DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas: a. Pendapatan b. Belanja c. Pembiayaan Ringkasan laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Aaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Ta-hun Anggaran 2O13;

1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. L2. 1 Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 terrtang Perimbangan Keuangal Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undarrg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukal Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kati dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O07 tentang Perubahal Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilal Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, "tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 TaJtun 2012 tenlang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen1rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagial Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinta-han Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 23. 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O7O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Dll tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahur. 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Ta!;-un 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 3lO); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2O07 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggunglawabal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Bengkulu {trmbaran Daera}r Provinsi Bengkulu Tahun 2O04 Nomor 3 Seri D") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Frovinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O07 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO7 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor 10); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 9); 28. 29. 30. 31. 32. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Talrun 2Ol2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (Berita Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 34); Peratural Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2O13 Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O13 Nomor 25); tentang Daerah Daerah tentang Belarrja (Berita Menetapkan

Pasal 1

l,aporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 terdiri atas : Petrdapatatr

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Dana Perimbangan
c.Lain-lain Pendapatan yang sah Ju-'lah PendaPataa
a.Belaqia
1. 1.BelanJa Ttdat Largsurg a) Belanja Pegawai b) Belanja Bunga c) Belanja Subsidi d) Belanja Hibalr e) Belanja Bantuan Sosial fl Belanja Bagi Hasil g) Belanja Bantuan Keuangan h) Belanja Tidak Terduga
2. 2.Belanja Largsung a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang & Jasa c) Belanja Modal Jumlah BelaoJa Surplug/ Deflslt
b.Peubteyaaa 1- Penerimaan
1. 2.Pengeluaran MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2013 .ruElah Pemblalrean l{cto Slsa leblh penblayaan apggsraD Tahun berkeaaaa Rp. 525.2O7.934.92a,41 Rp. 1.169.072.811.483,00 Rp. 2.Oa9.774.7OO.OO Rp. 1.696.369.921. 1 1 1,81 426.204.230.386.40 209.s07.795.000,00 142.626.573.727 ,13 15.627.639.000,0O 1.821. 108.OO0,00 Rp. 795.787.286.173,53 Rp. 90.923.857.160,00 Rp. 563.392.939.381,00 Rp. 277 .377 .979 . .O69 .OO Rp. 931.694.775.610.00 Rp. 7.7 27 .442.O6 1.7 23,53 (Rp. 31.112.74O.61t,72]' Rp. 247 .356 .O37 .Oa4 ,26 Rp. -------------: - Ro. 247 .356.A37 .Oa4 .26 Rp. 21O.243.896.472,54 Rp. Rp. Rp. Rp Rp. Rp Rp. Rp.

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or.rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 03 September 2014 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 03 September 2014 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 24 . Salinan sesuai dengan aslinya V xzpeyaBrRo H"uKUM, ' hll ilb, M. IKHWAN, SH.. MH Pembina Tk. I NIP. 1969 0905 199403 I 011 1[

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…