarium yang diberikan kepada Tim yang diberikan berdasarkan Keputuan Gubernur untuk melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya lingkup Provinsi Bengkulu. 1.19.2 Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Honorarium yang diberikan kepada sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya lingkup Provinsi Bengkulu. 1.20 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 1.20.1 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Honorarium yang diberikan kepada Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk melakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. 1.20.2 Honorarium Sekretariat Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Honorarium yang diberikan kepada Sekretariat untuk mendukung administrasi Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Lingkup Provinsi Bengkulu. Satuan Biaya Honorarium terinci pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB 1.040.000
b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 1.250.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 1.450.000
d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar OB 1.660.000
e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 1.970.000
f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 2.280.000
g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 2.590.000
h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 3.010.000
i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 3.420.000
j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 3.840.000
k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 4.250.000
l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 4.770.000
m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 5.290.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 5.810.000
o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 6.330.000
p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 7.370.000 1.1.2 Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) OB 2.250.000 1.1.3 Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) OB 1.500.000 1.1.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a Nilai pagu dana s.d. Rp 50 juta OB 300.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta OB 600.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 700.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 845.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 960.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 1.145.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 1.320.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 1.500.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.750.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.990.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 2.230.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 2.475.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.775.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 3.000.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 3.380.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun OB 3.650.000 q Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 4.250.000 1.1.5 Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
a.Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp100 juta OB 400.000
b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 480.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 560.000
d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 640.000
e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 760.000
f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 880.000
g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 1.000.000
h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.165.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.325.000
j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.480.000
k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.650.000
l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.850.000 m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.050.000
n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.250.000
o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.450.000
p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 2.855.000 1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK SKPKD) a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 400.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 480.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 570.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 660.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 770.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 880.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 990.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.250.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.520.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.780.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 2.040.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.440.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.830.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 3.230.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 3.620.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 4.420.000 1.1.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 340.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 420.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 500.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp miliar OB 570.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 670.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 770.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 860.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 1.090.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 1.320.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.550.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.780.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 2.120.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 2.470.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.810.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 3.160.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 3.840.000 1.1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 260.000 b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta OB 310.000 c Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 370.000 d Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar OB 430.000 e Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar OB 500.000 f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar OB 570.000 g Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar OB 640.000 h Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar OB 810.000 i Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar OB 980.000 j Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar OB 1.150.000 k Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar OB 1.330.000 l Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar OB 1.580.000 m Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar OB 1.840.000 n Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar OB 2.090.000 o Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun OB 2.350.000 p Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB 2.860.000 1.1.9 Staf Bendahara Pengeluaran 0 s.d 100 Juta OB 250.000> 100 Juta s.d 250 Juta OB > 250 Juta s.d 500 Juta OB NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 > 500 Juta s.d 1 Miliar 250.000 > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar > 5 Miliar s.d 10 Miliar > 10 Miliar s.d 25 Miliar > 25 Miliar s.d 50 Miliar OB 330.000 > 50 Miliar s.d 75 Miliar OB > 75 Miliar s.d 100 Miliar OB 410.000 > 100 Miliar s.d 250 Miliar OB > 250 Miliar s.d 500 Miliar OB 490.000 > 500 Miliar s.d 750 Miliar OB > 750 Miliar s.d 1 Triliun OB 570.000 1.1.10 Pembantu Bendahara Pengeluaran 0 s.d 100 Juta OB 200.000 > 100 Juta s.d 250 Juta OB > 250 Juta s.d 500 Juta OB > 500 Juta s.d 1 Miliar OB > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OB > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OB > 5 Miliar s.d 10 Miliar OB > 10 Miliar s.d 25 Miliar OB > 25 Miliar s.d 50 Miliar OB 300.000 > 50 Miliar s.d 75 Miliar OB > 75 Miliar s.d 100 Miliar OB 400.000 > 100 Miliar s.d 250 Miliar OB > 250 Miliar s.d 500 Miliar OB 450.000 > 500 Miliar s.d 750 Miliar OB > 750 Miliar s.d 1 Triliun OB 550.000 1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa OB 680.000 1.2.2 Honorarium Tim Teknis a) 0 s.d 200 Juta OP 150.000 b) > 200 Juta s.d 500 Juta OP 360.000 c) > 500 Juta s.d 1 Miliar OP 420.000 d) > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OP 480.000 e) > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OP 600.000 f) > 5 Miliar s.d 10 Miliar OP 720.000 g) > 10 Miliar s.d 20 Miliar OP 840.000 h) > 20 Miliar s.d 50 Miliar OP 960.000 i) > 50 Miliar s.d 75 Miliar OP 1.100.000 j) > 75 Miliar s.d 100 Miliar OP 1.220.000 k) > 100 Miliar s.d 250 Miliar OP 1.400.000 1.2.3 Honorarium TIM/ Tenaga Ahli (Pengelola Teknis) a) 0 s.d 200 Juta OP 250.000 b) > 200 Juta s.d 500 Juta OP 460.000 c) > 500 Juta s.d 1 Miliar OP 520.000 d) > 1 Miliar s.d 2,5 Miliar OP 580.000 e) > 2,5 Miliar s.d 5 Miliar OP 700.000 f) > 5 Miliar s.d 10 Miliar OP 820.000 g) > 10 Miliar s.d 20 Miliar OP 940.000 h) > 20 Miliar s.d 50 Miliar OP 1.060.000 i) > 50 Miliar s.d 75 Miliar OP 1.200.000 j) > 75 Miliar s.d 100 Miliar OP 1.320.000 k) > 100 Miliar s.d 250 Miliar OP 1.500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.3 HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA 1.3.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas
