DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk menyelenggarakan tugas , UPTD-PSPS mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis tentang sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi; b. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pangan segar, pemerian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi; c. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang keamanan pangan; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keamanan pangan; dan e. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan serta rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan. Untuk melaksanakan fungsinya, UPTD-PSPS mempunyai kewenangan: a. Menyiapkan dokumen sistem mutu; b. Menerbitkan sertifikar prima 3 dan prima 2; c. Melaksanakan audit internal dan eksternal; d. Meningkatkan mutu keamanan pangan hasil pertanian; e. Meregistrasi rumah kemas (Packing House); f. Melaksanakan sertifikasi kakao wajib fermentasi; g. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima; h. Merekomendasikan ekspor produk pangan segar asal tumbuhan; i. Melakukan pengawasan berkala terhadap pangan segar; dan j. Meregistrasi pangan segar asal tumbuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2O07 tentang Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tenlang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tlrgas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Pangan Segar pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu; : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Mengingat SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23411'
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta,hun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2OO0 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 40l7l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 20O0 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 20OO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OO2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 20OO tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OO0 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OO2 tentang Ketahanan Pangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentarrg Pembe$an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 37);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PermentanlOT.L4ol2ol0 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
16.Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20O8 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ([embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol3 Nomor 10); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PANGAN SEGAR PROVINSI BENGKULU.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertilikasi Pangan Segar Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)UPTD-PSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)UPTD-PSPS berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dibidang pengadaan pangan segar sesuai dengan kewenangan Badan.
(3)UPTD-PSPS dipimpin oleh seorang Kepala. Bagan Kedua T\rgas

Pasal 4

UPTD-PSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atas beberapa Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan Badan dan membantu Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD-PSPS mempunyai fungsi :

a.penJrusunan kebijakan teknis tentang sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi;
b.penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan pangan segar, pemberian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertifikasi;
c.pemberian dukungan atas Penyeienggaraan Pemerintah Daerah dibidang keamanan pangan;
d.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keamanan pangan;dan
e.penggalial sumber-sumber pendafatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan serta rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD-PSPS mempunyai kewenangan :

a.menyiapkan dokumen sistem mutu;
b.menerbitkan sertifikat prima 3 dan prima 2;
c.melaksanakan audit internal dan eksternal;
d.meningkatkan mutu keamanan pangan hasil pertanian;
e.meregistrasi rumah kemas (Packing Housel;
f.melaksanakan sertifikasi kakao wajib fermentasi;
g.melaksanakan sertilikasi dan pelabelan prima;
h.merekomendasikan ekspor produk pangan segar asal tumbuhan;
i.melakukan pengawasan berkala terhadap pangan segar;dan
j.Meregistrasi pangan segar asal tumbuhan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Susunan organisasi UPTD - PSPS terdiri dari:
1. a.kepala UPTD;
2. b.kepala sub bagian administrasi;
3. c.kepala sub bidang mutu;
4. d.kepala sub bidang teknis;dan
5. e.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPTD-PSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Kepala UPID mempunyai tugas membantu dalam pengawasan Pangan segar dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.merencanakan dan menJrusun program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional UPTD.PSPS; b.menentukan kebijakan/keputusan dalam pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari UPTD-PSPS;
c.mengkoordinasikan pengawasan pangan segar secara berkala;
d.mengkoordinasikan dan melaksanakan proses sertifikasi, pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi keamanan pangan untuk eksportir;
e.menetapkan sistem jaminan mutu sertifikasi, pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi keamanan pangan eksportir;
f.mempertanggungjawabkan pelaksanaan sertifikasi, pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi pangan segar untuk eksportir;
g.menetapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen, komisi teknis, Inspektorat dan petugas pengambilan contoh;
h.mengambil keputusan sertifikasi pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi keamanan pangan untuk eksportir yang tidak memihak;
i.menandatangani rekomendasi sertifikasi, registrasi pangan segar asal tumbuhan, rekomendasi keamanan pangan untuk eksportir;
j.melaporkan hasil kegiatan kepada kepala Badan;dan
k.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPID mempunyai fungsi:

a.merumuskan kebijakan teknis tentang sistem penyediaan pangan yang aman dikonsumsi;
b.menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perluasan, penundaan dan pencabutan sertilikasi;
c.memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keamalan pangan segar;
d.membina dan melaksanakan tugas dibidang keamanan pangan;
e.menetapkan dan meningkatkan sistem manajemen mutu;
f.mengusulkan Aparatur pada setiap jenjang jabatan yang akan melaksanakan tugas pada UPTD-PSPS;
g.menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Aparatur UPTD-PSPS;
h.menyediakan sumberdaya yang diperlukan;
i.menandatangi sertifikat Produk Prir::.a 2 dan Prima 3;dan
j.menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dan rekomendasi ekspor produk pangan segar asal tumbuhan.

Pasal 10

Sub Bagian Administrasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mempertanggungiawabkan, mengevaluasi dan melaporkan secara tertulis perencanaan dan program kerja Sub Bagian Administrasi Kepada Kepala UPID dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.mempertanggungiawabkan operasional kegiatan sistem manajemen mutu unit pelaksana teknis pengawasal dan sertifikasi pangan segar dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi persyaratan sistem manajemen muh-r yang tertuang dalam dokumen sistem manajemen mutu;
b.memelihara dan mengembangkan sistem manajemen mutu melalui audit internal dan kaji ulang manajemen terkait sistem kerja manajemen mutu dan seluruh kebutuhan untuk perbaikan;
c.menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu
d.mempertanggungiawabkan pelaksanaan keuangan, personil, perlengkapan dan sarana prasarana; dan
e.melaksalakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan/Kepala UPTD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O, Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi:

a.membuat rencana kerja dan men5rusun program kerja sub bagian dan pembagian tugas staf;
b.membina dan mengarahkan staf dalam menjalankan tugas;
c.melaksanal<an dan mengawasi pelaksanaan kegiatan staf;
d.mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
e.bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, administrasi personil dan perlengkapan;
f.memberikan pelayanan yang baik terhadap pemasok yang memohon sertifikasi Pima 2 dan Pima 3;
g.merekomendasikan pemberian sertilikat kepada pemohon berdasarkan disposisi Kepala UPTD; h" menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu;
i.mengevaluasi dal membuat laporan pelaksanaan program ke{a;dan
j.membuat laporan tahunan sub bagian administrasi dan laporan tahunan UPID-PSPS. Bagran Keempat Sub Bidang Mutu

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…