DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; Nomor Ketentuan Pasal 97 ayat (6) 12 Tahun Mengingat Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Undang-Undang Nomor Tahun 1967 tentang Indonesia l£mbaran Tahun 20 1 4 Nomor 244 . Tambahan 5587) terakhir Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang Menjadi Peraturan Nomor Pemerintah PengHanti 2022 tentangTahun Undang-Undang (Lembaran Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Cipta Kerja Negara Republik 4 Peraturan Berlakunya Pelaksanaan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor I05); https://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor ll 14); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) I 8. 9. 10. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENFANG SrANDAR SATUAN HARGA BARANGDANJASA. Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Satuan disingkat Kerja Perangkat SKPD adalah Daerah yang selanjutnya unsllr perangkat melaksanakan daerah pada UrusanPemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka yang penyusunan APBD . Badan Keuangan disingkat BPKAD dan Aset Daerah yang adalah Perangkat selanjutnya Daerah menyelenggarakan UIUsan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disingkat PPFK adalah pejabat pada pemerintahan di yang biclang yang selanjutnya Unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan Degawa1 pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh https://jdih.bengkuluprov.go.id Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. IO. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah harga satuan barang dan Jasa Tahun 2026 yang berlaku di daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Dalam hal jenis barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
2. b.harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Penggunaan jenis barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh SKPD kepada TAPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)
(2)SSH merupakan pedoman untuk perencanaan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD SSH Barang dan Jasa meliputi:
1. a.Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Umum.
2. b.Standar Satuan Harga ke-PU-an dan Konstruksi SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Besaran SSH sebagaimana dimaksud pada ayat 3) belum termasuJk pajak penghasilan nilai dan pajak penghasilan.

Pasal 3

SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c . bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id

(3)Dd a am pelaksanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
1. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

(1)SKPD dalam menyusun RKA SKPD menggunakan SSH dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKPD bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pengawasan atas penggunaan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(2)
(3)Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 9-9-2025 GUBERNUR BENGKULU, tt,i. H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 9-9-2025 Pj. SEKRHFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, ttd HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 26 suai dengan aslinya k\n BIRO HUKUM DI, g.H.,M.Hum K#;nbha Tk. I 21012 200212 1 004 https://jdih.bengkuluprov.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; Nomor Ketentuan Pasal 97 ayat (6) 12 Tahun Mengingat Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Undang-Undang Nomor Tahun 1967 tentang Indonesia l£mbaran Tahun 20 1 4 Nomor 244 . Tambahan 5587) terakhir Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang Menjadi Peraturan Nomor Pemerintah PengHanti 2022 tentangTahun Undang-Undang (Lembaran Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Cipta Kerja Negara Republik 4 Peraturan Berlakunya Pelaksanaan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor I05); https://jdih.bengkuluprov.go.id
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor ll 14); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) I 8. 9. 10. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENFANG SrANDAR SATUAN HARGA BARANGDANJASA. Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Satuan disingkat Kerja Perangkat SKPD adalah Daerah yang selanjutnya unsllr perangkat melaksanakan daerah pada UrusanPemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka yang penyusunan APBD . Badan Keuangan disingkat BPKAD dan Aset Daerah yang adalah Perangkat selanjutnya Daerah menyelenggarakan UIUsan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disingkat PPFK adalah pejabat pada pemerintahan di yang biclang yang selanjutnya Unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan Degawa1 pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh https://jdih.bengkuluprov.go.id Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. IO. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah harga satuan barang dan Jasa Tahun 2026 yang berlaku di daerah.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Dalam hal jenis barang dan/atau jasa tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan:
1. a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
2. b.harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Penggunaan jenis barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diusulkan oleh SKPD kepada TAPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri dokumen pendukung secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)
(2)SSH merupakan pedoman untuk perencanaan pelaksanaan belanja daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD SSH Barang dan Jasa meliputi:
1. a.Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Umum.
2. b.Standar Satuan Harga ke-PU-an dan Konstruksi SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Besaran SSH sebagaimana dimaksud pada ayat 3) belum termasuJk pajak penghasilan nilai dan pajak penghasilan.

Pasal 3

SSH digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam perencanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan c . bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. https://jdih.bengkuluprov.go.id

(3)Dd a am pelaksanaan anggaran, SSH berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
1. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

(1)SKPD dalam menyusun RKA SKPD menggunakan SSH dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKPD bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pengawasan atas penggunaan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(2)
(3)Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.