DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 2. DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 3. PENDATAAN/PENCATATAN OBYEK/SUBYEK PAJAK AIR 4. PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN 5. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengaturan mengenai penghitugan pajak air permukaan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/ Pemanfaatan Air Permukaan;

b.bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/ Pemanfaatan Air Permukaan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai aturan Pajak air Permukaan yang baik sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Tata Cara Perhitungan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Air Permukaan;
1. 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemenntah Pusat; http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan
8. 8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 / PRT / M / 201 7 ten tang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
9. 9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PENGAWASAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Gubemur adalah Gubernur Bengkulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD PPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Kepala UPTD PPD adalah Kepala UJYI'D PPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Badan adalah sekumpulan orang/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komandrer, perseroan lainnya, Badan U saha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pens1un, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organ1sas1 massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
11.Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
12.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
14.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau saksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Permukaan, dipungut pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 3

(1)Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.
(2)Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan, yaitu:
(1)
(2)a. b . C. Pengambilan dan/ a tau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;dan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penaggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 4

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

(3)Yang bertanggungawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan adalah:
1. a.Orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
2. b.Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)Dasar pengenaanPajakAirPermukaan adalahNilai PerolehanAirPermukaan. (2}NPAPsebagaimana dimaksudpadaayat(1}dinyatakan dalamrupiahyang dihitung denganmempertirnbangkan sebagianatauseluruhfaktor-faktor: a.jenis sumberair permukaan;
1. b.lokasisumberair permukaan; c.tujuanpengambilandan/ataupemanfaatan air permukaan d.volumeairpermukaanyangdiambildan/ atau dimanfaatkan; e.kualitas air permukaan; f.luasareal tempatpengambilandan/ataupemanfaatan air permukaan; g.tingkatkerusakanlingkungan yang diakibatkanoleh pengambilandan/ataupemanfaatan air permukaan.
(3)NPAPdiperolehdenganmengalikan: a.harga dasarair permukaan; b.faktor ekonomi wilayah; c.faktor nilaiair permukaan;dan d.faktor kelompokpengguna air permukaan.
(4)Tata cara perhitunganNPAPsebagaimana dimaksud pada ayat(3)sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubenurini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurini.
(1)Tarif Pajak AirPermukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
(2)Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung http://jdih.bengkuluprov.go.id dengancaramengalikantarifsebagaimanadimaksud ayat
(1)denganNPAP.
(1)Setiapwajibpajakwajibmemasang meter air (watermetei) dalam melakukanpengambilandan/ataupemanfaatan air permukaan.
(2)Pendataan/pencatatanVolumePengambilandan PemanfaatanAirpermukaan dilaksanakanolehUPTD PPD .
(3)Pendataan/pencatatansebagaimana dimaksudpadaayat(1) dengan menggunakan meter air (watermetei)yang berdasarkan besaran catatanmeterair.
(4)Wajibpajak baru,wajibmelakukan pemasangan meter air (watermetei)palinglambat12(duabelas)bulansejakWajib pajak melakukanpengambilandan/ataupemanfaatan air permukaan.
(5)Apabilasampaijangka waktu12(duabelas)bulan sebagaimana dimaksud ayat(4)wajibpajak belum melakukan pemasangan meter air (watermetei),maka penghitungan dikalikan2 (dua)daritarif dengan besamya jumlahpengambilandan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaantertinggi selama3 (tiga)bulan terakhir
(6)Apabilameter air (watermetei)rusak, penghitungan dikalikan2 (dua)dari tarif dengan besamya jumlah pengambilandan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaantertinggi selama3 (tiga)bulan terakhir.
(7)Apabila wajibpajak tidak memasang meter air(water meter) maka penghitungan dikalikan 2 (dua)dari tarif dengan besamya jumlah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat berpedoman pada pemakaian air permukaan tertinggi selama 3 (tiga)bulan terakhir. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(8)Meterair(watermeter)yang digunakanolehperusahaan WajibPajakharusdilakukanujidan/ataukalibrasi setiap tahunsecaraberkalaolehInstansiteknis.
(9)Pembayaran PajakAirPermukaanuntukorangpribadi adalahorang yang bersangkutan, sedangkanuntukbadan adalah pengurusataukuasanya. (lO)Apabilapengambilandanpemanfaatan air permukaan dihentikansementaraatauselamanya,makawajibpajak diharuskanmelaporkansecaratertulis kepadaKepalaUPTD PPD. BABV PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN Pasal 8 Untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan PajakAir Permukaan, Badanmelalui Bidang terkaitdanKepalaUPTD PPDagar: a.mengadakansosialisasi,memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingandanpembinaan kepada semua staf dimasing-masingUPTD PPD; b.mengadakan pengecekkan kepadaWajibPajak dalam pengambilandan pemanfaatan air permukaan; c.menyiapkandanmenerbitkanSKPDkepadaWajib Pajak; d.melakukan pendataan tunggakanpadaWajibPajak secara cermat dan lanjut mengadakan kegiatan operasional penagihan melalui kegatan Dinas Luar gunamemperkecil tunggakanpajak; e.melakukanrekonsiliasiatas pungutan pajak secaraberkala; f.melaporkan hasil pelaksanaan termasuk permasalahan yang timbul kepadaKepala Badan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

