DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2018

Nomor: 24
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. DImuat tentang ketentuan umum, tujuan, tata cara PPDB, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan, larangan, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, tidak diskriminatif, dan dapat dipe rtan ggun gj awabkan ;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara terperinci mengenai pedoman penerimaan peserta didik baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; Mengingat : 1. Pasal 18 .ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind.onesia Tahun 1945; 2.llnd.ang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828); 3.Undang-UndangNomor20Tahun2oostentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);

4.Und.ang-Und"ang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56701; ^-o-
7.Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan Penyelenggataan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2oto tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara republik Indonesia Tahun 2olo Nomor lL2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2Ol8 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2ol7 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol7 Nomor 9);
12.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 49 Tahun 2076 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 49). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan.
2.Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) baik negeri maupun swasta. 3. perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu/yang sejenis ke sekolah yang lain I y ang sejenis.
4.Sertifikat Hasil ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional S.ljazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. 7 . Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian yang Berkedudukan di Provinsi Bengkulu.
8.Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan.
9.Sekolah Keberbakatan adalah Sekolah yang khusus menerima keahlian di Bidang Olahraga. IO.MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ' 11.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah system pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

1.Memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan Peserta didik baru.
2.PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
3.Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimulai pada bulan Juni. Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang' Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB :

a.Persyaratan;

(1)(21
(3)Proses seleksi; Daya tamPung berdasarkan perundang-undangan Yang rombongan belajar; ketentuan Peraturan mengatur mengenai
1. d.Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pasal 4

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

a.dalam jaringan (daring);atau
b.luar jaringan (luring) pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Atas (sMA) terutama untuk sekolah negeri diwajibkan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) kecuali alasan tertentu yar[gditetapkan Kepala Dinas. Dalam hal PPDB tidak dapat d.ilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring). Pelaksanaan PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Keberbakatan dilaksanakan melalui tes minat dan bakat.

Pasal 5

Syaratcalonpesertadidikbarukelasl0(sepuluh) SMA/SMK/ SMALB sebagai berikut:

a.berusia paling tinggi 2l (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru; dan
b.memiliki rjazab,ISTTB SMP/ Madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat; c.memilikiSHUN/SKHUNSMPataubentuklainyang sederajat. (2lsMKbidangkeahlian/programkeahlian/kompetensi b. C.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sePu1uh).
(3)Persyaratancalonpesertadidikbarukelasl0 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c d.ikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di Luar Negeri.

Pasal 6

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 7

syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah diluar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5' wajib mendapatkaan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 9

Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:

a.lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi; dan
b.memiliki ijazahlsTTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. Peserta didik yang masuk SMALB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan

(1)(2t
(1)pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia sekolah paling tinggi usia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Pasal 10

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

a.Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
b.SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
c.Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1O (sepuluh) SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar/ kelas sebagai berikut:
a.tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan kabupaten/ kota kecuali bidang program keahlian yang diminati tidak terdapat di kabupate n I kota yang bersangkutan;
b.SHUN SMP/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat ditambah prestasi di bidang akademik dan non-akademik; dan
c.bakat dan kemampuan peserta didik baru sesuai bidang/program kealr'lianlkompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi. Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi

(2)
(3)
(4)(s)
(1)
(2)
(1)
(2)keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/ asosiasi profesi. Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah seni dan sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas. Seleksi calon peserta didik baru pada SMALB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan. Seleksi calon peserta didik baru pada SMALB sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…