DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 27 Tahun 2021

Nomor: 27
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Bengkulu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penganggaran; Bagi Hasil Pajak Daerah; Penetapan Penyaluran; Penyaluran dan Pertanggungjawaban DBH Pajak Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penvaluran Dana Bagi Hasii Pajak Daerah Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota Dalam Provinsi Bengkulu ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pernbentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran lJegara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281; b. L. Mengingat : 1. http://jdih.bengkuluprov.go.id 11 .2. Undang-Uirdai:g Non:oi- 28 Tallun 2AA9 ter:tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor

130.Tambahan Lembaran Negara Republik Incl-onesia Nomor 50a9); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A14 Nomcr 244, Tambahan Lembai'an l.legara Republik Indonesia l{omor 5587) sebagaimana telah diul-'ah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); Undang-undang Ncmor 30 Tahun 2414 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahttn 2Q74 Nomor l*77, Tamba-ha-n Lembaran Nerara R-epublik Indonesia- Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunS,'a UnCang:UnCang Nomor 9 Tah.in 1,967 dan Pelaksanaan Pemerintahan dt Propinsi Bengkr-rlu {Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Repr.rblik indonesia Tahun 2C',9 l'lomor +2, Tambahan Lembaran Negara R-epr-rblik indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2A2A tentang Pedcman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ,{nggaran 2O2L, (Berita Negara- Repr-rblik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 888); Peraturati iuiettleii Dalai-'r liegeii h*oilioi 77 Taituil 2O2A tenLang Fedoman Teknis Fengeioiaarr Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 1781); 3. L 5. 6. 7. o. http://jdih.bengkuluprov.go.id tvienetapkan 3- g.PeraiuranDaeraliProvinsiBeiigkuiuNomol.2 Tahun 2OlL tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OLl Nomor 2) sebagaimana telah clir-rL.rah hebera-pa- ka-li, tera-khir denga'n Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2Afi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkuiu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol9 Nomor 11); MEMUTUSKAN: PERATURAI.i GUBERNUR TEliTAi{G FEDOiviAN PE}ryALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PR"OVINSI BENGKTJI.I-I.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Bengkulu'
2.Pemerintah Provinsi adal.ah Pemerintah Daerah *^ovinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkuP Provinsi Bengkulu'
4.Gubernur adaiah Gubernur Bengkulu'
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6.Baelan adalah Baclan Pengelolaan Keuangan Daerah Pror.rinsi Bengkultr.
7.Dewan Perwakilan Ral"1yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prcvinsi Bengkulu'
8.Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang seianjutnya disingkat APBD ad'aiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu. http://jdih.bengkuluprov.go.id

