DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan pasal 343 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2orz tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara penrbahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaa.nnya aaum tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan pJraturan Gubernur Bengkulu tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2O2O. : 1. undang-undang Nomor g rahun tg67 tentang Pembentukan propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Lg6z Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2g2gl;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; http://jdih.bengkuluprov.go.id
3.Undang-Undang Nomor 1'2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ sebagaimana telah diuah dengan Undang-Undang Nomor L5 Tahun 201'9 tentang Pembahan Atas undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20L5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Talrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e1; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); Peratrrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara Pen5rusullan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemba:rgunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 581); 5. 6. 7. 8. http://jdih.bengkuluprov.go.id

g.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2A25 (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO8 ilo*or 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah provinii Bengkulu Nomor 15 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2A25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A13 Nomor 15); 1O. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Beng!<ulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OlO Nomor 6); 11. peraturan Daeratr Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2OL2'2O32 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A12 Nomor 2); L2.perat.tran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6-2O2L (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 illo*ot 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Ta},iun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O16-2O2L (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2O2A\ MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BAB VI SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yaflg dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah Frovinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara an daerah di Provinsi Benglulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id 4. 5. 6. 4- Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. pemerintah KabupatenlKota adalah Pemerintah Kabupate n I Kota dalam Provinsi Bengkulu. rerangkat Daerah yarrg selanjutnya disebut PD adalah t.rrr"ut pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelen ggu^u, urusan pemerintahan yar:rg menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu. Renfana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua pufuh) tahun terhitung sejak tahun iOOS sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan "rat pembangunan jangka panjang Pr<rvinsi Bengkulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengtculu untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun 20L6-202L. 1 L. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau nXp Laafafr dokumen perencanaan nasional untuk L (satu) tahun.
12.itencana Pembangunan Tahunan Daeratr yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disinglat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Frovinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2O2O.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang mempakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2O2O'
14.Rencana Kerja dan Anggaran organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang addah forum antar pelaku dalam rangka menJrusun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengftulu-

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2O2O merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2o2a, yang disusun akibat terjadinya 7. 8. 9. http://jdih.bengkuluprov.go.id perubahan asumsi dari RKPD Frovinsi Bengkulu Tahun baZO yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan lerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

(u Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2O2O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagr penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi bengtmlu pada Tahun 2O2O dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. (21 Pembahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2O2O disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(3)Uraian secara rinci Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2A2O sebagaimana dimaksud pada ^yu{ 121 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

perubahan RKPD Provinsi Benglmlu Tahun 2o2o sebagaimala dimaksud Pasal 3 di atas digunakan sebagai:

a.F do*r,, bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk penJrusunan Kebijakan umum Anggaran Perubahan dan- Prioritas Plafon Anggaran sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2A2O;
b.Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pen]rusunan dan penyeiuaian Perubahan Rencana Keqa Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2O2O;
c.Alat untuL menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencalilaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 5

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar "Jti.p orang mengetahuinya, memerintahkan pJnguna"rg* peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan prrr.*p.tannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu Pada tanggal 27 Agustus 2O2O GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal 27 Agustus 2A2A SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, rtd. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2O2O NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinYa BIRO HUKUM MANUSIA, tama Muda 22L1993031002 '*tr \r) http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…