DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengadaan barang/jasa pada BLUD POLTEKKES dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan yang bersumber dari APBD/APBN. BLUD POLTEKKES diberikan fleksibilitas berupa pembebasan atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. Fleksibilitas diberikan yang sumber dananya berasal dari : a. Jasa layanan; b. Hibah tidak terikat; c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undalg Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O l1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 terrtang Pendidikan Tinggi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taht:n 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peratrrran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 darr Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang Pengelolaan Keuangal Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. 8. 9. 3- I O. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2O15 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5655); l l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB II

PPENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

(1)Pengadaan barang/jasa pada BLUD POLTEKKES dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN.
(2)Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transpara-n, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dal praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1)BLUD POLTEKKES diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagran atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bag pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal:
1. a.Jasa layanan;
2. b.Hibah tidak terikat;
3. c.Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
4. d.Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(3)Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasayang berlaku bagi BLUD.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1)Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang bernilai sampai dengan Rp.1.0O0.OOO.O0O,0O (satu miliar rupiah), dibebaskan dari ketentuan peraturan perundang-undanan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dapat dilakukan melalui pengadaan langsung dengan besaran jenjang nilai sebagai berikut:
1. a.belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.IO.OOO.OO0,OO (sepuluh juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan bukti pembelian atau kuitansi dengan rincian pembelian, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , Pajak Penghasilan (PPh) dan faktur pajak;
2. b.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.10.0OO.OO0,OO (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.O00,0O (lima puluh juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak;
3. c.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.50.OO0.OOO,0O (lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp.100.0O0.000,O0 (seratus juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi dengan rincian pembelian, Surat Pesanan / Surat Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak; (21 (s)
4. d.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.100.O00.00O,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2O0.O0O.O0O,0O (dua ratus juta rupiah), Surat Pertanggungiawaban (SPJ) dilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja, kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Fakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak; dan
5. e.belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.20O.0OO.0O0,OO (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.0O0.000.000,00 (satu miliar rupiah), Surat Pertanggunglawaban (SPJ) dilengkapi dengan Kontrak Kerja, Jaminan Pelaksanaan, kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank, fotokopi NPWP, Pakta Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong pajak. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang bernilai lebih dari Rp.1.000.0OO.0O0,O0 (satu miliar rupiah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur BLUD dan disetujui oleh Gubernur. -9.
(4)Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan Direktur BLUD POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD POLTEKKES.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetalruinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2015 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2O Mei 2015 PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 25 Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 1001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…