DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2024

Nomor: 24
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernw Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggmu1, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang Yang Bersumber Dari Angguur Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasuku1 pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan C. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Gubernur Nomor 38 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausaham1, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negma Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 :FaLun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (I£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahm1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarm1 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; 3. 4. 5 https://jdih.bengkuluprov.go.id 3

6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbarmr Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); IO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); https://jdih.bengkuluprov.go.id 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertnnggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 202 INomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 202 1 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Perta.nggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal I angka 6 diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Mink Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara elektronik melalui Sipanggar Baja dan menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur. Perangkat Daerah melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Sipanggar Baja. Perangkat Daerah dalam melakukan Indentifikasi dan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mengacu pada Standar Harga Satuan (SHS), Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berlaku, serta Perangkat Daerah dapat melakukan penghitungan, identifikasi dan evaluasi usulan hibah berdasarkan klasinkasi tertentu sesuai kajian teknis Perangkat Daerah, untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah yang melakukan identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
1. a.jenis permohonan;
2. b.latar belakang;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.program kegiatan;
5. e.rencana anggaran biaya;
(2)(2a)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 [ rekening bank atas nama pengusul yang masih aktif, bukan rekening atas nama pribadi pengusul;
1. g.susunan organisasi/panitia;
2. h.diketahui oleh penanggung jawab kegiatan/ pejabat yang berwenang/ketua/ pimpinan lembaga;dan
3. i.dokumen lain yang dianggap perlu. Perangkat Daerah menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD secara elektronik dengan menggunakan Sipanggar Baja dan menyampaikan secara tertulis Berita Acara Hasil Verifikasi perangkat daerah teknis serta melampirkan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC- PBH) Hasil Verifikasi OPD, format daftar Nominatif OPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, secara elektronik dengan menggunakan Sipanggar Baja dan menyampaikan Surat Hasil Pertimbangan TAPD beserta Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) Hasil Pertimbangan TAPD secara tertulis kepada Gubernur, format Daftar Nominatif TAPD sebagaimana dimaksud tercantum dalam I,ampiran. Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan hibah uang/barang melalui Sipanggar Baja dan dituangkan secara tertulis dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) Persetujuan Gubernur format daftar NominatifPersetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran. Pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Perda APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan uiusan dan kewenangannya.
(5)
(6)
(7)
(8)https://jdih.bengkuluprov.go.id 9
(9)Tatacara pelaksanaan penganggaran hibah melalui Sipanggar Baja, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada setiap tahun anggaran.

3.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)
(2)Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) . Pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai di atas Rp. IOO.000.000,OO (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan besaran pencairan tahap pertama paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai hibah yang diterima. Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya, sesuai dengan rincian dalam NPHD kepada (;ubernur melalui Perangkat Daerah. Dalam hal Belanja hibah Rp.I.000.OOO.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas, untuk proses pencairan tahap berikutnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib melampirkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)/Kantor Jasa Audit (KJA) atau laporan hasil Verifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Biaya atas Audit/Verifikasi dibebankan pada penerima hibah yang bersangkutan Dihapus. Dihapus. Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Surat usulan pencairan dari penerima hibah;
2. b.NPHD;
3. c.fotocopy kartu identitas penanggungjawab penerima Hibah;
4. d.fotocopy rekening bank organisasi/badan/lembaga penerima hibah;
(3)(3a)
(4)
(5)
(6)https://jdih.bengkuluprov.go.id 10
1. e.pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup;
2. f.pernyataan tanggung jawab Permohonan Belanja Hibah dengan materai;dan
3. g.menandatangani bukti pengeluaran kas/kwitansi dengan materai. Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)diserahkan oleh penerima Hibah kepada Perangkat Daerah teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi. Perangkat Daerah menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lengkap. Perangkat Daerah menyampaikan tembusan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada BUD beserta SPM. BUD menerbitkan SP2D-LS. Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari RKUD kepada rekening penerima. Forrnat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Format Surat Usulan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)
(8)
(9)( 10)
(11)
(12)
(13)

4.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 3 (Uga) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasa1 12 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 12

