DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2020

Nomor: 26
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Provinsi Bengkulu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggz Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g3);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembara, N.g.r" Republik Indonesia Nomor a42l);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); http://jdih.bengkuluprov.go.id 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a61; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285a1;
9.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 78); lo.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2A19 tentang Safu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor Ll2l1' ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor I57l; T2.Peraturan Kepda B.adan Pusat Statistik Nomor 9 ?ahun 2AOg tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; l3.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 8); http://jdih.bengkuluprov.go.id l4.Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2A16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor s8). MEMUTUSKAN: MenetApKan : PERATURAN GUBERNUR TEI{TANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkrrlu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yar;,g selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu.
6.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Provinsi Bengkulu.
7.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peb, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
8.Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, danlatau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9.Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur ya:rrg distandarisasi untuk menggambarkan, menj elaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
10.Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saing berinteraksi. 11.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau r;.arma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. L2.PortaJ Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13.Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
14.Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
15.Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang*undangan.
16.Pengguna Data ada-lah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
17.Perencanaan Data adalah suatu kegiatan dalam menentukan daftar data yang diperlukan oleh Intansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
18.Pengumpulan Data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
19.Pengolahan Data adalah suatu kegiatan pengelompokan, editing dan pengkodean untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data. 2O. Verifikasi Data adalah suatu kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran suatu data yang didapatkan dari proses pengumpulan data.
21.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungiawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data" Induk. http://jdih.bengkuluprov.go.id
22.Forum Satu Data Provinsi Bengkulu adalah suatu forum yang beranggotakan unsur*unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Walidata tingkat Kabupaten / Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyeler.gF:araar, tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
b.mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
c.mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;dan
d.mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.penyelenggara satu data;dan
b.penyelenggaraan satu data;

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 5

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh

a.pembina data;
b.walidata;
c.walidata pendukung;dan
d.produsen data. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 6

(1)Pembina data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu.
(2)Pembina data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
(3)Pembina data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
(2)Walidata mempunyai tugas :
1. a.menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
2. b.memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
3. c.menyebarluaskan data dan metadata di portal satu Data Indonesia;dan
4. d.membantu pembina data dalam membina produsen data.
(3)Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung. Bagran Ketiga Walidata Pendukung

Pasal 8

(1)Walidata pendukung mempunyai tugas :
1. a.membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip satu data;
2. b.menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.membantu walidata dalam melakukan pembinaan kepada produsen data. http://jdih.bengkuluprov.go.id
(2)Watidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilaksanakan oleh :
1. a.perangkat daerah yar:.g mengelola basis data perenc€Lflaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
2. b.perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
3. c.perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
4. d.perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
5. e.perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
6. f.perangkat daerah yang mengelola basis data. kesejahteraarr sosial;
7. g.perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
8. h.perangkat daerah yang mengelola basis data penzinan;
9. i.perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan;dan
10. j.perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Pasal 9

(1)Produsen Data mempunyai tugas : (a) memberikan masukan kepada walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data; (b) menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan (c) menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
(2)Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (a) perangkat daerah;dan (b) instansi vertikai di daerah.

Pasal 10

(1)Pembina data, walidata dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data.
(2)Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan DaeraLt (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu.
(3)Forum Satu Data terdiri atas :
1. a.pembina data; http://jdih.bengkuluprov.go.id
2. b.walidata;
3. c.walidata pendukung;dan
4. d.walidata tingkat kabupaten/kotayang berada di dalam wilayah provinsi;
(4)Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen datalatau pihak lain yang terkait selain pemerintah seperti lembaga survei dan lembaga masyarakat lainnya.
(5)Forum satu data, berkomunikasi dan berkoordinasi daiam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggara€rn Satu Data Provinsi Bengkulu.
(6)Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun. (71 Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul da-lam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data meminta arahan Kepala Daerah.
(8)Forum Satrr Data dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
(1)Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada pasal 1O ayat (8) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
(2)Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas :
1. a.memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data;
2. b.memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data;dan
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forr.m Satu Data.
(3)Sekretariat Forum Satu Data bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA.
(4)Sekretariat Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

a.perencanaan data;
b.pengumpulan data;
c.pengolahan data; http://jdih.bengkuluprov.go.id d. e. verifikasi dan validasi data;dan penyebarluasan data;

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…