(1)Pembayaran Pajak AirPermukaan dilakukan ke Kas Daerah dan bukti setor pembayaran wajib disampaikan kepada Kepala UPTD PPD paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal http://jdih.bengkuluprov.go.id pembayaran/ penyetoran.
(2)Batas waktu pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) sejak tanggal diterima SKPD oleh Wajib Pajak.
(3)Pajak terutang yang harus dibayar pada masa pajak bersangkutan dilaksanakan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima belum dilunasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukjangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dengan menerbitkan STPD.
(5)STPD dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan:
1. a.Lembar 1 untuk Wajib Pajak; dan
2. b.Lembar 2 untuk arsip UPTD PPD.
(6)STPD disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(7)STPD yang belum dibayar setelah 14 (empat belas) hari kerja diterbitkan SP 1.
(8)STPD yang belum dibayar setelah 21 (dua puluh satu) hari keija diterbitkan SP 2.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

( 1) Badan melalui Bidang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Permukaan terhadap Wajib Pajak dan aparatur meliputi:

a.penagihan pajak;
b.penatausahaan pajak; dan
c.penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

(2)Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh Badan dan Instansi terkait secara mandiri atau bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.pengawasan preven tif; dan
2. b.pengawasan represif;
(4)Pembinaan dan pengawasan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Badan, yang dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat perintah yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan /Pemanfaatan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubemur 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 26-10-2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, ttd. H. HAMKA SABRI Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 14-10-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH ~~~RAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 23 99;1;~~~,t,l~,v engan aslinya ..,,, ... "',•....., HUKUM, S.H.M.H k.I 00502 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR23TAHUN2022 TENTANG PE DOMAN PENGHITUNGANNILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN DAN TATA CARI\ PERHITUNGAN,PEMBAYARI\N DAN PENGAWASAN PAJAK AIR PERMUKAAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN 1.RumusPenghitunganNPAP NPAPdiperolehdengan ketentuansebagaiberikut NPAP = HDAP x FEW x FNAP x FKPAP Keterangan: NPAP = NilaiPerolehanAirPermukaan HDAP =Harga DasarAirPermukaan FEW =FaktorEkonomi Wilayah FNAP =FaktorNilai AirPermukaan FKPAP =FaktorKelompokPenggunaAirPermukaan 2.Harga DasarAirPermukaan Harga DasarAirPermukaan(HDAP)ditentukan dengan berpedoman pada ketentuandari kementerian teknis terkait, yangterdiridariharga dasar air permukaanuntukAirMinum, IndustridanListrikdengan ketentuansebagai berikut: aUntuk penghitungannilai perolehan air terhadapkelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum. bUntuk penghitungannilaiperolehan air terhadapkelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri. cSedangkanuntuk penghitungannilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air darilistrik.