a.Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainya OJ 1.700.000
b.Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Gubernur/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000
c.Pejabat Eselon I/ yang disetarakan OJ 1.200.000
d.Pejabat Eselon II/ yang disetarakan OJ 1.000.000
e.Pejabat Eselon III ke Bawah/ yang disetarakan OJ 900.000 1.3.2 Honorarium Moderator OK 700.000 1.3.3 Honorarium Pembawa Acara OK 400.000 1.3.4 Honorarium Pembaca DOA OK 300.000 1.3.5 Honorarium Panitia
a.Penanggung Jawab OK 450.000
b.Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000
c.Sekretaris OK 300.000
d.Anggota OK 300.000 1.4 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur
a.Pengarah OB 1.500.000
b.Penanggungjawab OB 1.250.000
c.Ketua OB 1.000.000
d.Wakil Ketua OB 850.000
e.Sekretaris OB 750.000
f.Anggota OB 750.000 1.4.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a.Pengarah OB 750.000
b.Penanggungjawab OB 700.000
c.Ketua OB 650.000
d.Wakil Ketua OB 600.000
e.Sekretaris OB 500.000
f.Anggota OB 500.000 1.4.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
a.Ketua/ Wakil Ketua OB 250.000
b.Anggota OB 220.000 1.5 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.15.1 Honoraroium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli OK 1.800.000 1.15.2 Honorarium Beracara OK 1.800.000 1.6 HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.6.1 SLTA OB 1.725.000 1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan OB 1.840.000 1.6.3 Sarjana (S1) OB 1.955.000 1.6.4 Master (S2) OB 2.185.000 1.6.5 Doktor (S3) OB 2.760.000 1.7 HONORARIUM PENDAMPING DAN/ATAU FASILITATOR 1.7.1 Tenaga Pendamping OB 1.600.000 1.7.2 Tenaga Koordinator Pendamping OB 1.300.000 1.7.3 Tenaga Fasilitator OB 1.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.8 HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE 1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a.Penanggung Jawab Oter 500.000
b.Redaktur Oter 400.000
c.Penyunting/ Editor Oter 300.000
d.Desain Grafis Oter 180.000
e.Fotografer Oter 180.000
f.Sekretariat Oter 150.000
g.Pembuat Artikel Per Halaman 200.000 1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah a Penanggung Jawab Oter 400.000 b Redaktur Oter 300.000 c Penyunting/ Editor Oter 250.000 d Desain Grafis Oter 180.000 e Fotografer Oter 180.000 f Sekretariat Oter 150.000 g Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website a Penanggung Jawab OB 500.000 b Redaktur OB 450.000 c Editor OB 400.000 d Web Admin OB 350.000 e Web Developer OB 300.000 f Pembuat Artikel Per Halaman 100.000 1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 150.000
b.Pengawas Ujian OH 240.000 1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 190.000
b.Pengawas Ujian OH 270.000
c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Ujian 7.500 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI 1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi Per Butir Soal 100.000 1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi
a.Telaah Materi Soal Per Butir Soal 45.000
b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 20.000 1.12 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.12.1 Honorarium Penceramah OJP 1.000.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.12.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 300.000 1.12.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 200.000 1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul 5.000.000 1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
a.Lama Diklat s.d 5 Hari 1) Penanggung Jawab OK 450.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 400.000 3) Sekretaris OK 300.000 4) Anggota OK 300.000
b.Lama Diklat 6 s.d 30 Hari 1) Penanggung Jawab OK 675.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 600.000 3) Sekretaris OK 450.000 4) Anggota OK 450.000
c.Lama Diklat lebih dari 30 Hari 1) Penanggung Jawab OK 900.000 2) Ketua/ Wakil Ketua OK 800.000 3) Sekretaris OK 600.000 4) Anggota OK 600.000 1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Pembina OB 3.500.000
b.Pengarah OB 3.000.000
c.Ketua OB 2.500.000
d.Wakil Ketua OB 2.000.000
e.Sekretaris OB 1.500.000
f.Anggota OB 1.300.000 1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a.Ketua OB 1.000.000
b.Sekretaris OB 900.000
c.Anggota OB 600.000 1.14 Honorarium Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur, Penyelarasan Naskah Akademik, Tim Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur
a.Pengarah OB/OK 1.700.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.600.000
c.Ketua OB/OK 1.500.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.400.000
e.Sekretaris OB/OK 1.300.000
f.Anggota OB/OK 1.200.000 1.15 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
a.Tim Penilai Angka Kredit DUPAK 50.000
b.Tim Sekretariat Angka Kredit DUPAK 20.000 1.16 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat PA/PB OB 550.000
b.Pengurus Barang Milik Daerah tingkat KPA/KPB OB 500.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.17 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota 1.17.1 Honorarium Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota
a.Pengarah OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OK 1.300.000
c.Ketua OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OK 1.100.000
e.Sekretaris OK 1.000.000
f.Anggota OK 750.000 1.17.2 Honorarium Sekretariat Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan Kota
a.Ketua/Wakil Ketua OK 250.000
b.Anggota OK 220.000 1.18 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 1.18.1 Honorarium Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.18.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.19 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) 1.19.1 Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS-Perubahan)
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1.19.2 Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA&PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA&PPAS- Perubahan)
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.20 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1.20.1 Honorarium Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.20.2 Honorarium Sekretariat Tim Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000 1.21 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 1.21.1 Honorarium Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
a.Pengarah OB/OK 1.500.000
b.Penanggung Jawab OB/OK 1.300.000
c.Ketua OB/OK 1.250.000
d.Wakil Ketua OB/OK 1.100.000
e.Sekretaris OB/OK 1.000.000
f.Anggota OB/OK 750.000 1.21.2 Honorarium Sekretariat Tim Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
a.Ketua/Wakil Ketua OB/OK 250.000
b.Anggota OB/OK 220.000
1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis Lainnya
c.pengumandahan (datasering);
d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :
a.Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan Dinas Biasa merupakan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Perjalanan Dinas Tetap Perjalanan Dinas Tetap merupakan perjalanan dinas yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya.
