DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2022

Nomor: 25
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR 2. PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2022 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri; : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); http://jdih.bengkuluprov.go.id 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5234),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir dengan Undang-UndangNomor 13Tahun2022tentang PerubahanAtas Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor 143,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 6801); 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587),sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhir dengan Undang- UndangNomor 1Tahun2022 tentang Hubungan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor4,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia Nomor 6757); 6.Undang-UndangNomor 1Tahun2022 tentang Hubungan KeuanganantaraPemerintahPusat danPemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7.Peraturan PemerintahNomor20 Tahun1968 ten tang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9Tahun 1967dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 8.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146); http://jdih.bengkuluprov.go.id
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
11.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
12.Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2); http://jdih.bengkuluprov.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAIJUAL KENDARAANBERMOTORDAN NILAIJUALKENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2022DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTER! DALAM NEGERI. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Gubernuriniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahProvinsiBengkulu. 2.Pemerintah Daerah adalahPemerintahProvinsiBengkulu. 3 .Gubernur adalah GubernurBengkulu. 4.Badan adalah BadanPengelolaan KeuanganDaerah ProvinsiBengkulu. 5.KepalaBadan adalahKepalaBadanPengelolaan Keuangan DaerahProvinsiBengkulu. 6.Kendaraan Bermotoradalahsemua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakandisemua jenis jalan darat,dandigerakkanolehperalatan teknikberupa motoratauperalatan lainnya yang berfungsiuntuk mengubahsuatusumber dayaenerg1tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat danalat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan rodadanmotordantidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikandi air. 7.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yangmemiliki ijinpenyelenggaraan angkutan umum barangdan/atauorang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidangjasa angkutan untukkepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)yang selanjutnya disebutKBLBerbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. http://jdih.bengkuluprov.go.id 9 .Pajak KendaraanBermotor,yang selanjutnya disingkat PKB,adalah pajakataskepernilikandan/atau penguasaanKendaraanBermotor. 10.BeaBalik NarnaKendaraanBermotor,yang selanjutnya disingkatBBN-KB,adalah pajakataspenyerahanhak rnilikKendaraanBerrnotorsebagaiakibatperjanjiandua pihakatauperbuatansepihakataukeadaan yangterjadi karenajualbeli,tukarrnenukar, hibah, warisan,atau pernasukanke dalarnbadan usaha. 11.KendaraanBermotorubahbentukadalah Kendaraan Bermotoryangrnengalarniperubahanteknisdan/atau sertapenggunaannya.
12.NilaiJualKendaraanBerrnotor,yang selanjutnya disingkatNJKB,adalahHargaPasaranUrnurnatas suatu KendaraanBermotor.
13.NilaiJualKendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebutNJKBUbahBentuk adalahHarga PasaranUrnurnatas suatuKendaraanBermotoryang rnengalarniperubahanteknisdan/atauserta penggunaannya. 14.TahunPernbuatanadalahtahunperakitandan/atau tahunyang ditetapkan berdasarkanregistrasidan identifikasi olehpihakberwenang.

BAB II

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR Pasal 2

Pasal 3

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 .

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 5

(1)Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

( 1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2)Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. http://jdih.bengkuluprov.go.id Pasal 7
(1)PengenaanPKBangkutanumumoranguntukKBL Berbasis Bateraiditetapkan sebesar10%(sepuluh persen)daridasarpengenaanPKB.
(2)PengenaanBBNKBangkutanumumoranguntukKBL Berbasis Bateraiditetapkan sebesar10%(sepuluhpersen) daridasarpengenaanBBNKB.
(3)PengenaanPKBangkutanumumBaranguntukKBL Berbasis Bateraiditetapkan sebesar10%(sepuluh persen)daridasarpengenaanPKB.
(4)PengenaanBBNKBangkutanumumBaranguntukKBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar10%(sepuluhpersen)daridasarpengenaanBBN- KB.

Pasal 8

(1)PengenaanPKBambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihanmilikPemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia,Kepolisian Negara Republik Indonesia,danPemerintah Daerah ditetapkan sebesar0% (nolpersen)daridasarpengenaanPKB.
(2)PengenaanBBNKBambulans, pemadam kebakaran,dan pelayanan kebersihanmilikPemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,danPemerintah Daerah ditetapkan sebesar0% (nolpersen)dari dasar pengenaanBBNKB.
(3)PengenaanPKBambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan ke bersihanmilikBadanUsahaMilik Negara, Badan UsahaMilikDaerah,dan pihak swasta yang dimaksudkanuntukmemperoleh keuntungan ditetapkan sebesar25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaanPKB.
(4)PengenaanBBNKBambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan ke bersihan milikBadanUsahaMilik Negara, BadanUsahaMilik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(5)PengenaanPKBdanBBNKBKendaraanBermotoryang diperuntukkanuntukkegiatan sosialkeagamaan ditetapkan sebesar25% (duapuluhlima persen)dari dasarpengenaanPKBdanBBNKB.

Pasal 9

Dasar pengenaanPKBdanBBN-KBsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,Pasal7danPasal8 tercantum dalamLampiran yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernurini.