v.Targei Pendapaiar: aijaiahbagian dari i-ei:cana Jang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata yang merupakan hak pemerintah yang diakuisebagaipenamLrahkekayaanbersih'dalamhal inj acla-la-h renca-na besara'n penerimaan pend-apatan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan' Realisasi Fendapatan adalah pencapaian dari target pendapatan, Calarn hal ini adalah hasil peneri'r:raan pencapaian pajak daerah yang telah diperhitungkan Satuan Keda Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnSra Cisingkat SKPKD adalah unsur penun.jangUrusanPemei-intahanpadaPer.nerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. PejabatPeirgeioiaKeuarrgarrDaerair.v"ailgseianjutj-lya disirrgkatFPKDaciaia}rKepaiaSatirarrKerja Pengelcla Keuangan Daerah yang rnernpunyai tugas melaksanakan pengeloiaan APBD dan bertindak sebaga-i Bendahara l-Tmurm Dae::ah'
1. 13.I3endahara Umum Daerah )ranag seianjutn;'a disingka.i BUD adalah PPKD yal1g bertindak dalam kapasitas sebagai BUD'
2. 74.Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk meiaksanakan tugas BUD' 15.TimAnggaranPemerintahDaerahyangselanjutnya disingl<at TAPD adalah *'in: i'ang bertugas men5,'iapkandanmelaksanakankebijakani{repala Daerah dalam rangka penylrsunan APBD' 16.PajakDaerahyangselanjutnyadisebutPajakadaiah kontribusl'xajibkepadaDaerahyangterutangoleh 44af;4 -=-ih6di atai; badan i-ang bersifat memaksa Ui d'ri6 l/r au' berdasarkan iJnd.ang-Llndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah baei sebesar- besarnYa kemakmuran rakYat'
3. 17.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkatPKB,adalahPajakataskepemilikan d ao f at-att p e n gll a- -saa-n Ke n d araan B e rm o t o r' 1g. Bea Baiik Nama Kenciaraan Bermotor yang seianjutrrya disingkat BBi'i-KB, adaiah Pajak atas penyerahanhakmilikkendaraanBermotorsebagai akibat per.ianjian dua pihak at'au perbuatan sepihal't 10. 11. 1r) LZ. http://jdih.bengkuluprov.go.id tY. atau keadaan yang teijadi karena jual beli, tukar menukar", hibah, rvarisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha. Fajak Bahari Bakar Kendar'aan Bernro-lor yal1g seianjutnya disingkat FBBKts aciaiah Fajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor' Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajal< atas pengarnbilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan' Pajak Rokok aciaiah pemungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah' Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negai:a untul< menCanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan deseniralisasi. Dana Bagi Hasi Pajak yang selanjutnya disingkat DBH Pajak adalah bagian Daerah KabupatenlKota dari Pqak Daerah Provinsi yang berasal Cari penerimaan PI{8, BBi'J-KB, PBBKB, PAP dan Pajak R-okok. 20. 22. 27. 23. 24.RekeningKasUmumDaerahadalahrekeningtempat penyimpanan uang Caerah )'ang ditentukan cleh Gubernur un'uuk fiieiiaiiipuiig seluruh penerimaan daerah dan digtrnakan r:ntuk membayar seir-iruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan'
4. 25.Dokurnen Felaksarraan Ailggarair Satuan Keija FengeioiaKeuarrgarrDaerair(DPA-SKPKD)aclaialr dol<umen yang memuat pendapatan, belanja dan pemtriayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan ai:r.ggara-rr. oleh penggl-lna- anggaran / Pengguna barang'
5. 26.Surat Perrnintaare Pembayaran yallg seiarrjutnya disingkat sPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk rnengajul<an permintaan PembaS"ai:art'
6. 27.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat sPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggarall/kuasa pengguna allggaran .,-*:rr- -aa^-arr+-- Q':rar Perintal^t Pencairan Dana i]'IlIijii PC i tCi Ur L'i'rl u u I qL a-tas beban pengelu ar a-r- DPA-SKPKD'
7. 28.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya r{iainarrer SP2D adaLah dokumen yang digunakan Llloli r6r!u L http://jdih.bengkuluprov.go.id sebagai ,jasai- pe trcaii-ai-i ,iai-,a -taiig 'jitei-bitkal iiuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
8. 29.Lembar Konfirmasi Transfer yang seianjutnya ciisingkat LKT aciaiah dokumen yang memuat rincian penerimaan dana transfer Daerah KabupatenlKota.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah ool-aooi r.rerlnr:-^- .lon '-1.!r.- l^l^* ^^lal<sanaansc;.jaBu.i PcLiuiiiiii i Lial-i i 4L Liclt I uuiarrl yv- penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Daerah Kabr-rpaten I Kota, dalam:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi: dan kr. mewujuclkan penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab.

BAB II

PEi'[GAi\iGGARAN

Pasal 3

Badan melakukan perhitungan perkiraan DBH D^ia1r l)ne-a!r Prnr.:inri har n:e: ah .fi-i-ii.ii( ,'i-iui iLil I rvvilaor 1:U^ u( I(abupaten /i(oia setiaP iahun. Perhitr-rngan perkiraa-n DBH Pajak Da-erah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rancangan target pendapatan Pajak Daerah Provinsi. Fer-hituurgan perkiraan DBF{ pajak claerah dicantr.lmkan dalam alokasi be1arya bagi hasil pajak daerah pada rancangan Perda APBD yang disetujui DPRD. Alnlrasi hclania lroo-i hasil Paipk I-)aer^oh PrCf inSii :iui^cJ- LraS: : iairr selanjutnya dimuat dalam Peniabaran APBD dalam kelompok belanja bagi hasil sampai dengan rincian objek belanja per jenis Pajak Daerah tahun berkenaan. Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama Daerah KabupatenlKota dan besaran bagi hasil Pajak Daerah masing-masing Daerah Kabupaten lKota.

(1){21 (s) (4\ (s) http://jdih.bengkuluprov.go.id

BAB III

BAGI F{ASIL PAJAK DAERAF{

Pasal 4

JenisPajakDaerahyangdibagihasilkan'terdiriatas: ^ DI1I2_. t-4. I lrlJr 1- DE\rI1p. U. UUIt T\U' C. PBBKB;

d.PAP; dan
e.Pajak Rokok.