c.Perjalanan Dinas Dalam Kota Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
d.Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, yang meliputi:
1. 1.Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. 2.Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
3. 3.Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
4. 4.Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
e.Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota merupakan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta, meliputi:
1. 1.Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
2. 2.Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/residence);
3. 3.Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
4. 4.Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.uang harian;
b.biaya transport;
c.biaya Penginapan; dan
d.uang representasi perjalanan dinas. Selain Komponen sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Pemeriksaan Covid-19 (Swab Antigen dan Swab PCR) sepanjang dalam masa Pandemi Covid-19. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
1. 1.uang harian;
2. 2.uang representasi; dan
3. 3.biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport dan biaya pemeriksaan Covid-19 diatur dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
a.Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi.
1. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain (non ASN) dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 Tabel 1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah NO PROVINSI SATUAN LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) DIKLAT (Rp) 1 2 3 4 5 6
2. 1.ACEH OH 360.000 140.000 110.000
3. 2.SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.000
4. 3.RIAU OH 370.000 150.000 110.000
5. 4.KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000
6. 5.JAMBI OH 370.000 150.000 110.000
7. 6.SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.000
8. 7.SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
9. 8.LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000
10. 9.BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000
11. 10.BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000
12. 11.BANTEN OH 370.000 150.000 110.000
13. 12.JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000
14. 13.D.K.I. JAKARTA OH 530.000 210.000 160.000
15. 14.JAWA TENGAH OH 370.000 150.000 110.000
16. 15.D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 170.000 130.000
17. 16.JAWA TIMUR OH 410.000 160.000 120.000
18. 17.BALI OH 480.000 190.000 140.000
19. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 180.000 130.000
20. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
21. 20.KALIMANTAN BARAT OH 380.000 150.000 110.000
22. 21.KALIMANTAN TENGAH OH 360.000 140.000 110.000
23. 22.KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
24. 23.KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
25. 24.KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000
26. 25.SULAWESI UTARA OH 370.000 150.000 110.000
27. 26.GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000
28. 27.SULAWESI BARAT OH 410.000 160.000 120.000
29. 28.SULAWESI SELATAN OH 430.000 170.000 130.000
30. 29.SULAWESI TENGAH OH 370.000 150.000 110.000
31. 30.SULAWESI TENGGARA OH 380.000 150.000 110.000
32. 31.MALUKU OH 380.000 150.000 110.000
33. 32.MALUKU UTARA OH 430.000 170.000 130.000
34. 33.PAPUA OH 580.000 230.000 170.000
35. 34.PAPUA BARAT OH 480.000 190.000 140.000 Tabel 1.3 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah NO KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN (Rp) KET 1 2 3 4 5
36. 1.KOTA BENGKULU OH 150.000 Lebih dari 8 Jam
37. 2.KAB. KAUR OH 380.000
38. 3.KAB. BENGKULU SELATAN
39. 4.KAB. SELUMA
40. 5.KAB. BENGKULU TENGAH
41. 6.KAB. KEPAHIANG
42. 7.KAB. REJANG LEBONG
43. 8.KAB. LEBONG
44. 9.KAB. BENGKULU UTARA
45. 10.KAB. MUKOMUKO
46. 2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum, Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4 Tabel 1.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp) 1 2 3 4 5 1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH 250.000 125.000 2 PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.000 3 PEJABAT ESELON II OH 150.000 75.000
b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
1. 1.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.5 Tabel 1.5 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi Bengkulu NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp) ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN I/II dan Non ASN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 1.ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000
3. 2.SUMATERA UTARA OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000
4. 3.RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000
5. 4.KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000
6. 5.JAMBI OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000
7. 6.SUMATERA BARAT OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000
8. 7.SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000 NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL GUBERNUR /WAKIL GUBERNUR/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 (Rp) ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp) PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp) PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp) GOLONGAN I/II dan Non ASN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8
9. 8.LAMPUNG OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000
10. 9.BENGKULU OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000
11. 10.BANGKA BELITUNG OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000
12. 11.BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 I2. JAWA BARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000
13. 13.D.K.I JAKARTA OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000
14. 14.JAWA TENGAH OH 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000
15. 15.D.I YOGYAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000
16. 16.JAWA TIMUR OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000
17. 17.BALI OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000
18. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000
19. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000
20. 20.KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000
21. 21.KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000
22. 22.KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000
23. 23.KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
24. 24.KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000
25. 25.SULAWESI UTARA OH 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000
26. 26.GORONTALO OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000