( 1) Penerima Hibah berupa uang/barang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada https://jdih.bengkuluprov.go.id 11 Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat. Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2)(2a) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah berupa uang dengan besaran pencairan diatas Rp. 1 .000. OOO.000,- (satu milyar rupiah) wajib melampirkan hasil audit dad Kantor Akuntan Publik (KAP)/ Kantor Jasa Audit (KJA) atas laporan hasil Verifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan segala biaya atas audit/verifikasi dibebankan pada penerima hibah yang bersangkutan. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2b)(2C) Alokasi anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dialokasikan dengan memperhatikan tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Seluruh dokumen asli terkait belanja hibah disimpan oleh penerima hibah sebagai bahan pertanggungjawaban selaku Obyek Pemeriksaan. Dokumen Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) , satu rangkap copy dokumen pertanggungjawaban disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Hibah berupa uang/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah I (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal IO (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)
(4)
(5)https://jdih.bengkuluprov.go.id 12
(6)Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Pasal ll Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 19 September 2024 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 19 September 2024 SEKR©FARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd ISNAN FAJRI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 24 Salinan sesuai dengan aslinya )ALA BIRO HUKUM 'VINSI BENGKULU N, S.H., M.H Pembina Tk. I NIP. 19750825 200502 1 005 https://jdih.bengkuluprov.go.id 1 LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH UANG/BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Lampiran A. 1. CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH KEPADA GUBERNUR KOP SURAT PERANGKAT DAERAH Bengkulu……………..20xx (tempat), (tgl/bulan) (tahun) Nomor : Sfat : Lampiran :1 (satu) Berkas Hal : Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah Tahun Anggaran 20xx Kepada Yth. Gubernur Bengkulu U.p. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah di- Bengkulu Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor…….Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan belanja hibah dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu. https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. …………………dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak……………… proposal senilai Rp. ……………… yang terdiri dari: No Uraian Jumlah Proposal Nilai (Rp)

1.Permohonan Belanja Hibah Daerah berupa Uang
2.Permohonan Belanja Hibah Daerah berupa Barang/Jasa Jumlah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah dimaksud. Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Kepala Perangkat Daerah (nama jelas pimpinan/ditanda tangan/di cap) https://jdih.bengkuluprov.go.id 3 Lampiran A. 2 CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI OPD TEKNIS: BERITA ACARA HASIL EVALUASI PERMOHONAN BELANJA HIBAH Pada hari ini…………………..Tanggal…………Bulan………..Tahun……………, kami Tim Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Daerah pada ………………………yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala PERANGKAT DAERAH……………………Nomor…………….Tanggal…………….., telah melakukan evaluasi atas permohonan belanja hibah daerah Tahun Anggaran 20xx. No Uraian Permohonan Yang Masuk Hasil Evaluasi Keterang an Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) Belanja Hibah-Uang Belanja Hibah-Barang Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir:
1.Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah - Uang
2.Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah-Barang/Jasa Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungjawab dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan seperlurya. TIM EVALUASI Nama Lengkap/NIP
1.…………………………..
2.…………………………..
3.………………dst Tanda Tangan ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. https://jdih.bengkuluprov.go.id 4 Lampiran A. 3 CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH) HASIL VERIFIKASI OPD TAHUN ANGGARAN…………………. Nama OPD :……………….. Jenis Belanja Hibah: Uang/ Barang No Nama Calon Penerima Alamat Lengkap Rencana Penggunaan Besaran Belanja Hibah (Rp) Ket Permohonan Hasil Evaluasi 1 2 3 4 5 6 7 1 ………………….. 2 ………………….. 3 ……………dst TOTAL Kepala OPD (nama jelas/NIP/di cap) ……..,tgl/bulan/tahun Ketua Tim Evaluasi (nama jelas/NIP) Ket: ") Coret yang tidak perlu https://jdih.bengkuluprov.go.id 5 Lampiran A. 4 FORMAT SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA GUBERNUR KOP SURAT SETDA ……………………………..20xx (tempat), (tgl/bulan) (tahun) Nomor : Sfat : Lampiran : 1 (satu) Berkas Hal : Hasil Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah Tahun Anggaran 20xx Kepada Yth. Gubernur Bengkulu di- Bengkulu Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor…….Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja hibah dari Perangkat Daerah terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bardasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sebanyak …………proposal Dinas/Badan/Biro…………, dengan jumlah parmohonan sebanyak proposal seniai Rp…………….dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak…………….. proposal seniai Rp. …………………, yang terdiri dari: No Nama PERANGKAT DAERAH Jumlah Proposal Nilai (Rp) Uang Barang Uang Bar ang 1 2 dst https://jdih.bengkuluprov.go.id 6 Sebagai bahan pertimbangan Bapak kami sampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing Perangkat Daerah. Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih. Ketua TAPD (nama jelas pimpinan/ditanda tangan/di cap https://jdih.bengkuluprov.go.id 7 Lampiran A. 5 CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH PERTIMBANGAN TAPD DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH) HASIL PERTIMBANGAN TAPD TAHUN ANGGARAN……………………… Nama OPD : ……………………… Jenis Belanja Hibah : Uang/Barang No Nama Lengkap Calon Penerima Alamat Lengkap Rencana Penggunaan Besaran Belanja Hibah (Rp) Ket Permohonan Hasil Evaluasi PERANGKAT DAERAH Pertimbangan TAPD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 …………. 2 …………. 3 ……dst TOTAL Tim TAPD (nama jelas/NIP) ………..,tgl/bulan/tahun Kepala OPD (nama jelas/NIP/di cap) *) Coret yang tidak perlu https://jdih.bengkuluprov.go.id 8 Lampiran A. 6 CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH PERSETUJUAN GUBERNUR DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH) PERSETUJUAN GUBERNUR TAHUN ANGGARAN…………………… Nama OPD :……………………… Jenis Belanja Hibah : Uang/Barang No Nama Lengkap Calon Penerima Alamat Lengkap Rencana Penggunaa n Besaran Belanja Hibah (Rp) Permohonan Hasil Evaluasi PERANGK AT DAERAH Pertimbanga n TAPD Persetujua n Gubernur 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ………… . 2 ………… . 3 ……dst TOTAL ………..,tgl/bulan/tahun GUBERNUR BENGKULU (…………………..) *) Coret yang tidak perlu https://jdih.bengkuluprov.go.id 9 Lampiran B. 1. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UANG NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN …………………………………………………………….. Nomor………….. Nomor………….. Pada hari ini ...................., tanggal ..................., bulan .................., tahun ...................... yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama : ............................................................................................... NIP : ............................................................................................... Jabatan : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.Nama : ............................................................................................ Jabatan : ............................................................................................ No.KTP/SIM : ............................................................................................ Organisasi : ............................................................................................ Alamat : ............................................................................................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ........................... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

