DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2015

Nomor: 26
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan adalah unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. SPM berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh POLTEKKES. Komponen SPM terdiri radi standar nasional pendidikan dan indikator pencapaian kinerja berdasarkan tri dharma perguruan tinggi. Sistem informasi SPM : a. sistem informasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni; b. Sistem informasi perpustakaan; c. Sistem informasi kepegawaian; d. Sistem informasi sarana dan prasarana; e. Sistem infromasi keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayalan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu; : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OI2 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 48, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534O);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Taiun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
1. 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. 4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
4. 5.Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD POLTEKKES adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5. 6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
6. 7.Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.
7. 8.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesilikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu kepada masyaralat.
8. 9.Mutu Pelayanan Pendidikan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan pendidikan yang dapat menimbulkan kepuasan setiap peserta didik sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi' 1O. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
9. 11.Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status yang digunakan untuk pengukuran suatu perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya penrbahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya'
10. 12.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan terakhir berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai'

BAB II

SPM

Pasal 2

(1)SPM wajib dilaksanakan oleh POLTEKKES untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, pendidik, dan masyarakat.
(2)Pejabat struktural di lingkungan POLTEKKES bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan kewenangan dan tanggungiawabnya masing-masing'
(3)SPM berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh POLTEKKES.
(4)SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum datam l,ampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Pasal 3

Komponen SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) disusun berdasarkan:

a.standar nasional pendidikan; dan
b.indikator pencapaian kinerja berdasarkan tri dharma perguruan tinggi'

Pasal 4

Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a.standar isi;
b.standar Proses;
c.standar Penilaian Pendidikan;
d.standar komPetensi lulusan;
e.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f.standar sarana dan Prasarana;
g.standar Pengelolaan;
h.standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
i.standar PembiaYaan'

Pasal 5

Indikator pencapaian kinerja berdasarkan tri dharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dirinci sebagai berikut:

a.standar Pendidikan;
b.standar Penelitian;
c.standar pengabdian kepada masyarakat;
d.standar layanan administrasi akademik;
e.standar layanan administrasi kemahasiswaan;
f.standar layanan administrasi keuangan;
g.standar layanan administrasi kepegawaian;
h.standar layanan administrasi perlenglapan; dan
i.standar layanan administrasi umum'

Pasal 6

(1)SPM POLTEKKES wajib dievaluasi dan disempurnakan secara berkelanjutan oleh Direktur POLTEKKES'
(2)Hasil evaluasi dan perbaikan SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM, POLTEKKES wajib diselenggarakan Sistem Informasi SPM.
(2)Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sistem informasi akademik, kemahasiswaan dan alumni; b, sistem informasi perpustakaan;
2. c.sistem informasi kepegawaian;
3. d.sistem informasi sarana dan prasarana; dan
4. e.sistem informasi keuangan.

Pasal 8

(i) Untuk mengendalikan penerapan dan pencapaian SPM POLTEKKES dilakukan Pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas dan SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pengawas€rn.

(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pembinaan dan Pengawasan Teknis dan Keuangan.

Pasal 9

(1)Direktur POLTEKKES men5rusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM pada akhir semester setiap tahunnya.
(2)Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM POLTEKKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester. Pasal 1O Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2O15 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. JUNAIDI HAMSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 2O Mei 2015 Plt. SEKRSIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, ttd. H. SUMARDI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 26 Pembina Tk. I NIP. 19690905 199403 r 001 Salinan dengan aslinya

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…