27. 27.SULAWESI BARAT OH 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000
28. 28.SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000
29. 29.SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000
30. 30.SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000
31. 31.MALUKU OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000
32. 32.MALUKU UTARA OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000
33. 33.PAPUA OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000
34. 34.PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
35. 2.Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Provinsi Bengkulu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi bengkulu. Adapun, satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu terinci pada Tabel 1.6 Tabel 1.6 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Bengkulu NO GOLONGAN SATUAN TARIF HOTEL (Rp) 1 2 3 4
36. 1.GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON 1 OH 750.000,-
37. 2.ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II OH 500.000,-
38. 3.PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV OH 400.000,-
39. 4.PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III OH 300.000,-
40. 5.GOLONGAN I/II dan NON ASN OH 250.000,-
41. 3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a.paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.7 dan Tabel 1.8 Tabel 1.7 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Gubernur Atau Eselon I NO URAIAN SATUAN HALFDAY (Rp) FULLDAY (Rp) FULLBOARD (Rp) RESIDENCE (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Gubernur atau Eselon I OP 250.000 373.000 973.000 623.000 Tabel 1.8 Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II NO URAIAN SATUAN HALFDAY (Rp) FULLDAY (Rp) FULLBOARD (Rp) RESIDENCE (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Biaya Kegiatan Rapat Diluar Kantor setingkat Eselon II OP 214.000 284.000 912.000 498.000 3.2 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.9 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Tabel 1.9 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Diluar Kantor NO URAIAN SATUAN FULLBOARD DILUAR KOTA (Rp) FULLBOARD DIDALAM KOTA (Rp) FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp) RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor OH 130.000 130.000 95.000 130.000
1. 4.Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.10 Tabel 1.10 Satuan Biaya Kendaraan Dinas NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 I KENDARAAN DINAS PEJABAT
2. 1.Pejabat Eselon I Unit 702.970.000
3. 2.Pejabat Eselon II Unit 482.961.000 II KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN / ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)
4. 1.Pick Up Unit 259.112.500
5. 2.Minibus Unit 320.255.000
6. 3.Double Gardan Unit 472.230.000 III KENDARAAN OPERASIONAL BUS
7. 1.Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Unit 360.942.000
8. 2.Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Unit 718.252.000
9. 3.Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit 1.1184.787.000 IV KENDARAAN OPERASIONAL DAN/ ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)
10. 1.Operasional Unit 31.688.000
11. 2.Lapangan Unit 38.146.000
12. 5.Satuan Biaya Jasa Wasit dan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non Asn 5.1 Biaya Jasa Wasit/ Juri per Pertandingan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub/PORNAS KOPRI, Standar Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut: Tabel 1.11 Satuan Biaya Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 2 Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan OK 200.000 5.2 Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN Biaya Uang Saku Peserta kegiatan non ASN yang diberikan oleh Penyelenggara/ Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis, Standar Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.12 Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Uang Saku Peserta Kegiatan Non ASN OK 150.000 Ketentuan :
13. 1.Pemberian Uang Saku hanya diberikan kepada Non ASN sebagai Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis;
14. 6.Satuan Biaya Sewa 6.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan
15. 1.Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
a.Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau I I - - - -
b.Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
1. 2.Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
2. 3.Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.13 sebagai berikut : Tabel 1.13 Satuan Biaya Sewa Kendaraan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

(1)Roda 4 (empat) Hari 710.000
(2)Roda 6 (enam) Truk Sedang Hari 3.048.000
(3)Roda 6 (enam) Truk Besar Hari 4.719.000 Ketentuan:

1.Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
2.Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3.Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
7.Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Satuan Biaya Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut : 7.1 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Dan Tenaga Tertentu Lainnya, Patroli Pengawal. Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Tenaga tertentu lainnya, Patroli pengawal diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, Standar Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya, Patroli pengawal diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14 dan 1.15 Tabel 1.14 Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainya NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Satpam/ Penjaga Malam dan pengemudi OB 2.000.000 2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti OB 2.000.000 3 Satpam/ Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 4 Petugas Kebersihan Khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 5 Tenaga tertentu lainya OB 2.000.000 6 Jasa Tenaga tertentu lainya khusus Badan Penghubung Jakarta OB 2.800.000 Tabel 1.15 Jasa Patroli Pengawal NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Ajudan yang berasal dari TNI/POLRI

a.Gubernur OB 4.000.000
b.Wakil Gubernur OB 3.500.000 2 Patroli Pengawal dari TNI/POLRI
a.Gubernur OB 3.000.000
b.Wakil Gubernur OB 2.500.000 Ketentuan Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya/ Patroli pengawal sebagai berikut :
1. 1.Untuk Kepala SKPD/ Pejabat setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pengemudi, kecuali untuk SKPD yang memberikan pelayanan khusus yang membutuhkan lebih dari 1(satu) orang Tenaga Pengemudi;
2. 2.Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan;
3. 3.Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung Jakarta adalah Uang Jasa yang diberikan khusus untuk tenaga harian lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.
