DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2015

Nomor: 23
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

RSKJ wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan penerapan dan rencana SPM. Pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Rencana Pencapaian SPM pada RSKJ dilakukakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pembinaan berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup : a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM; b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM; c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2- Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2O04 tentang praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 20O9 tentang Rumah Sakit (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terr+ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. 8. 9. -.t-
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Standar Pelayanan Minimal;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2O07 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1O Tahun 2O13 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2O08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 1O); MEMUTUSKAN: MenetapKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Rumah Sakit Khusus Jiwa yang selaljutnya disingkat RSKJ adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Salit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.
6.Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Penunjang medik dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
7.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur laya-nan minimal yang diberikan oleh RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada masyarakat;
8.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu kepada masyarakat;
9.Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan kepuasan setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. ll.Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status yang digu.nakan untuk pengukuran suatu pembahan yang te{adi dari wa}tu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan WHO.
13.Defenisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
14.Frekuensi Pengumpulan Data adalah pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
15.Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indicator kinerja yang dikumpulkan.
16.Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indicator kinerja.
17.Penyebut (denominatofi adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indicator kine{a.
18.Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
19.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkanterakhir berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penerapan dan rencana pencapaian SPM dimaksudkan sebagai panduan bagr RSKJ dalam melaksanakan perenc€rnaan, pelaksanaan, pengendalaian, pengawasan dan pertanggungiawaban penyelenggaraan SPM RSKJ.
(2)Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu serta pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarkat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI} RENCANA BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN SPM

Pasal 3

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Rencana Batas Waktu Pencapaian dan Uraian SPM RSKJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini dan merupakan begian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)RSKJ wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan penerap€rn dal rencana SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Direktur RSKJ bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai penerapan dan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan penerapan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pelayanan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Direktur RSKJ menyusun Rencana Bisnis Anggaran, Target, serta Upaya dal Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan RSKJ yang dipimpinnya berdasarkan penerapan dan rencana pencapaian SPM sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(5)Setiap pelaksanaan pelayanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan penerapan dan rencana pencapaian SPM sebagaiamana di maksud dalam Pasal 3.
(6)Direktur RSKJ melaporkan hasil penerapan dan pencapaian SPM pada RSKJ kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah setiap tahun.
(1)\2\

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaal terhadap pelaksanaan Penerapan Rencana Pencapaian SPM pada RSKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Gubernur melalui Sekeretaris Daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:

a.Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
b.Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
c.Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
d.Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 6

Pembinaan RSKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Gubernur melalui SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPD lainnya yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengawasan Operasional pelaksanaan SPM RSKJ dilakukan oleh SKPD Pengawas Internal. Satuan Pengawas Internal bersama jajaran manajemen RSKJ menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal. Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

(1)(21
(3)

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2015 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2O15 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMEzuNTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 23 Salinan sesu4i dengan aslinya $, KEPALA dtftp uuxutvt, alt tN/ il -t I lr- IJ M. IKHWAN. SH..MH Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…