DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019. Dimuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah provinsi Bengkulu perlu untuk men5rusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2olg sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O76-2O2L;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur Bengkulu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provihsi Bengkulu Tahun 2Ol9;

1.Undang-Undang Nomor g Tahun 196T tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196T Nomor \9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang ' Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 285fl; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L71; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 4. 5. 6. 7.
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perrrbahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor L3l2l;; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2OL8 tentang Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2OL9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 550); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol3 Nomor 15); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OlO Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2-2O32 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2 Nomor 2); 9. 10. 11. t2.
13.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2A16- 2O2L (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2OLZ tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OL6 trntang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2Ot6-2O21 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O1T Nomor 7); MEMUTUSKAN: McNetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20t9.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urlrsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adatah Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Pemeritah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Bengkulu. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut pD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 4. 5. 6. kewenangan daerah.
7.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8.Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu untuk periode 2O (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu. 1O. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu tahun 20t6-202r. 1 1. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang menrpakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019.
14.Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggararl yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
15.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menJrusun rencana pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2OI9 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2OL9, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
(2)RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Pinjaman /Hibah Luar Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun kebijakan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2Ol9 dimaksudkan sebagai: Pedoman Penyusunan Renja-PD; Bahan pen5rusunan RKA-PD; Pedoman penyusurran Kebijakan Umum, PPAS, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2O19;dan Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menJrusun RKPD Tahun 2019. a. b. C. d.
(2)Pen5rusunan RKPD Tahun 2Ol9 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahant, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.

BAB IV

RKPD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019

Pasal 4

RKPD Tahun 2Ol9 dituangkan dalam sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan sistematika penulisan sebagai berikut: PENDAHULUAN; GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA; RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAEARAH; KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; Dan PENUTUP. Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD Tahun 2Ol9 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Setiap PD men5rusun laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan

(1)
(2)
(1)anggaran kegiatan program. yang berisi uraian tentang keluaran dan indikator kinerja masing-masing
(2)Laporan Kinerja triwulan dan tahunan menjadi bahan Kepala Bappeda untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap usulan RKA yang diajukan oleh PD pada tahun anggaran berikutnYa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya triwulan pada tahun anggaran yang sedang berjalan'

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. DitetaPkan di Bengkulu pada tanggal 26 J:uni 2OI8 PIt. GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. ROHIDIN MERSYAH Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 26 Jwni 2OLB SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, BERITA ttd. NOPIAN ANDUSTI DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR26 suai dengan aslinya IRO HUKUM, TK. I 199202 1 003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…