4. 4.Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan tenaga tertentu lainnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Jumlah Kuota THL yang ditetapkan per SKPD;
5. 5.Pemberian Jasa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. 6.Jasa Ajudan/Patroli pengawal dari TNI/POLRI diberikan dengan dilengkapi Surat Perintah (Sprin) dari TNI/POLRI dan Keputsan Gubernur Bengkulu;
7. 7.Pemberian Jasa Ajudan/Patroli Pengawal dari TNI/POLRI diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. 7.2 Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Pengamanan 7.2.1 Jasa Pelayanan Kesehatan Pelayanan Bantuan P3K Jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan yang membantu pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya; 7.2.2 Jasa Pengamanan Jasa yang diberikan kepada ASN atau Non ASN dalam rangka Pengamanan suatu kegiatan atau Event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tabel 1.16 Honorarium/Jasa Pelayanan Kesehatan untuk pelayanan Bantuan P3K NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Dokter OH 300.000 2 Jasa Perawat OH 200.000 Tabel 1.17 Jasa Pengamanan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Pengamanan OH 125.000 I I 7.3 Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariumnya dibayarkan perbulan dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata- rata hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Standar Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.18 Honorarium Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center
a.Koordinator OH 175.000
b.Anggota OH 100.000 7.4 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum Biaya Jasa yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu diatur dan ditetapkan sesuai tabel sebagai berikut : Tabel 1.19 Jasa Konsultan Hukum/Pengacara Hukum NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Honorarium Konsultan Hukum/ Pengacara (Advokat) OP 50.000.000 7.5 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah Jasa yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.20 Satuan Biaya Jasa Pengurus Rumah Ibadah NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Honorarium Pengurus Rumah Ibadah
a.Ketua Umum OB 1.200.000
b.Sekretaris OB 1.000.000
c.Imam Besar OB 1.500.000
d.Imam II-V OB 1.250.000
e.Muazin I OB 1.000.000
f.Muazin II-V OB 900.000 7.6 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional Dalam Tim Kegiatan Pemerintah
1. 1.Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak I Luar Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pembentukan Tim Teknis Kegiatan dan dapat dianggarkan pada kegiatan berkenaan;
2. 2.Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.21 Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Profesor/ S3 yang disetarakan OH 1.700.000 2 S2 yang disetarakan OH 1.000.000 3 S1/D3 yang disetarakan OH 800.000 Ketentuan :
a.Memiliki Jabatan Akademik/ sertifikat keahlian/ Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/ tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya;
b.Diberikan jasa orang (OH), dapat juga diberikan orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 % dan dapat juga diberikan orang kegiatan (OK) berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur. 7.7 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer Biaya Jasa yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagai upah/ imbalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Programmer Senior dan Programmer Junior; Standar Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.22 Satuan Biaya Jasa Tenaga Programmer NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Programer Senior OB 6.000.000 2 Programer Junior OB 4.500.000 7.8 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu Biaya jasa yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi. Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.23 Satuan Biaya Jasa Petugas Telur Penyu NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu OB 350.000 1-1 - I - I - I I I 7.9 Jasa Petugas Pintu Air (PPA) Biaya Jasa yang diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Provinsi Bengkulu. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.24 Satuan Biaya Jasa Petugas Pintu Air NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Petugas Pintu Air (PPA) OB 500.000 7.10 Satuan Biaya Jasa Tata Rias Biaya Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di Bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Standar biaya jasa Tata Rias diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.25 Satuan Biaya Jasa Tata Rias NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 Jasa Tata Rias 1 Jasa Salon Kecantikan Paskibraka OK 100.000 2 Jasa Potong rambut Paskibraka OK 50.000
1. 8.SATUAN BIAYA REWARD/PENGHARGAAN
2. 1.Reward/ Penghargaan yang diberikan kepada Atlet/Pelatih sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali Emas, Perak atau Perunggu dalam rangka mengikuti perlombaan :
a.POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
b.Pekan Olahraga Nasional (PON). Standar Satuan Biaya Reward/ Penghargaan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut : Tabel 1.26 Satuan Biaya Reward/ Penghargaan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 POPWIL/POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub;
a.Emas OK 25.000.000
b.Perak OK 15.000.000
c.Perunggu OK 10.000.000 2 Pekan Olahraga Nasional (PON)
a.Emas OK 150.000.000
b.Perak OK 100.000.000
c.Perunggu OK 75.000.000 I I Ketentuan : Dalam hal bonus yang diberikan melebihi pagu anggaran diatas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur kembali dalam Keputusan Gubernur.
1. 9.SATUAN BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI Satuan Biaya Kontribuusi Asosiasi merupakan Iuran atau Kontribusi yang diberikan kepada Asosiasi yang menaungi organisasi yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Standar Biaya Kontribusi Asosiasi ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.27 Satuan Biaya Kontribusi Asosiasi NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 90.000.000 2 Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI) Tahun 20.000.000
2. 10.SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN Biaya Jasa Tenaga Kesehatan diberikan khusus kepada Dokter Spesialis Kedokteran jiwa ASN/ Non ASN. Standar Biaya Jasa Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.28 SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN NO Uraian Satuan Besaran (Rp) 1 2 3 4 1 Jasa Tenaga Kesehatan Khusus Dokter Spesialis Jiwa pada Rumah Sakit Orang/Bulan 20.000.000
3. 11.SATUAN BIAYA BELANJA KURSUS/PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Diklat Kepemimpinan, Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.29 Satuan Biaya Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Diklat Kepemimpinan Tingkat II OK 30.300.000 - - - - 1-1 I - I - I
4. 12.SATUAN BIAYA BEASISWA PENDIDIKAN PNS Biaya yang diberikan dalam bentuk Beasiswa Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengikuti tugas belajar utusan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang disamakan, Satuan Biaya beasiswa Pendidikan ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.30 Satuan Biaya Beasiswa Pendidikan PNS NO URAIAN SATUAN BESARAN (RP) 1 2 3 4 1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Orang/Tahun 43.650.000 2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/Spesialis I Orang/Tahun 52.520.000 3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3/Spesialis 2 Orang/Tahun 64.380.000 Keterangan :
a.Besaran biaya Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan Tunjangan Biaya Hidup, Pemondokan, Tunjangan Peralatan, Tunjangan Perkuliahan dan Tunjangan Belajar.
b.Besaran beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang diberikan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah.
c.Besaran biaya Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar PNS yang melebihi dari ketentuan di atas menjadi kewajiban atau beban dari PNS yang bersangkutan. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:
1. 1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. 2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. 3.Satuan biaya konsumsi rapat dan Kegiatan
4. 4.Satuan biaya pemeliharaan.
