DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Objek tarif layanan pada BLUD POLTEKKES meliputi : a. Biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru; b. Biaya pengenalan program studi mahasiswa/orientasi mahasiswa baru; c. Biaya sumbangan pengembangan institusi; d. Biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan; e. Biaya remedial/semester pendek; f. Biaya penunjang akademik/administrasi akademik; g. Biaya wisuda; h. Biaya studi banding; i. Biaya ethical revew; j. Biaya penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi; k. Biaya perpustakaan; l. Biaya legelisasi dan penerbitan suarat keterangan; m. Biaya reataker uji kompetensi; n. Biaya praktek; o. Biaya tes kesehatan; p. Biaya psikologi tes.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundalg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahturr 2Ol2 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang:Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerinta-h Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta-h Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daera}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 6. 7. 8. 9. 10. a MEMUTUSKAN: : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5.Badan l,ayanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD POLTEKKES adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
7.Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.
8.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan layanan di Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yarrg diterimanya.
9.Biaya Pengenalan Program Studi Mahasiswa/Orientasi Mahasiswa Baru adalah segala bentuk biaya yang dibebankan untuk penyelenggaraan kegiatan pengenalan program studi/orientasi mahasiswa baru di POLTEKKES Provinsi Bengkulu. 1O. Biaya Sumbangan Pengembangan Institusi adalah biaya yang dipungut atau ditimbulkan kepada calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima dan melaksanakan registrasi di POLTEKKES Provinsi Bengkulu.
11.Biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang dipungut dan di bebankan kepada semua Mahasiswa yang melaksanakan registrasi di setiap awal semester.
12.Biaya Remedial/Semester Pendek adalah biaya yang di bebankan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan remedial/semester pendek yang bertujuan untuk memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. L3.Biaya Penunjang Akademik/Administrasi Akademik adalah biaya yang di bebankan kepada Mahasiswa yang saat registrasi pada setiap awal semester yang di peruntukkan untuk kegiatan penunjang dan administrasi akademik.
14.Biaya wisuda adalah biaya yang di bebankan kepada mahasiswa yang telah di nyatakan lulus dan menyelesaikan pendidikan di jurusan/prodi dan berhak mengikuti wisuda.
15.Biaya studi banding adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan studi banding/ studi tour yang dilaksanakan oleh jurusan dan prodi.
16.Biaya etikal reuietu adalah biaya yang di bebankan kepada peneliti/lembaga yang menggunakan jasa Dosen POLTEKKES Provinsi Bengkulu sebagai reviewer penelitian. 77.Biaya Perpustakaan adalah biaya yang di bebankan kepada Mahasiswa dan pengunjung perpustakaan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan jasa perpustakaan.
18.Biaya Legalisasi dan penerbitan surat keterangan adalah biaya setiap pengesahan ljazah, transkrip nilai, sertifikat serta pernerbitan surat keterangan dari Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.
19.Biaya Tes Kesehatan adalah biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru yang mengikuti tahap dan proses uji kesehatan. 2O.Biaya Psikologi Tes adalah biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru yang mengikiuti tahapan dan proses.

BAB II

NAMA, OB.-IEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Tarif layanan pendidikan Politeknik Kesehatan, dipungut biaya yang merupakal imbalan atas jasa layanan pendidikan dan layanan penunjang pendidikan lainnya oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu kepada pengguna jasa.

Pasal 3

(1)Objek tarif layanan pada BLUD POLTEKKES meliputi :
1. a.biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru;
2. b.biaya pengenalan program studi mahasiswa/orientasi mal.asiswa baru;
3. c.biaya sumbangan pengembangan institusi;
4. d.biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
5. e.biaya remedial/semester pendek;
6. f.biaya penunjang akademik/ administrasi akademik;
7. g.biaya wisuda;
8. h.biaya studi banding;
9. i.biaya ethical reuiet4
10. j.biaya penggunaan sarana dan praszrrarna dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi;
11. k.biaya perpustakaan;
12. l.biaya legalisasi dan penerbitan surat keterangan;
13. m.biaya reataker uji kompetensi;
14. n.biaya praktek;
15. o.biaya tes kesehatan;
16. p.biaya psikologi tes;
(2)
(3),6- Badan layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dapat melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu layanan. Tarif l.ayanan yang berdasar dari KSO dengal pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam kontrak keq'asama antara Direktur BLUD POLTEKKES dengan pihak lain.

Pasal 4

Subjek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan pada BLUD POLTEKKES.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1)Prinsip dalam penetapan jenis dan besarnya tarif adalah untuk menuhrpi seluruh biaya penyelenggaraan layanan pendidikan di BLUD POLTEKKES.
(2)Sasaran dalam penetapan jenis dan besarnya tarif penyelenggaraan layanan pendidikan di BLUD POLTEKKES dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAE} IV BESARI{YA TARIF'

Pasal 6

Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. =/-

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 7

(1)BLUD POLTEKKES dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasa.l 3 ayat (1) kepada mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif penggunaan sarana dan prasarana pada BLUD POLTEKKES ditetepkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD POLTEKKES.

BAB VII

PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN

Pasal 9

(1)Pendapatan yang bersumber dari tarif layanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan untuk biaya operasional BLUD POLTEKKES dalam bentuk belanja pegawai dan belanja jasa sarana.
(2)Pemanfaatan pendapatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk remunerasi.
(3)Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)didasarkan pada:
1. a.jumlah mahasiswa;
2. b.jumlah Pendapatan;
3. c.besaral asset yang dikelola; dan
4. d.capaian target kinerja.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penghitungan remunerasi BLUD POLTEKKES sebagaimna dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas. =8-
(5)Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Direktur BLUD POLTEKKES melalui Kepala Dinas. Pasal 1O Pemungutan biaya penggunaan sarana dan prasarana BLUD POLTEKKES sebagaimana dimalsud pada Pasal 3 ayat (1) huruf j dapat dilakukan setelah objek penggunaan sarana dan prasarana BLUD POLTEKKES sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 201O tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 201O Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Peraflrran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundalgan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2O15 GUBERNUR BENGKULU ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2O Mei 2O15 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 24 Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001 Salinan aslinya

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…