DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat Dan Pajak Air Permukaan BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BAB III: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAB IV: BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAB V: PAJAK ALAT BERAT BAB VI: PAJAK AIR PERMUKAAN BAB VII: KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK BAB VIII: TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BAB IX: TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB X: TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN BAB XI: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XII: SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK BAB XIII: PENAGIHAN PAJAK BAB XIV: PEMERIKSAAN BAB XV: BANDING BAB XVI: KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH BAB XVII: PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB XVIII: PEMERIKSAAN PAJAK BAB XIX: KETENTUAN PERALIHAN BAB XX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan; Mengingat 1. Pasal 18 A)'at (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tatlun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ihdonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7); 5. 6. 7. 8. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKAAN https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB II

PENGATURAN UMUM PAJAK DAERAH JENIS PAJAK

Pasal 2

https://jdih.bengkuluprov.go.id Pajak provinsi yang dipungut dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

a.PKB;
b.BBNKB;
c.PAB;dan
d.PAP.

Pasal 3

(1)Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak. Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka wal<tu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak. Masa pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
(2)
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

cara pemungutan PKB meliputi:

a.pendaftaran, Pendataan Objek PKB;
b.penetapan Dan Penghitungan PKB;dan
c.pembayaran PKB.

Pasal 5

(1)
(2)Setiap Wajib PKB, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat:
1. a.30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal faktur untuk kendaraan bermotor baru;
2. b.Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru ;
3. c.30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal fiskal untuk kendaraan Mutasi dari luar Provinsi;dan
4. d.30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Risalah Lelang untuk kendaraan bermotor lelang Pemerintah /Pemerintah Daerah . Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa PKB, baik perubahan warna bentuk, peruntukan/fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak wajib melaporkan dengan menggunakan
(3)
(4)https://jdih.bengkuluprov.go.id SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi keluar Provinsi, PKBnya dipungut 3 (tiga) bulan kedepan yang dihitung berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pada saat didaftarkan . Pemungutan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan apabila masa berlaku PKBnya kurang dan 30 (tiga puluh) hari pada saat didaftarkan. Untuk kendaraan bermotor yang melakukan proses pendaftaran mutasi masuk kedalam Provinsi, PKBnya ditetapkan I (satu) tahun kedepan sejak saat pendaftaran . Pemungut PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila tanggal pada fiskal antar Daerah belum melewati 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan . Untuk kendaraan Bermotor Luar Daerah atas dasar jual beli yang dioperasikan lebih dari 3(tiga) bulan secara teru s menerus waj ib dimutasikan kendaraannya ke daerah .
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Pasal 6

(1)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau rnenyetor tepat pada waktu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tangga1 jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada a)'at (1) dikenakan untuk semua jenis pendaftaran kendaraan berrnotor
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 7

SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:

a.nama dan alamat orang pribadi, badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
b.tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
c.dasar penyerahan;
d.harga penjualan;
e.jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor meslrl;
f.gandengan dan jumlah sumbu;dan
g.bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)
(2)Berdasarkan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Wajib PKB adalah orang pribadi, ba(ian dan instansi pemerintah yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor https://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)
(3)
(4)PKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Luar Daerah ke Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) Huruf c, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 10

(1)
(2)PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban PKB yang karena suatu haI masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terhutang berdasarkan jumlah bulan berjalan. PKB terutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan . Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena keadaan kahar kforce majeure\ , dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.
(3)
(4)
(5)Pasal ll
(1)Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB;dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat https://jdih.bengkuluprov.go.id kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) atau lebih dad I (satu) dengan pengertian sebagai berikut :
3. a.koefisien sama dengan I (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau dianggap masih dalam batas toleransi;dan
4. b.koefisien lebih dari I (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi. NJKB ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. NJKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidal< diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
5. a.harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
6. b.penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
7. c.harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
8. d.harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
9. e.harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama; E harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;dan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)https://jdih.bengkuluprov.go.id
1. g.harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor:
2. a.tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor.
3. b.jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya;dan
4. c.jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri- ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak dan isi silinder.
(7)

Pasal 12

(1)Dalam hal NJKB untuk jenis, merck dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum, penentum1 NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagai berikut :
1. a.untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatm1 terbaru :
  1. 1.NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkm1 berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya;
  2. 2.NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalmn hal diperoleh :
2. a.harga kosong, NJKB ditetapkan sebelurn dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
3. b.harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB;
4. c.dalam hal Harga Pasaran Umum suatu https://jdih.bengkuluprov.go.id kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan berdasarkan dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati;dan
5. d.untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan :
  1. 1.Harga Pasaran Umum;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;dan
  3. 3.!Vlerek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama. Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan sebagai berikut:
6. a.Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan :
  1. 1.Harga Pasaran Umum;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;
  3. 3.Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;dan
  4. 4.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hamper sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
7. b.untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan :
  1. 1.Harga Pasaran Umum;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;
  3. 3.Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling
(2)https://jdih.bengkuluprov.go.id banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau

4.Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama;dan
5.Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980. Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dealer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan. Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan:

a.untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalarn jutaan rupiah dengan rincian:
1. 1.kurang dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan kebawah;dan
2. 2.sama/lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
b.untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian :
1. 1.kurang dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;
2. 2.sama/ lebih dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas. NJKB sebagai dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4)ditetapkan oleh Kepala Badan
(3)
(4)
(5). https://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 13

Tarif PKB berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…