5. 1.Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, Dan Pembawa Acara Profesional Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Honorarium Narasumber OJ 1.700.000 2 Honorarium Moderator OK 1.000.000 3 Honorarium Pembawa Acara OK 750.000 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi/ pembicara khusus dan public figur) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
6. 2.Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah, Pergi Pulang (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota kebandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
7. 1.BENGKULU JAKARTA 4.364.000 2.621.000
8. 2.JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000
9. 3.JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000
10. 4.JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000 4.492.000
11. 5.JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000
12. 6.JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000
13. 7.JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000
14. 8.JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000
15. 9.JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000
16. 10.JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000
17. 11.JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000
18. 12.JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000
19. 13.JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000
20. 14.JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000
21. 15.JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000
22. 16.JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000
23. 17.JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000
24. 18.JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000
25. 19.JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000
26. 20.JAKARTA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000
27. 21.JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000
28. 22.JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000
29. 23.JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000
30. 24.JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000
31. 25.JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000
32. 26.JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000
33. 27.JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000
34. 28.JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000
35. 29.JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000
36. 30.JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000
37. 31.JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000
38. 32.JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000
39. 33.JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000
40. 34.JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000
41. 35.AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
42. 36.AMBON JAYAPURA 7.434.000 4.161.000
43. 37.AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000
44. 38.AMBON MAKASSAR 6.022.000 3.455.000
45. 39.AMBON MANO KWARI 5.177.000 3.027.000
46. 40.AMBON PALU 6.140.000 3.508.000
47. 41.AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000
48. 42.AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000
49. 43.AMBON TERNATE 4.022.000 2.449.000
50. 44.BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000
51. 45.BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000
52. 46.BALIKPAPAN D E NPASAR 10.739.000 5.648.000
53. 47.BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000
54. 48.BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000
55. 49.BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000 6.150.000
56. 50.BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000
57. 51.BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000
58. 52.BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000
59. 53.BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000 4.749.000
60. 54.BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000
61. 55.BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000
62. 56.BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000
63. 57.BALIKPAPAN S URABAYA 10.889.000 5.113.000
64. 58.BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000
65. 59.BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000
66. 60.BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000
67. 61.BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000
68. 62.BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000 6.781.000
69. 63.BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000
70. 64.BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000
71. 65.BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.000
72. 66.BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000
73. 67.BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000
74. 68.BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000
75. 69.BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000
76. 70.BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000
77. 71.BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000 3.412.000
78. 72.BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000
79. 73.BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000 7.487.000
80. 74.BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000
81. 75.BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000
82. 76.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000
83. 77.BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000 4.482.000
84. 78.BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000 4.161.000
85. 79.BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000 3.134.000
86. 80.BANDAR LAMPUNG MANADO 11.199.000 5.305.000
87. 81.BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
88. 82.BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000
89. 83.BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000
90. 84.BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000 3.401.000
91. 85.BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000
92. 86.BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000
93. 87.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000
94. 88.BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000
95. 89.BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000
96. 90.BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3.123.000
97. 91.BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000
98. 92.BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000
99. 93.BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000
100. 94.BANDUNG JAKARTA 2.064.000 1.476.000
101. 95.BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000
102. 96.BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000
103. 97.BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000
104. 98.BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000
105. 99.BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000
106. 100.BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000
107. 101.BANDUN G SEMARANG 3.027.000 1.957.000
108. 102.BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000
109. 103.BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000
110. 104.BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000
111. 105.BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000
112. 106.BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000
113. 107.BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000
114. 108.BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000
115. 109.BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000
116. 110.BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.022.000
117. 111.BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000
118. 112.BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000
119. 113.BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000
120. 114.BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000
121. 115.BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000
122. 116.BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000
123. 117.BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000
124. 118.BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8.717.000
125. 119.BATAM BANDA ACEH 10.439.000 5.936.000
126. 120.BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000
127. 121.BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000
128. 122.BATAM YOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000
129. 123.BATAM MAKASSAR 10.375.000 5.337.000
130. 124.BATAM MANADO 13.413.000 6.482.000
131. 125.BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000
132. 126.BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000
133. 127.BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000
134. 128.BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
135. 129.BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000
136. 130.BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 13 I . BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000
137. 132.BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000
138. 133.BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000
139. 134.BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000
140. 135.BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000
141. 136.BIAK BANDA ACEH 18.718.000 10.108.000
142. 137.BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000