Pasal 5

HasilpenerimaanPKBdanBBN-KBdisaiurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 30a/o (tiga puiuh perseni seteiah dikurangi insentif pemungutan Pajak persentase bagi hasil PKB dan BBNKB sebanyak 3oo/" (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat i1) dibagi antara Pcmerintah Kabupaten/Itota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.3oo/o (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
b.70c/o (tujuh puiuh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah kendaraan Bermotor KabuPaten lKota

Pasal 6

Hasil penerimaan PKB paling sedikit t07o (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah KabupatenfKota, diaiokasikan untuk pembangunan

(1)
(2)http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1)
(2)dan/aiau pemeliitai'aaii jalari serta petii:gkaiafi moda riair sarana transportasi di Daerah Kabupaten/Kota'

Pasal 7

Hasil penerimaan PBBKB disalurkan kepada Pemerintah Dae::ah KabupatenlKota sebesar 7O9/a (tujuhpi;.luhp.=i^sen)setelahdikurangiinsentif pemungutan Pajak. Persentase bagi hasil PBBKB sebanyak 7Oo/" (tduh puluh persen) sebagarmana dirnal<sud paCa ai'at {1) dibagr antara Pemerintah Kabupaten/Kota ciengan ketentuan sebagai berikut :

a.3A"/" (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; cian b.7o,/"(tujuhpuiuhpersen)dibagiberdasarkan potensi Panjang jalan Kabupaten/Kota Faragraf 3 PAP

Pasal 8

Hasil penerimaan PAP disalurkan kepacia Pemerintah Daerah KabupatenlKota sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi insentif pemungutan pajak' persentase bagi hasil PAP sebanyak 50% (lima puluh persen) seLragaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi antara Pemerintah KabupatenlKota dengan ketentua-n seba-gai berikr-tt :

a.3032i, (tiga puiuir persen) eiit-ragi rata per KabuPaten/Kota; rian
b.7oo/o (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan reaiisasipenerimaanPajakAirPermukaantahun berj alan pada wilayah Kabupaten/ Kota

(1)t2\ http://jdih.bengkuluprov.go.id llt n^ --^ *,-- f 4 r-ai aBl ir.r -i Pajak Rokok

Pasal 9

Hasil penerimaan Paiak Rokok tiisaiurkan kepada Penrerintah Daerakr Kal'rupaten/Kota sebesar 7oo/'o (tujuh puluh persen) dengan memperhitungkan rasio jumlah pend.ud'uk pada rnasing:rnasing Daerah i{abupaieni Kota ierhadap jumlah peitduduk Dacrah Provinsi. Persentase bagi hasil Pajak Rokok sebanyak TOoh {tujuh puluh persen) sebagairnana dimaksuC pada ayat t1i <fubagi antara Pemerintah KabupatenlKota dengan ketentuan sebagai berikut :

a.3A'/, (tiga puluh persen) dibagi rata per KabuPaten/Kota; dan b.7a"/"(iujuhpuiuhpersen)ciibagiberdasarkan jumlah pendud'uk Kabupaten/Kota

Pasal 10

Hasil penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 5Oo/" (lima puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota' diaiokasikan untuk mendanai peiayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang:undangan. Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggarali terdapat sisa penggllna-an pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa penggunaan pajak rokok digunakan untuk mendanai kegiatan pelal,anan kesehatan masvarakat- dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang pada tahun anggaran berikutnYa. \2)

(1)\zi http://jdih.bengkuluprov.go.id
(1){2\ {21
(1)ta\ i.ri
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

BAB IV

PENETAPAN PEI{YALURAN

Pasal 12

penyaiuran belanja bagi hasil Pa;ak Daerah Provinsi sesuai clengan hasil penerimaan Pajak Daerah' Penyaluran DBH sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan kernarnpuan i<euangan daerah Dalam haL realisasi penei'imaan masing-masing jenis Pajak Daerah melebrhi target pendapatan yang d.itetapkan dalam APBD atau Perubahan APBD , maka dana bagi hasil disalurkan maksimai sebesar pagu alokasi dan sisa hagi hasil yang helum disalurkan, dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal terdapat kelebihan/ kekurangan penyaluran DBH Pajak Daerah Provinsi akan diperhitungkan pacia penyaiuran berikutnya. Dalam hal DBH Pajak Daerah belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, rnaka Cicanturnkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahr-rn berkenaan. DBH Pajak Provinsi kecuali Pajak Rokok dapat disalurkan kepada Kabupaten/Kota apabila Pemerintah KabupatenlKota telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan milik Pemerintah Kabu paten I Kota minimal 9Aoh (sembilan puluh persen) pada tiap bulan tahun berkenaan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…