DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2021

Nomor: 23
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021; Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara http://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bcngkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
8.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. http://jdih.bengkuluprov.go.id - 4
9.Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Perscntase Bagi Hasil PBB-KB antara Pemcrintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

a.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
b.70% (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil PBB-KB sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
b.70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

(1)Bagi Hasil PBB-KB untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar per 3 (tiga) bulan setelah dilakukan rekonsiliasi sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/ atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pembina U NIP. 196812 M.H ma Muda 199303 1 002 5
(2)Apabila hasil penerimaan PBB-KB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
(3)Pembayaran Dana Bagi Hasil PBB-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil PBB- KB.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan PBB-KB yang telah diperhitungkan pada Triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada Triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 13 -0$ - 31,21 GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAH Di undangkan di Bengkulu pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd, HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, http://jdih.bengkuluprov.go.id Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor Tahun 2021 Tanggal 2021 PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021 No KABUPATEN/KOTA Sebesar 30% dibagi rata per Kabupaten/Kota Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Panjang Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Pembagian Masing-masing Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 6 N Cr) d- If) t-- 00 O'N KOTA BENGKULU 30% : 10 3% 995.012 Km : 6.935.358 Km X 70% = 10,04% 13,04% REJANG LEBONG 30% : 10 3% 658.367 Km : 6.935.358 Km X 70% = 6,65% 9,65% BENGKULU SELATAN 30% : 10 3% 1.280.970 Km : 6.935.358 Km X 70% = 12,93% 15,93% BENGKULU UTARA 30% : 10 3% 595.731 Km : 6.935.358 Km X 70% = 6,01% 9,01% LEBONG 30% : 10 3% 546.198 Km : 6.935.358 Km X 70% = 5,51% 8,51% KAUR 30% : 10 3% 578.540 Km : 6.935.358 Km X 70% = 5,84% 8,84% KEPAHIANG 30% : 10 3% 511.490 Km : 6.935.358 Km X 70% = 5,16% 8,16% MUKO-MUKO 30% : 10 3% 686.780 Km 6.935.358 Km X 70% = 6,93% 9,93% SELUMA 30% : 10 3% 668.620 Km : 6.935.358 Km X 70% = 6,75% 9,75% BENGKULU TENGAH 30% : 10 3% 413.650 Km 6.935.358 Km X 70% = 4,18% 7,18% JUMLAH 30% 6.935.358 Km 70,00% 100,00% Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, GUBERNUR BENGKULU, ttd, H. ROHIDIN MERSYAHSUPRAN .H. M.H Pembina atna Muda NIP. 196812 1 199303 1 002 http://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…