143. 138.BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000
144. 139.BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000
145. 140.BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000
146. 141.BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000
147. 142.BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000
148. 143.BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000
149. 144.BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000
150. 145.BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000
151. 146.BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000
152. 147.BIAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000
153. 148.BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000
154. 149.DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000
155. 150.DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000
156. 151.DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000
157. 152.DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000
158. 153.DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000
159. 154.DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000
160. 155.DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000
161. 156.DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000
162. 157.DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000
163. 158.DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000
164. 159.DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000
165. 160.DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000
166. 161.JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.407.000
167. 162.JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000
168. 163.JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000
169. 164.JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000
170. 165.JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000
171. 166.JAMBI MAKASSAR 9.659.000 4.952.000
172. 167.JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000
173. 168.JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000
174. 169.JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000
175. 170.JAMBI PONTIANAK 6.878.000 4.011.000
176. 171.JAMBI SEMARANG 6.428.000 3.476.000
177. 172.JAMBI SOLO 6.428.000 3.615.000
178. 173.JAMBI SURABAYA 7.883.000 3.915.000
179. 174.JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000
180. 175.JAYAPURA MANADO 22.109.000 11.263.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
181. 176.JAYAPURA MEDAN 18.932.000 10.097.000
182. 177.JAYAPURA PADANG 17.381.000 9.327.000
183. 178.JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000
184. 179.JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000
185. 180.JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000 9.177.000
186. 181.JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000
187. 182.YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000
188. 183.YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000 3.893.000
189. 184.YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000
190. 185.YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000
191. 186.YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000
192. 187.YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000
193. 188.YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000
194. 189.YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000
195. 190.YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000
196. 191.KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000
197. 192.KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000
198. 193.KENDARI DENPASAR 5.455.000 3.273.000
199. 194.KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000
200. 195.KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000
201. 196.KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000
202. 197.KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000
203. 198.KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000
204. 199.KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000
205. 200.KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000
206. 201.KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000
207. 202.KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000
208. 203.KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000
209. 204.KUPANG MAKASSAR 7.637.000 4.311.000
210. 205.KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000
211. 206.KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000
212. 207.MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000
213. 208.MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000
214. 209.MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000
215. 210.MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000
216. 211.MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000
217. 212.MALANG BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000
218. 213.MALANG BANDA ACEH 10.204.000 5.765.000
219. 214.MALANG BANJARMASIN 8.161.000 4.407.000
220. 215.MALANG BATAM 7.819.000 4.311.000
221. 216.MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000
222. 217.MALANG JAYAPURA 16.536.000 9.092.000
223. 218.MALANG KENDARI 10.322.000 5.487.000
224. 219.MALANG MAKASSAR 10.129.000 5.166.000
225. 220.MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000
226. 221.MALANG MEDAN 9.958.000 5.145.000
227. 222.MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
228. 223.MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000
229. 224.MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000
230. 225.MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000
231. 226.MALANG TIMIKA 15.873.000 8.461.000
232. 227.MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000
233. 228.MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000
234. 229.MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000
235. 230.MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000
236. 231.MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000
237. 232.MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000
238. 233.MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000
239. 234.MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000
240. 235.MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000
241. 236.MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000
242. 237.MATARAM BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000
243. 238.MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000
244. 239.MATARAM BATAM 8.461.000 4.803.000
245. 240.MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000
246. 241.MATARAM JAYAPURA 13.092.000 7.327.000
247. 242.MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000
248. 243.MATARAM MAKASSAR 4.717.000 2.909.000
249. 244.MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000
250. 245.MATARAM MEDAN 10.600.000 5.637.000
251. 246.MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000
252. 247.MATARAM PALEMBANG 7.551.000 4.246.000
253. 248.MATARAM PEKANBARU 9.102.000 4.909.000
254. 249.MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000
255. 250.MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000
256. 251.MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000
257. 252.MEDAN MAKASSAR 12.514.000 6.172.000
258. 253.MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000
259. 254.MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000
260. 255.MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000
261. 256.MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000
262. 257.MEDAN TIMIKA 18.258.000 9.455.000
263. 258.PADANG MAKASSAR 10.974.000 5.402.000
264. 259.PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000
265. 260.PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000
266. 261.PADANG SOLO 7.744.000 4.065.000
267. 262.PADANG SURABAYA 9.199.000 4.364.000
268. 263.PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000
269. 264.PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000 6.022.000
270. 265.PALANGKARAYA BATAM 8.161.000 4.578.000
271. 266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000
272. 267.PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000
273. 268.PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000 5.412.000
274. 269.PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp) 1 2 3 4 5
275. 270.PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 4.022.000
276. 271.PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000
277. 272.PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 3.947.000
278. 273.PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000
279. 274.PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000
280. 275.PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000
281. 276.PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000
282. 277.PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000
283. 278.PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000
284. 279.PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000
285. 280.PALEMBANG SURABAYA 7.690.000 3.744.000
286. 281.PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000
287. 282.PALU MAKASSAR 4.268.000 2.578.000
288. 283.PALU POSO 1.957.000 1.423.000 284 PALU SORONG 6.878.000 3.883.000
289. 285.PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000
