DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 25 Tahun 2023

Nomor: 25
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan- Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan; b. Mengingat 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 967 tenmlg Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia- TaIl-un 1967 Nomor 1_9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlun 2023 Nomor 3 http://jdih.bengkuluprov.go.id 41, Tunbahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Vndang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Mink Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 9 Peraturan Menteri keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Reppblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (l£mbaran Daerah Tahun 2022 Nomor I); Peraturan (;ubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 35) ; MEMUTUSKAN: 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAH AN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/ Bangunan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu .
5.Tanah dan/ atau bangunan adalah aset barang milik Pemerintah Provinsi Bengkulu . 6 . Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
8.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaim1 secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikm1 suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan pada saat tertentu.
10.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan/ atau Penilai Pemerintah Daerah.
11.Penilai Publik adalah penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui Pemerintah.
12.Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian. http://jdih.bengkuluprov.go.id 13. 14. 15. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Kerja Sama Pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhinya jangka waktu. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KETUPI adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui optimalisasi Barang Milik Daerah untuk meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Daerah guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infstruktur lainnya. 16. 17. 18. 19 http://jdih.bengkuluprov.go.id
20.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Gubernur, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 2 . Diantara Pasal I dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal IA dan Pasal IB, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal IA

(1)
(2)Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman untuk melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pengaturan tentang mekanisme dan prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal IB Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan urnLlrn. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukm1 sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dm1 fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan I (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyewaan dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan tanah dan/ atau bangunan yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah Mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama jangka waktu sewa.

(1)
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id (2a) khusus untuk sewa Barang Milik daerah yang masa sewulya sampai dengan I (satu) tahun, besaran tarif berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
(3)Tanah yang menjadi objek sewa dimohonkan Hak Guna Bangunan.
(4)Pihak lain yang dapat menyewa tanah dan/atau bangunan meliputi:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan Usaha Mink Daerah;
3. c.Perseroan Terbatas;
4. d.l£mbaga/ Organisasi Internasional/ Asing;
5. e.Yayasan;
6. f.Koperasi;
7. g.Perseorangan;dan
8. h.Badan Hukum lainnya.
  1. 4.Ketentuan Pasa1 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : UUOUL uaLlaLL

Pasal 25

(1)Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah dilakukm1 oleh:
1. a.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang
2. b.Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yulg masih digunakan, yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang. Sewa BMD dilakukan setelah mendapat persetujuml:
3. a.Gubernur, untuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
4. b.Pengelola Barang, untuk BMD sebagaimmla dimaksud pada ayat (1) huruf b. Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berupa tanah dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan luas tanah. Calon penyewa mengajukan surat permohonan yang disertai dengan:
(2)
(3)
(4)http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.dokumen pendukung berupa surat pernyataan kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
2. b.data tanah dan/atau bangunan yang akan dimohon sewa berupa gambar lokasi atau siteplan, alamat objek yang akan disewa dan perkiraan luas yang akan disewa. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)memuat:
1. a.data calon penyewa;
2. b.latar belakang permohonan;
3. c.jangka waktu sewa; dan
4. d.peruntukan sewa. Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a terdiri dad:
1. a.fotokopi NPWP;
2. b.fotokopi SIUP / Akta; dan
3. c.fotokopi KTP, Dalam hal calon penyewa rnerupakan perorangan, hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(5)
(6)
(7)

Pasal 26

(1)Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah dan/ atau bangunan kepada:
1. a.Pengelola Barang, untuk tanah dan/ atau bangunu1 yang berada pada pengelola barang;dan
2. b.Pengguna Barang, untuk tanah dan/ bangunan yang berada pada pengguna barang. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan persetujuan :
3. a.Gubernur untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada pengelola barang;dan
4. b.Pengelola Barang, untuk tanah dan/ atau bangunan yang berada pada pengguna barang.
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id Pengajuu1 permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disunpaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.

