DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun ZOLS; undang-undang Nomor 9 Tahun lgGT tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t967 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 7. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286\; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2l); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLI tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1t Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksan aan Pernerintahan di Propinsi Bengkulu {Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. 9. 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 20t9; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaim ana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 310);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l3l2); !2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2Ol7;
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2oo7 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4 ; 14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2076 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 8); Menetapkan :
16.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahw 2Ot6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2Ot7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2077 Nomor 7); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019. PERUBAHAN RENCANA PROVINSI BENGKULU

BAB I

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BAB Vi SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelen ggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu;
3.Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakiian Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu;
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu'
6.KabupatenlKota adalah KabupatenlKota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. 9. 10. 11. 12. 13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Peneiitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2076- 2O2L yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2OL9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyustin rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol9 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yang meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangllnan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 14. 15.

Pasal 3

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol9 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi pedoman, aral1an dan acuan bagi penyelen ggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi Bengkulu pada Tahun 2019 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2Al9 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2olg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol9 sebagaimana dimaksud. Pasal 3 di atas digunakan sebagai :

a.Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penyusunan Kebijakan umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol9;
b.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyLlsunan dan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2019;
c.Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal O7 Agustus 2019 GUBERNUR BENGKULU ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 13 September 2019 Plh, SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR24 HUKUM DAN MANUSIA, Muda 199303 1

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…