290. 286.PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000
291. 287.PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000
292. 288.PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000
293. 289.PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000 3.818.000
294. 290.PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000
295. 291.PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000 4.663.000
296. 292.PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000
297. 293.PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000
298. 294.PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000
299. 295.PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 3.262.000
300. 296.PANG KAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000
301. 297.PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000
302. 298.PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000
303. 299.PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000
304. 300.PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000
305. 301.PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000
306. 302.PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000
307. 303.PEKANBARU SOLO 7.797.000 4.118.000
308. 304.PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000
309. 305.PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000
310. 306.PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000 5.241.000
311. 307.PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000
312. 308.PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000
313. 309.PONTIANAK SURABAYA 8.140.000 4.204.000
314. 310.PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000
315. 311.SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000
316. 312.SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.845.000
317. 313.SURABAYA DENPASAR 3.198.000 1.979.000
318. 314.SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000
319. 315.SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000
320. 316.SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000 Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 2.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :
a.Keberangkatan 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan; 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b.Kepulangan 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). Tabel 2.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
1. 1.ACEH Orang/Kali 123.000
2. 2.SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000
3. 3.RIAU Orang/Kali 94.000
4. 4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000
5. 5.JAMBI Orang/Kali 147.000
6. 6.SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000
7. 7.SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000
8. 8.LAMPUNG Orang/Kali 167.000
9. 9.BENGKULU Orang/Kali 109.000
10. 10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000 1 1. BANTEN Orang/Kali 446.000
11. 12.JAWA BARAT Orang/Kali 166.000
12. 13.D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 256.000
13. 14.JAWA TENGAH Orang/Kali 75.000 NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4
14. 15.D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000
15. 16.JAWA TIMUR Orang/Kali 194.000
16. 17.BALI Orang/Kali 159.000
17. 18.NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000
18. 19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000
19. 20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000
20. 21.KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000
21. 22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000
22. 23.KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000
23. 24.KALIMANTAN UTARA Orang/Kali l02.000
24. 25.S ULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000
25. 26.GORONTALO Orang/Kali 240.000
26. 27.SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000
27. 28.SULAWESI SELATAN Orang/Kali 145.000
28. 29.SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000
29. 30.SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000
30. 31.MALUKU Orang/Kali 240.000
31. 32.MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000
32. 33.PAPUA Orang/Kali 431.000
33. 34.PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000 Contoh 1 Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya keKabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor). Contoh 2 Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya keKecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.kepulangan 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara atcost; 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor). 2.3 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Kekabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi kekabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4 Tabel 2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provisi ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi yang sama (One Way) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/ Kali 344.000 2 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/ Kali 232.000 3 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/ Kali 313.000 4 Bengkulu Kab. Kaur Orang/ Kali 385.000 5 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/ Kali 298.000 6 Bengkulu Kab. Lebong Orang/ Kali 375.000 7 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/ Kali 423.000 8 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/ Kali 313.000 9 Bengkulu Kab. Seluma Orang/ Kali 282.000 2.4 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta keKabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5 Tabel 2.5 Satuan Biaya Transportasi Dari Dki Jakarta Ke Kabupaten/ Kota Sekitar (One Way) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 5 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali 284.000 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali 284.000 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali 300.000 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali 300.000 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali 275.000 6 Jakarta Kota Tanggerang Orang/Kali 286.000 7 Jakarta Kota Tanggerang Selatan Orang/Kali 286.000 8 Jakarta Kab. Tanggerang Orang/Kali 310.000 9 Jakarta KepulauanSeribu Orang/Kali 428.000 2.5 Satuan Biaya untuk SWAB Antigen dan SWAB PCR Satuan biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR merupakan Biaya yang diberikan kepada ASN/ Non ASN dalam melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang Pandemi Covid-19 dan ditetapkan pada Tabel 2.6 Tabel 2.6 Satuan Biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Swab Antigen Orang/Kali 275.000 2 Swab PCR Orang/Kali 600.000 Besaran Biaya untuk Swab Antigen dan Swab PCR dibayarkan secara at cost. Dalam hal Biaya Pemeriksaan melebihi dari standar yang ditetapkan, dapat dibayarkan sepanjang dibuktikan dengan pengeluaran rill (kuitansi/ nota pembayaran).
1. 3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN KEGIATAN Satuan biaya konsumsi rapat/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan,termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan dan kegiatan :
a.Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Kegiatan terinci pada Tabel 2.7 Tabel 2.7 Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan NO URAIAN SATUAN MAKAN (Rp) KUDAPAN (SNACK) (Rp) 1 2 3 4 5 1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara Orang/Kali 110.000 49.000 2 Rapat Biasa dan Kegiatan Orang/Kali 44.000 16.000
1. 4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN 4.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Gedung Bertingkat M²/ Tahun 191.000 2 Gedung Tidak Bertingkat M²/ Tahun 128.000 3 Halaman Gedung/ Bangunan Kantor M²/ Tahun 10.000 4.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9 Tabel 2.9 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 I Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat 1 Gubernur/ Ketua DPRD Unit/Tahun 41.900.000 2 Anggota DPRD Unit/Tahun 41.000.000 3 Pejabat Eselon I Unit/Tahun 40.000.000 4 Pejabat Eselon II Unit/Tahun 38.580.000 II Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Roda Empat Unit/Tahun 33.600.000 2 Double Gardan Unit/Tahun 36.230.000 3 Roda Dua Unit/Tahun 3.680.000 III Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan Speed Boat 1 Operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/Tahun 9.750.000 2 Roda 6 Unit/Tahun 37.110.000 3 Speed Boat Unit/Tahun 20.240.000 4.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.10 Tabel 2.10 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Inventaris Kantor Pegawai/ Tahun 80.000 2 Personal Komputer/ Notebook Unit/Tahun 730.000 3 Printer Unit/Tahun 690.000 4 AC Split Unit/Tahun 610.000 5 Genset lebih Kecil dari 50 KVA Unit/Tahun 7.190.000 6 Genset 75 KVA Unit/Tahun 8.640.000 7 Genset 100 KVA Unit/Tahun 10.150.000 8 Genset 125 KVA Unit/Tahun 10.780.000 9 Genset 150 KVA Unit/Tahun 13.260.000 10 Genset 175 KVA Unit/Tahun 14.810.000 11 Genset 200 KVA Unit/Tahun 15.850.000 12 Genset 250 KVA Unit/Tahun 16.790.000 13 Genset 275 KVA Unit/Tahun 17.760.000 14 Genset 300 KVA Unit/Tahun 20.960.000 15 Genset 350 KVA Unit/Tahun 22.960.000 16 Genset 450 KVA Unit/Tahun 25.620.000 17 Genset 500 KVA Unit/ Tahun 31.770.000 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HENDRI DONAN, S.H.,M.H Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 ff