3.Faktor Ekonomi Wilayah Faktor Ekonomi Wilayah(FEW)merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bru to (PD RB) se bagaimana tercan tum dalam Tabel 1. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah No Nilai PDRB Faktor 1 Nilai PDRB > Rp. l.000 .000.000.000.000 100 % 2 Rp. 400.000.000.000 .000 < Nilai PDRB < Rp. 95% 1.000. 000.000 .000.000 3 Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 90% 400.000. 000.000 .000 4 Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 85% 150.000.000. 000.000 5 Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000 80% 4 . Faktor Nilai Air Permukaan Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut: FNAP = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP Keterangan : FNAP= Faktor Nilai Air Permukaan SA = Koefisien Sumber Air LA = Koefisien Lokasi Sumber Air LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan Air VA = Koefisien Volume Pengambilan Air KA = Koefisien Kualitas Air KDS = Koefisien Kondisi DAS KP = Koefisien Pengelolaan Wilayah Sungai Adapun komponen sumber daya air yang yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan adalah sebagai berikut: 4.1 Jenis Sumber Air (SA) Dalam menetukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis- jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebgai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air No Sumber Air Bobot Keterangan Bobot Nilai 1 Sungai 100% pengambilan air permukaan di jenis 2 J aringan Irigasi 110 % sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang 3 Waduk Buatan, Situ, Danau 120% diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air 4 Mata Air 200% pada sumber air yang dimanfaatkan 4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA) No 1 2 3 Dalam menetukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefiseien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3. Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan Lokasi Pengambilan Sumber Air Bobot Keterangan Permukaan Hulu 100 % Bobot nilai berdasarkan Tengah 90% kualitas air yang tersedia Hilir 80% pada lokasi sumber air 4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP) Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan {LP) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Perm.ukaan No Luasan Areal Pengambilan Air Bobot Keterangan Permukaan 1 Luas DAS lebih kecil dari 500 km2 100 % Bobot nilai berdasarkan 2 Luas DAS lebih besar atau sama 80% tingkat dengan 500 ketersediaan air pada km2 Daerah Aliran 4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA) No 1 2 3 4 5 6 Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m3). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5. Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil Volume Bobot ~ 60 - 150 lt/ dt 30% 151 - 300 lt/dt 45% 301 - 500 lt/dt 70% 501 - 1000 lt/dt 85% 1001 - 3000 lt/dt 100 % > 3000 lt/dt 110 % 4.5 Kualitas Air (KA) Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 6. Koefisien Kualitas Air No Kualitas Air yang digunakan Bobot 1 Sesuai baku mutu Kelas I 125 % 2 Sesuai baku mutu Kelas II 90% 3 Sesuai baku mutu Kelas III 80% 4 Sesuai baku mutu Kelas IV 45% 5 Le bih rendah dari Kelas IV 25% 4 .6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) No 1 2 3 Daerah aliran sungai (catchment area, watershed) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 7. Tabel 7. Koefisien Kondisi DAS Klasifikasi Bobot Keterangan Baik 120 % Bobot nilai berdasarkan tingkat Sedang 100 % ketersediaan air pada DAS yang Rusak 80%
4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP) Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya rur di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungru, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 8 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air. http://jdih.bengkuluprov.go.id Tabel 8. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air No Klasifikasi Bobot Keterangan 1 Kewenangan Pusat 50% Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan 2 Kewenangan Provinsi 100 % pada wilayah sungai
5.Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP) merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 9. Tabel 9. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan No Kegiatan Pengguna / Pemanfaat Air FKPA Rumah Tangga, Pertanian Rakyat, Instansi Pemerintah, Sosial, dan 0,00 I. Non Niaga Fasilitas Umum II. Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM) 1,00 Ill. 1. Niaga Kecil a.Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah 4,00 Tangga

b.Usaha Kecil / Losmen / Pondokan / Rumah Sewa / Penginapan 4,40 C. RS Swasta I Poliklinik I Laboratorium Swasta 4,90
d.Praktek Dokter I Pengacara I Profesi 5,40
e.Hotel melati I Rumah Makan/ Tempat Pertemuan I Pondok 5,80 Swasta/ Restoran;
f.Badan U saha / Perorangan Sejenis 6,30
1. 2.Niaga Sedang a. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen 6,80
b.Steambath / Salon 7,30 http://jdih.bengkuluprov.go.id c.Bank 7,80 d.NightClub/Bar/Pub/Bioskop/ SupermarketI UsahaPersewaan 8,30 JasaKantor/BalaiPertemuan e.ServiceStationIBengkelI PencucianMobil 9,00 f.Perdagangan/Grosir/Pertokoan9,40 3.NiagaBesara. Relestate/LapanganGolf /Kolam RenangIPusatKebugaranI10,00 SaranaOlah Raga lainya
b.HotelBintang4dan511,50 c.BangunanNiagaBesarlainnya yangseJen1s 12,50 IV. 1.lndustriKecillndustri-IndustriKecilSejenis15,50 2.Industri Sedang a.PabrikEs16,00 b.Pabrik Makanan 11,00 c.PabrikKimia IObat-obatanI Kosmetik 11,50 d.PabrikMesin Elektronik 12,00 e.PengolahanLogam12,50 f.PabrikTekstil/Garment 13,50
g.Agrolndustri14,50 3.Industri Besar/a.IndustriAirMinum Dalam AirSebagai Kemasan{AMDK) 110,00 BahanProduksi b.Industri Minuman Olahan 122,00 c.Industri Besar lainnya yang sejenis 100,00 4.Sistem
a.Kawasan Industri 9,50 PeyediaanAir b.Perusahaan Pembangunan Minum{SPAM) / Perumahan 6,50 PerusahaanNon PDAM c.PenjualanAir Lainnya 31,00 d.Kebutuhan Pokok Rumah Tangga 0,00 V.Pertanian
a.Perkebunan/ Pembenihan 6,50
b.Perikanan 8,50 http://jdih.bengkuluprov.go.id VI. VII. Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Pertambangan · dengan aslinya 0 HUKUM, S.H.M.H Tk. I 5 200502 1 005
c.Peternakan Ketenagalistrikan (Rp/KwH) Hulu Migas Batu Bara Mineral Logam atau Bukan Logam Batuan Pendulangan Emas GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH 4,00 1,20 10,00 100,00 101,00 100,00 105,00

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…