(1)PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. ....................... (.............................................. rupiah). https://jdih.bengkuluprov.go.id 10
(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
(3)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk ........................................

BAB II

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pencairan dana hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun 20xx diberikan dalam …….. tahapan sebesar:
1. a.Tahap pertama sebesar Rp. ...............,- (...............);
2. b.Tahap kedua sebesar Rp. ...............,- (...............). PENGGUNAAN

Pasal 3

(1)PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah /Proposal.
(2)PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain
(3)Belanja hibah sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 dipergunakan untuk : No Uraian Jumlah HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1)PIHAK PERTAMA:
1. a.Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari PIHAK KEDUA.
2. b.Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui PPKD, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana hibah lengkap dan benar, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA. https://jdih.bengkuluprov.go.id 11
3. c.Menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/ belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
4. d.PIHAK KESATU berhak meminta Laporan Penggunaan Dana Hibah dari PIHAK KEDUA. dan seterusnya.
(2)PIHAK KEDUA:
1. a.Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
2. b.Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat ………………..........
3. c.Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Dana Hibah;
4. d.Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
5. e.Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah berupa copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada PIHAK KESATU, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dan tembusannya disampaikan ke Perangkat Daerah Teknis, disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah yang ditandatangani atas nama ...............;
6. f.Menerima dana hibah dan membelanjakannya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. g.Bertanggungjawab baik fisik dan keuangan atas penggunaan dana hibah yang diterima;
8. h.Apabila terdapat kelebihan dana atas Penggunaan Dana hibah, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut ke PIHAK KESATU melalui rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 0010101000198;
9. i.Apabila dalam pemeriksanaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Provinsi/ Irjend Kementerian Dalam Negeri/ BPKP/ BPK RI dan Aparat Penegak Hukum (APH) ditemukan https://jdih.bengkuluprov.go.id 12 adanya kerugian Negara/ Daerah maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan kerugian tersebut ke Kas Negara/ Daerah.
10. j.dan seterusnya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 6

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau Force Majeure, maka salah satu pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami force majeure tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan force majeure tersebut berakhir.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021