DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pengembulgu1 Kompetensi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia; https://jdih.bengkuluprov.go.id 2 Mengingat 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

3.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Reput)hk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
5.Unclang – Unclang Nomor 3G Tallun 20 14 telltang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 560 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; https://jdih.bengkuluprov.go.id 3
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor ll Tahun 20 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 584) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175) ; 11 . Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor I Tahun 202 1 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 24), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga https://jdih.bengkuluprov.go.id 4 Administrasi Negara Nomor 10Tahun 202 ltentang Perubahan atas Peraturan l£mbaga Administrasi Negara Nomor I Tahun 202 1 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1369) ; 12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan l£mbaga Administrasi Negara Nomor 5 Tallun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 566);
13.Peraturan Lembaga Administrasi Negara Repubhk Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tatlun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPHFENSI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA bAANUSLA.

BAB I

KBrENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan (}ubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan Sertifikasi di BPSDM.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi dapat terlaksana yakni:

a.secara transparan, terarah, terkordinasi dan terprogram dengan baik;
b.menyelaraskan program/kegiatan; dan
c.meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terintegrasi dan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan akuntabel https://jdih.bengkuluprov.go.id t J 7

Pasal 4

Ruang hngkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.perencanaan pengembangan kompetensi;
b.jenis, metode, bentuk, dan pelaksanaan pengembangan kompetensi;
c.peserta;
d.pembiayaan;
e.lembaga sertifikasi Profesi;
f.penjaminan mutu;
g.jenis dan kriteria surat keterangan pemberitahuan pelatihm1 dan pengembangan kompetensi lain; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPHFENSI

Pasal 5

Perencanaan Pengembangan Kompetensi didasarkan pada rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi dan rencana pembinaan karier berdasarkan pengembangan potensi diri. Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi AgN dilakukan melalui analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Penyusunan rencana kebutuhan diklat tersebut dilaksanakan oleh BPSDM bersama dengan Perangkat Daerah terkait. Perencanaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Non AgN dilakukan melalui analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi. Penyusunan rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi tersebut dilaksanakan oleh BPSDM bersama dengan pihak terkait. Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPSDM.

BAB III

JENIS, MHrODE, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPBFENSI

Pasal 6

( 1) Jenis pengembangan kompetensi AgN terdiri atas: a.pengembangan Kompetensi Manajerial dan Non Manajerial; https://jdih.bengkuluprov.go.id \ I 8 b.pengembangan Kompetensi Teknis;

c.pengembangan Kompetensi Sosia1 Kultural; d.pengembangan Kompetensi Pemerintahan; dan
e.latsar CPNS.

(2)Jenis pengembangan kompetensi Non ASN terdiri atas:
1. a.orientasi pimpinan dan anggota dewmr;
2. b.pelatihan aparatur pemerintahan desa;
3. c.pelatihan kelembagaan desa;
4. d.pelatihan swasta; dan
5. e.diksar Satpol PP
(3)Metode pembelajaran pengembangan kompetensi terdiri dari:
1. a.pelatihan klasikal;
2. b.pelatihan Ju a learning; dan/atau
3. c.bIan(led learning
(4)Bentuk pengembangan kompetensi terdiri dari:
1. a.pelatihan/ Diklat;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.workshop;
4. d.sosialisasi;
5. e.semlnar;
6. f.magang;
7. g.desiminasi dan/atau;
8. h.penataran; dan
9. i.Study tour.

Pasal 7

Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat

(1)huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh BPSDM. Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh BPSDM bekerjasama dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian. Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh BPSDM.
(1)
(2)
(3)https://jdih.bengkuluprov.go.id 9

Pasal 8

( 1) BPSDM dapat menyelenggarakan pelatihan selain jenis pelatihan yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), dengan ketentuan:

a.adanya kebijakan pimpinan untuk menyelenggarakan pelatihan tertentu;
b.adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan pelatihan; dan
c.perubahan kelembagaan/perubahan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah.

(2)Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Pasal 9

(1} Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PNg paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam I (satu) tahun.
(3)Pengembangan kompetensi diberikan kepada setiap PPPK paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam I (satu) tahun masa perjanjian kerja.
(4)Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jam pelajaran pada pelatihan klasikal, pelatihan Full Learning dan/atau Blanded Learning.
(5)Konversi jam pelajaran pada pelatihan klasikal, Full Learning dan/atau Btartded Learning sesuai peraturan perundang- undangan. Pasal IO
(1)Selain melaksanakan pelatihan klasikal, Full Learning dan/atau Blanded Learning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) , BPSDM memfasilitasi :
1. a.pelatihan kepemimpinan struktura1, pelatihan manajerial, pelatihm1 sosial kultural dari ASN yang diusulkan oleh Perangkat Daerah; https://jdih.bengkuluprov.go.id \ 10
2. b.pelatihan teknis umum dan fungsional yang diusulkan oleh Perangkat Daerah; dan
3. c.pelatihan teknis inti yang diusulkan oleh Perangkat Daerah Pemerintdan BKPSDM.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.penyediaan sarana prasarana;
2. b.tenaga pengajar;
3. c.kurikulum dan silabus; dan/atau
4. d.SmP.
(3)Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan fasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keterbatasan penyelenggaraan pelatihan di Kabupaten/Kota
(4)Usulan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan BKPSDM Kabupaten/Kota.

BAB IV

PESERrA Pasal ll Peserta Pengembangan Kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari AgN dan Non AgN.

Pasal 12

BKD Provinsi Bengkulu dan lembaga pengusul menyeleksi dan Menyampaikan daftar calon peserta pengembangan kompetensi kepada BPSDM . BKPSDM Kabupaten/Kota dapat menyampaikan daftar calon peserta yang telah diseleksi untuk mengikuti pengembangan kompetensi kepada BPSDM.

Pasal 13

BPSDM menetapkan daftar peserta pengembangan kompetensi berdasarkan usulan daftar peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam bentuk penetapan oleh Kepala BPSDM. https://jdih.bengkuluprov.go.id \ 11

Pasal 14

( 1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui perjanjian kerjasama.

(2)Kerjasama Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) :
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jumlah dan identitas peserta;
3. c.biaya penyelenggaraan pelatihan;
4. d.kewajiban, bak, dan sanksi masing-masing pihak;
5. e.tenaga pengajar; dan
6. f.penyelesaian perselisihan.
(4)Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPSDM .

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…