Pasal 10

(1)PemberlakuanPKBangkutanumum untukorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(1)dan pemberlakuan pengenaanBBN-KBangkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(2) hanyadiberikankepada angkutan umumuntukorang yangmemilikibadanhukumIndonesia.yang bergerak dibidangangkutan umum untukorangdanmemiliki izin penyelenggaraanangkutan umum untukorang.
(2)PemberlakuanPKBangkutan umum untukbarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(3)dan pemberlakuan pengenaanBBN-KBangkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(4) hanyadiberikan kepada kendaraan angkutan umum untukbarang yangmemilikibadan hukumIndonesia yang bergerak dibidangangkutan umum untukbarang dan memiliki izinpenyelenggaraanangkutan umum untuk barang.
(3)PemberlakuanPKBangkutan umumoranguntukKBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1)dan pemberlakuan pengenaanBBN-KBangkutan umum oranguntukKBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat(2)hanya diberikan kepada angkutan umum orang untukKBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang untukKBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(4)Pemberlakuan PKB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai

Pasal 11

(1)Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya;
4. d.mobil roda tiga;
5. e.sepeda motor roda dua;dan
6. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok: a . NJKB;dan
1. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(3)Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat) .
(4)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima); http://jdih.bengkuluprov.go.id c . Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
3. d.blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima); e . bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
4. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga) ;dan
5. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
(5)Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(l) Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up dan double cabin sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

(2)Dalam hal light truck, truck, tronton dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk. BABV ·KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2021 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id . - 11 -

Pasal 14

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 1-11-2022 Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 1-11-2022 GUBERNUR BENGKULU, ttd H. ROHIDIN MERSYAH SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU ttd H. HAMKA SABRI BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya BIRO HUKUM INSI BENGKULU, ina Tk. I 25 200502 1 005 http://jdih.bengkuluprov.go.id B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR ARM ROLL 3 BAKKAYU 4 BAKBESI 38.000.000 5 BLIND VAN 43.000.000 6 BOX 43.000.000 53.000.000 7 BUS 80.000.000 80.000.000 8 BUS MEDIUM 9 BUSTINGKAT 298.000.000 399.000.000 10 BUS MAXI 298.000.000 11 CAR CARRIER 33.000.000 38.000.000 12 COMPACTOR 38.000.000 43.000.000 13 CONCRETE PUMP 43.000.000 48.000.000 14 CONVEYOR BELT 83.000.000 15 CRANE 43.000.000 48.000.000 16 DAMKAR 68.000.000 78.000.000 17 DEREK 43.000.000 48.000.000 18 DOUBLE CABIN 38.000.000 19 DUMP 39.000.000 44.000.000 20 FLAT DECK 33.000.000 38.000.000 21 FREEZER 48.000.000 58.000.000 22 GANDENGAN 23.000.000 38.000.000 23 LAD BAK 39.000.000 24 LANDASAN TERBANG 25 LODGING 26 MIKROBUS 27 MINIBUS 28 MIXER 29 MOBILJENAZAH 30 PRlMEMOVER 31 REFIGERATOR 32 RIVER CONTAINER 108.000.000 33 SELF LOADER 53.000.000 34 SEMI TRAILER 43.000.000 48.000.000 35 SKY LIFT 43.000.000 49.000.000 36 STATION WAGON 63.000.000 37 SWEEPER 58.000.000 68.000.000 38 TANDUM 38.000.000 53.000.000 39 TANGGA HYDROLIC 48.000.000 40 TANKI 79.000.000 41 TRACTOR HEAD 79.000.000 42 TRAILER 79.000.000 43 VACUM 68.000.000 44 WING BOX 53.000.000 I AMBULANCE 2 ARM ROLL 3 BAKKAYU 25.000.000 4 BAKBESI 39.000.000 54.000.000 5 BLIND VAN 44.000.000 54 .000.000 6 BOX 44.000.000 54.000.000 7 BUS 84.000.000 85.000.000 8 BUS MEDIUM 79.000.000 9 BUSTINGKAT 299.000.000 400.000.000 10 BUS MAXI 299.000.000 II CAR CARRIER 34.000.000 39.000.000 12 COMPACTOR 39.000.000 44.000.000 13 CONCRETE PUMP 44.000.000 49.000.000 14 CONVEYOR BELT 84.000.000 15 CRANE 44.000.000 49.000.000 16 DAMKAR 69.000.000 79.000.000 17 DEREK 44.000.000 49.000.000 18 DOUBLE CABIN 39.000.000 19 DUMP 40.000.000 45.000.000 20 FLAT DECK 34.000.000 39.000.000 21 FREEZER 49.000.000 59.000.000 22 GANDENGAN 24.000.000 39.000.000 23 LAD BAK 24 LANDASAN TERBANG 25 LODGING 26 MIKROBUS 27 MINIBUS 28 MIXER 29 MOBIL JENAZAH 30 PRIME MOVER 79.000.000 31 REFIGERATOR 54.000.000 64.000.000 32 RIVER CONTAINER 74.000.000 109.000.000 33 SELF LOADER 44.000.000 54.000.000 34 SEMI TRAILER 44.000.000 49.000.000 35 SKY LIFT 44.000.000 50.000.000 36 STATION WAGON 64.000.000 37 SWEEPER 59.000.000 69.000.000 38 TANDUM 39.000.000 54.000.000 39 TANGGA HYDROLIC 49.000.000 40 TANK! 80.000.000 41 TRACTOR HEAD 80.000.000 42 TRAILER 80.000.000 43 VACUM 69.000.000 44 WING BOX 54.000.000 GUBERNUR BENGKULU ttd suai dengan aslinya H. ROHIDIN MERSYAH BIRO HUKUM NGKULU

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…