6.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait pemrohonan dari calon penyewa. Pengelola barang dapat membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1). Untuk memperoleh nilai wajar, pengelola barang dapat menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian atas objek sewa yang akan disewakan. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa. Dalam hal terdapat lebih dad I (satu) calon penyewa untuk objek sewa yang sama dalam waktu bersamaan, dalam menentukan calon penyewa dilakukan melalui kontes atas pertimbangan aspek yang paling menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelola mengajukan usulan permohonan sewa Gubemur untuk mendapat persetujuan. Jika permohonan sewa disetujui, Gubernur menerbitkan surat persetujuan Sewa. Jika permohonan sewa tidak disetujui, Gubernur menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan. Surat persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dalam jangka waktu
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)http://jdih.bengkuluprov.go.id paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian Sewa. ( 10) Jika permohonan Sewa disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh:
1. a.penyewa dan Sekretaris Daerah, untuk Barang Milik Daerah yang disewa dengan nilai Sewa sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;dan
2. b.penyewa dan Gubernur, untuk Barang Milik Daerah yang disewa dengan nilai Sewa lebih dari Rp 100.000.000,OO (seratus juta rupiah) .
  1. 7.Di antara ayat (5) dengan ayat (6) Pasal 29 disipkan I (satu) ayat, yakni ayat (5a) , sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)
(2)Formula tarif sewa/ besaran sewa merupakan hasil perkalian dad:
1. a.tarif pokok sewa;dan
2. b.faktor penyesuaian sewa Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan untuk:
3. a.berupa tanah;
4. b.berupa bangunan;dan
5. c.berupa tanah dan bangunan. Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil perkahan dad:
6. a.faktor variabel sewa tanah;
7. b.luas tanah (Lt);dan
8. c.nilai tanah (Nt). Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil perkahan dad;
9. a.faktor variabel sewa bangunan;
10. b.luas bangunan (Lb);dan
11. c.nilai bangunan (Nb). Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan basil penambahan tarif pokok sewa tanah dengan tarif pokok sewa bangunan.
(3)
(4)
(5)http://jdih.bengkuluprov.go.id 10 - (5a) Tarif pokok sewa berupa tanah dan/ atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa.
(6)Besaran sewa tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dikelompokkan sebagai berikut:

a.kategori I, meliputi:
1. 1.swasta, kecuali yayasan dan koperasi; 2 . badan usaha milik negara;
2. 3.badan usaha milik daerah;
3. 4.badan hukum yang dimiliki negara;
4. 5.lembaga pendidikan asing;atau
5. 6.badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
b.Kategori II, meliputi:
1. 1.Yayasan; 2 . Koperasi; 3 . lembaga pendidikan formal;atau
2. 4.lembaga pendidikan nonformal.
c.Kategori III, meliputi:
1. 1.lembaga sosial; 2 . lembaga sosial kemanusiaan; 3 . lembaga sosial keagamaan;
2. 4.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara;atau
3. 5.lembaga/organisasi internasional/asing.
4. 9.Di antara Pasal 35 dengan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

(1)I£mbaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 5 merupakan lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia http://jdih.bengkuluprov.go.id 11
(2)Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 3 merupakan lembaga pendidikan dalam negeri swasta, meliputi:
1. a.lembaga pendidikan anak usia dini formal;
2. b.lembaga pendidikan dasar;
3. c.lembaga pendidikan menengah; dan/atau
4. d.lembaga pendidikan tinggi. l£mbaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 4 meliputi:
5. a.lembaga kursus;
6. b.lembaga pelatihan;
7. c.kelompok belajar;
8. d.pusat kegiatan belajar masyarakat;
9. e.majelis takhm; dan/ atau
10. f.satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga sosia1, lembaga sosia1 kemanusiaan, dan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c angka I, angka 2, dan angka 3 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
(3)
(4)

Pasal 35B

(1)Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut;
1. a.untuk kategori usaha mikro sebesar 20% (dua puluh persen) ;
2. b.untuk kategori usaha kecil sebesar 40% (empat puluh persen) ;
3. c.untuk kategori usaha menengah sebesm 80% (delapan puluh persen);dan
4. d.untuk kategori usaha besar sebesar 100% (seratus persen) . Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id 12 - Indonesia, yang tujuan pendiriannya kesejahteraan anggota, dapat diberikan perlyesual:
1. a.Sebesar 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer;dan
2. b.Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder.
(3)Besmm1 faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegjatan usaha nonbisnis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
1. a.kategori I sebesar 50% (lima puluh persen) ;
2. b.kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);dan
3. c.kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen) .
(4)Besaran faktor penyesuai untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
1. a.kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.kategori Il sebesar 5% (lima persen);dan
3. c.kategori III sebesar 5% (lima persen).
  1. 10.Setelah Bagian Keenam pada BAB IV ditambahkan I(satu) bagian, yakni bagian ketujuh, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk faktor
  2. 11.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Dalam hal terjadi keadaan kahar Vorce majeua yang berdampak pada kondisi perekonomian penyewa, Gubernur dapat memberikan keringanan Sewa berupa:

a.penambahan jangka waktu Sewa; atau
b.pengurangan besaran Sewa. http://jdih.bengkuluprov.go.id 13 -

Pasal 37B

(1)
(2)Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 37A huruf a diberikan terhadap Sewa BMD yang telah dilakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah. Penambahan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
1. a.jangka waktu keadaan kahar (force majeur);
2. b.dampak yang ditimbulkan dari keadaan kahar (force majeud ;dan
3. c.masa pemulihan dari keadaan kahar (force majeur). Penambahan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…